Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya penggunaan media sosial pada mahasiswa belakangan ini diketahui membuat mahasiswa rentan terhadap Fear of Missing Out (FoMO) khususnya yang berkaitan dengan akademik. Adanya FoMO ini bisa memberikan pengaruh pada perolehan performa akademik pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran motivasi akademik sebagai mediator dalam hubungan antara FoMO dan performa akademik pada mahasiswa. Pada penelitian sebelumnya, hubungan antara FoMO dan performa akademik diketahui tidak konsisten meskipun dimediasi oleh penggunaan media sosial. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah IPK, Fear of Missing Out Scale (FoMOs) (Przybylski dkk., 2013), dan Academic Motivation Scale (AMS)-versi Bahasa Indonesia (Natalya, 2018). Data diambil dari 430 mahasiswa aktif berusia 18-25 tahun yang menggunakan media sosial, dengan perolehan mayoritas partisipan perempuan (N = 342, 79,5%) dibandingkan laki-laki (N = 88, 20,5%). Hasil analisis PROCESS Macro simple mediation menunjukkan bahwa motivasi akademik secara penuh memediasi hubungan antara FoMO dan performa akademik (B= 0,0006, 95% CI [0,0001/0,0015], p = 0,004). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki FoMO akademik perlu memunculkan evaluasi atau refleksi diri terkait tujuan melanjutkan pendidikan agar motivasi akademik mereka tetap bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama dan berdampak baik pada performa akademik mereka.

---

The recent use of social media by students is known to make students vulnerable to Fear of Missing Out (FoMO), especially those related to academics. The existence of this FoMO can have an influence on the acquisition of academic performance in students. This study aims to examine the role of academic motivation as a mediator in the relationship between FoMO and student academic performance. In previous research, the relationship between FoMO and academic performance was found to be inconsistent even though it was mediated by the use of social media. The measuring tools used in this study were the GPA, Fear of Missing Out Scale (FoMOs) (Przybylski et al., 2013), and the Academic Motivation Scale (AMS)-Indonesian version (Natalya, 2018). Data were taken from 430 active students aged 18-25 years who used social media, with the acquisition of the majority of female participants (N = 342, 79.5%) compared to men (N= 88, 20.5%). The results of the PROCESS Macro simple mediation analysis show that academic motivation fully mediates the relationship between FoMO and academic performance (B= 0.0006, 95% CI [0.0001/0.0015], p = 0.004). The results of this study indicate that students who have academic FoMO need to bring up self-evaluations or reflections regarding the purpose of continuing their education so that their academic motivation lasts for a longer period of time and has a positive impact on their academic performance."

"Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan suatu kegiatan pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dimana pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Indonesia telah memiliki ketentuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dituliskan dalam ketentuan Peraturan Presiden. Namun, Indonesia memiliki wacana untuk bergabung terhadap keanggotaan OECD yang merupakan sebuah lembaga think tank yang memberikan berbagai macam rekomendasi aturan seperti perdagangan, pendidikan, hingga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga kita telah mengetahui bahwa terdapat ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam lingkup internasional. Ketentuan internasional terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah juga terdiri dari ketentuan GPA WTO dan Free Trade Agreement. Penelitian ini akan membahas bagaimana regulasi internasional dan nasional terkait pengadaan barang dan jasa. Lalu, penelitian ini juga akan membahas terkait kesesuaian hukum Indonesia terhadap prinsip dan definisi ketentuan internasional terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggunakan peraturan nasional, peraturan internasional, dan berbagai perjanjian internasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan internasional terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan ketentuan OECD, GPA WTO, dan FTA, mengetahui ketentuan nasional terkait pengadaan, dan kesesuaian antara peraturan nasional terkait definisi dan prinsip berdasarkan ketentuan internasional Adapun kesimpulan yang dapat diambil bahwa terdapat ketidaksesuaian pengaturan indonesia terkait definisi dan prinsip pengadaan berdasarkan ketentuan internasional. Adapun saran yang diberikan kepada pemerintah untuk melaksanakan harmonisasi peraturan indonesia secara keseluruhan.

---

Government Procurement of Goods and Services is an activity of purchasing goods and services carried out by the government where the funding comes from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) or Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Indonesia already has provisions regarding the Procurement of Government Goods and Services which are written in the provisions of a Presidential Regulation. However, Indonesia has discourse to join membership in the OECD, which is a think tank that provides various regulatory recommendations such as trade, education, and government procurement of goods and services. So we already know that there are provisions regarding the procurement of government goods and services in the international scope. International provisions related to government procurement of goods and services also consist of the provisions of the WTO GPA and the Free Trade Agreement. This research will discuss how international and national regulations relate to the procurement of goods and services. Then, this research will also discuss the suitability of Indonesian law to the principles and definitions of international provisions related to Government Procurement of Goods and Services. This research will use doctrinal research methods that use national regulations, international regulations, and various international agreements. The problem formulation in this research is to find out international provisions related to Government Procurement of Goods and Services based on OECD, WTO GPA and FTA provisions, find out national provisions related to procurement, and the compatibility between national regulations regarding definitions and principles based on international provisions. that there is a discrepancy in Indonesian regulations regarding the definition and principles of procurement based on international provisions. There are suggestions given to the government to implement harmonization of Indonesian regulations as a whole."

"Tujuan: Menilai kesintasan pasien metastasis otak yang menjalani radioterapi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan kesesuaian terhadap stratifikasi prognostik indeks Recursive Partitioning Analysis (RPA) dan Diagnosis-Specific Graded Prognostic Assessment (DS-GPA). Metode: Dilakukan studi retrospektif pada 51 pasien metastasis otak yang menjalani radiasi whole brain di RSCM pada Januari 2017-Desember 2019. Data klinis dikumpulkan melalui rekam medis. Stratifikasi pasien dilakukan berdasarkan indeks RPA dan DS-GPA. Kesintasan keseluruhan (OS) diukur sejak pasien menyelesaikan radioterapi hingga meninggal dunia atau follow-up terakhir. Kinerja indeks RPA dan DS-GPA dibandingkan menggunakan model regresi Cox. Kesintasan dinilai dengan uji Kaplan-Meier dan analisis model Cox proportional hazard. Hasil: Median kesintasan keseluruhan subyek adalah 5,3 bulan. Indeks RPA menunjukkan stratifikasi yang signifikan pada primer kanker paru dan kelompok adenokarsinoma paru. Stratifikasi DS-GPA signifikan pada primer kanker payudara dan kanker paru. Stratifikasi RPA lebih unggul dibandingkan DS-GPA pada primer kanker paru (5,752; IK95% 1,523- 21,723; p=0,004 vs 3,231; IK95% 1,008-10,350; p=0,039). Jenis kelamin (p=0,009), KPS (p=0,030), dan jumlah lesi intrakranial (p=0,023) merupakan faktor prognostik yang mempengaruhi kesintasan hidup pasien metastasis otak. Kesimpulan: Dalam populasi studi ini, stratifikasi prognostik indeks DS-GPA sesuai untuk diterapkan pada pasien metastasis otak dengan primer kanker payudara dan kanker paru. Stratifikasi indeks RPA pada kelompok primer kanker paru lebih baik dibandingkan DS-GPA.

---

Aims: This study was aimed to assess survival of patients with brain metastases after radiotherapy in RSCM and to confirm the validation of Recursive Partitioning Analysis (RPA) and Diagnosis-Specific Graded Prognostic Assessment (DS-GPA). Materials and methods: This retrospective study included 51 patients treated with whole brain radiation between 2017 and 2019. Clinical data collected from hospital medical records were reviewed. Patients were classified by RPA and DS-GPA. Overall survival (OS) was calculated from last day of radiotherapy to death or last follow-up. The performances of RPA and DS-GPA were compared using Cox regression model. Survival was determined using the Kaplan-Meier curves and Cox proportional hazards model. Results: Median OS in this population study was 5.3 months. RPA provided significant stratification in lung cancer primary group and lung adenocarcinoma subgroup. Prognostic stratification of DS-GPA was valid in breast cancer and lung cancer groups. RPA was superior to DS- GPA in patients with lung cancer primary (5.752; 95%CI 1.523-21.723; p=0.004 vs 3.231; 95%CI 1.008-10.350; p=0.039). Sex (p=0.009), KPS (p=0.03), and number of brain lesions (p=0.023) were significant independent prognostic factors for survival in brain metastatic patients. Conclusions: In this study population, prognostic stratification of DS-GPA was valid in brain metastatic patients with breast and lung cancer primaries. RPA was valid and performed better stratification than DS-GPA in patients with lung cancer primary."