Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Tesis ini membahas tentang Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kebijakan Presiden dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan kondisi atau parameter yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai “keadaan memaksa” yang memaksa Presiden untuk membentuk Perppu. Dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan adanya keadaan atau kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan hanya dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan mendesak tersebut belum ada, atau hukum tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendesak atau kebutuhan-kebutuhan tersebut. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem presidensial harus tetap dipertahankan keberadaannya, yang harus ditekankan dengan memperhatikan persyaratan “Kegentingan yang memaksa” sebagai dasar dikeluarkannya Perppu. Presiden sebagai penggagas Perppu, sepintas lalu dengan mudah menerbitkannya, bermaksud untuk memenuhi tekanan kelompok kepentingan, tanpa mempertimbangkan substansi persyaratan penerbitan Perppu, bahkan sebulan sebelum undang-undang itu berlaku, karena ada tekanan, Perppu segera dikeluarkan. Untuk menjawab mmakna urgensi yang mendesak, perlu dirumuskan secara jelas baik definisi maupun syarat agar opini subjektif presiden berada dalam koridor yang jelas. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

---

This thesis discusses the Ideal Formulation of the Formation of Government Regulations in Lieu of Laws. The President's policy in the formation of Perppu Number 1 of 2020 contradicts the conditions or parameters set by the Constitutional Court regarding the "forced circumstances" that forced the President to form the Perppu. In the decision of the Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009 it is stated that there are urgent situations or needs that must be resolved immediately only by law, but the laws needed to solve the problems or urgent needs do not yet exist, or the law is not sufficient to solve the problems urgent or those needs. Government regulations in lieu of laws have the same position as laws. In the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which adheres to a presidential system, its existence must be maintained, which must be emphasized by taking into account the requirements of "Forcing urgency" as the basis for the issuance of a Perppu. The President as the initiator of the Perppu, at first glance easily issued it, intended to meet the pressure of interest groups, without considering the substance of the requirements for the issuance of the Perppu. To answer the meaning of urgent urgency, it is necessary to clearly formulate both definitions and requirements so that the president's subjective opinion is in a clear corridor. This thesis uses normative juridical research because it focuses on library research which essentially examines legal principles, legal systems, and legal synchronization by analyzing them. The data obtained were analyzed using a qualitative descriptive method"

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia dan di Indonesia yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan tuberkulosis merupakan pengobatan jangka panjang dengan memberikan obat dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat antibiotik. Salah satu obat yang paling umum digunakan adalah Isoniazid. Sediaan Isoniazid yang beredar secara komersial umumnya tersedia dalam bentuk tablet. Pasien pediatri umumnya mengalami masalah dari segi farmakoterapi obat yaitu kesulitan dalam menelan obat, terutama obat sediaan padat. Peracikan obat dalam bentuk serbuk menjadi solusi utama dalam mengatasi hal tersebut, namun obat racikan serbuk menimbulkan permasalahan di praktik kefarmasian. Sediaan racikan extemporaneous dibuat untuk menggantikan obat racikan serbuk karena dinilai memiliki stabilitas yang lebih baik dan dapat menutupi rasa pahit dari obat dalam bentuk racikan serbuk sehingga cocok untuk pasien pediatri. Dalam review artikel ini akan dibahas mengenai stabilitas isoniazid dalam sediaan oral cair extemporaneous untuk pasien pediatri, dan faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan extemporaneous.

---

Tuberculosis is one of the major causes of death in the world and in Indonesia that comes from an infection by Mycobacterium tuberculosis. The treatment for curing Tuberculosis is a long-term treatment by giving drugs in combination of several types of antibiotic. One of the most commonly Tuberculosis drugs is Isoniazid. Isoniazid commercially available in tablet form. Some patients, especially the pediatric have problems in swallowing drugs that were formulated in solid or tablet form.

Compounded drug in powder form becomes the main solution to resolve this problem, however the powder concoction drugs has some problems in pharmaceutical practice. Those problems made the pharmacists began to formulate extemporaneous preparation to replace the powder concoction because extemporaneous formulation considered to have better stability and could mask the bitter aftertaste of drugs in powder concoction, making its suitable for pediatric.

This article review highlights the stability of isoniazid in extemporaneous oral liquid preparations for pediatric, also the main factors of the stability in extemporaneous preparations."

"ABSTRAKMeloksikam merupakan obat golongan NSAID yang memiliki selektivitas penghambatan terhadap siklooksigenase-2 (COX-2) dan digunakan untuk pengobatan osteoartritis, rheumatoid artritis, ankylosing spondylitis, serta berbagai sindrom nyeri skeletomuskular. Meloksikam dalam bentuk sediaan per oral banyak dijumpai di pasaran. Namun demikian, bentuk sediaan per oral memiliki keterbatasan dalam praktik klinisnya, seperti masalah kepatuhan pasien dan bioavailabilitas obat di dalam tubuh. Oleh karena itu, diperlukan strategi formulasi untuk menghantarkan meloksikam secara transdermal dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kepatuhan pasien serta mengurangi risiko obat mengalami degradasi oleh metabolisme lintas pertama yang ditemukan pada rute per oral. Selain itu, penghantaran transdermal juga bersifat tidak invasif layaknya sediaan parenteral, sehingga nyaman diaplikasikan oleh pasien. Ulasan ini akan berfokus mengenai berbagai penelitian strategi formulasi terkini yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir, ditambah dengan data-data pendukung dari penelitian selama empat belas tahun terakhir (2006-2020) untuk menghantarkan meloksikam secara transdermal. Strategi formulasi tersebut mencakup mikroemulsi, transfersom, nanokristal, gel, dan patch transdermal. Pada ulasan ini juga dibahas faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dari masing-masing formulasi untuk menghantarkan meloksikam secara transdermal berdasarkan hasil uji penetrasi secara in vitro.

---

ABSTRACT

"

"Indonesian tax ratio shows that government revenue from tax is not imposed optimally yet. So that, government enacts a policy called tax amnesty. Tax amnesty is administrative tool to get some revenue and induce compliance. If government can make an appropriate program of amnesty, compliance and the revenue from tax can be increased. In its contrast, tax amnesty can reduce the compliance and the revenue if there's no law enforcement. In 2008, Indonesian government enacted an amnesty called remitted or reduced interest penalty policy. This policy, just like the other amnesty program, offers some incentives to taxpayer. The incentives are such as remitted interest penalty and prosecution.At the one side, this policy can cause some interest penalty loss, because of its remitted. But in the other side, it can motivate taxpayers to make some disclosure of their return. Government must have some justification to implement the policy. Besides that, this policy must have some targets that government wants to achieve. Those things make researcher interested in this topic. This research used both the qualitative and quantitative approach called mixed approach. Researcher conducts ten in depth interviews. The aims of the research are to understand the government's justification in making the remitted or reduced interest penalty; knowing the government's targets from the implementation of this policy; and to analyze whether this policy is a good tax policy using good tax policy criterion by Schlesinger.The results of this research are government has some justification in making the remitted or reduced policy which are the failure in making tax amnesty constitution in the past; as a starting point for a new administrative reform; motivate taxpayers to disclose their obligation properly; the aim of raising revenue; the aim of broadening tax base; the aim of raising voluntarily compliance. The targets that government wants to achieve are broadening tax base; reducing enforcement costs; raising revenue in short term and long term; stimulating investment; reconciliation; easier calculation that make easier evaluation; increasing tax compliance. This policy is a good tax policy according to Schlesinger's criterion of a good tax policy."

"Adanya peraturan baru mengenai pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah menimbulkan suatu fenomena pro dan kontra, selain itu terdapat resistensi dari kalangan pengusaha mengenai besaran tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan dan pelaksanaan peraturan mengenai peningkatan nilai tambah ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep formulasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan nasional. Peraturan yang mengatur ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian sudah berlaku, namun belum ada kegiatan ekspor yang terjadi yang disebabkan oleh persyaratan ekspor mineral yang belum dipenuhi oleh pengusaha pertambangan mineral.

---

A new increasing value-added minerals implementing regulations gives rise around phenomenon of the pro and contra and resistence from the mining corporations regarding the export duties tariff on processed mineral products. The purpose of this study is to determine the export duty tariff for processed mineral products policy formulation and implementation of its regulations. Concept used in this study is the concept of public policy formulation. This study applies qualitative with descriptive approach which use in-depth interviews. Result indicates that export duties on processed minerals is necessary in terms of protecting national interests. Regulation on processed minerals has been applied though no export activities happening recently due to lack of requirements and act of resistance from mining corporations."

"[ABSTRAKKomunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasikebijakan dan program pemerintah. Untuk itu peneliti akan menganalisisformulasi kebijakan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan programpembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa temuan dari riset nasional sepertiSurvei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dan Riset KesehatanDasar 2013, diperkuat dengan sejumlah penelitian lainnya serta pemberitaan dimedia yang menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan program kesehatanyang belum berhasil mencapai target yang antara lain disebabkan tidakberjalannya fungsi komunikasi secara optimal sehingga masyarakat belum bisamemahami dan mendukung kebijakan dan program kesehatan pemerintah.Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis deskriptif,pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, focus groupdiscussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menemukan faktabahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat diKementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanyapedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensifdalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya. Penelitimenyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi PublikKementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi ataukehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukandalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat,selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti jugamerekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika danKementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upayauntuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunannasional.

---

ABSTRACTCommunication is an important factor in the successful of theimplementation of government policies and programs. Therefore researcher willanalyzes the formulation of communication policy in support of theimplementation of health development program in Indonesia. Some findings in thenational research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studiesand news in the media indicate that there are health policies and programs thathave not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result isdue to the ineffectiveness of the communication function so that people cannotunderstand and will not support the government health policies and programs.This research uses qualitative methodology with descriptive type, wheredata collection is done through in-depth interviews, focus group discussion(FGD), and literature studies. Results of this research found that communicationfunctions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has notrun optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelinesgoverning the communication functions in terms of institutional, activities,governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health toimmediately formulate guidelines for communications or public relations toregulate all aspects of communication required in advancing the implementationof tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to bemore adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communicationsand Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs andbureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position androle of public relations in national development s;Communication is an important factor in the successful of theimplementation of government policies and programs. Therefore researcher willanalyzes the formulation of communication policy in support of theimplementation of health development program in Indonesia. Some findings in thenational research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studiesand news in the media indicate that there are health policies and programs thathave not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result isdue to the ineffectiveness of the communication function so that people cannotunderstand and will not support the government health policies and programs.This research uses qualitative methodology with descriptive type, wheredata collection is done through in-depth interviews, focus group discussion(FGD), and literature studies. Results of this research found that communicationfunctions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has notrun optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelinesgoverning the communication functions in terms of institutional, activities,governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health toimmediately formulate guidelines for communications or public relations toregulate all aspects of communication required in advancing the implementationof tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to bemore adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communicationsand Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs andbureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position androle of public relations in national development s;Communication is an important factor in the successful of theimplementation of government policies and programs. Therefore researcher willanalyzes the formulation of communication policy in support of theimplementation of health development program in Indonesia. Some findings in thenational research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studiesand news in the media indicate that there are health policies and programs thathave not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result isdue to the ineffectiveness of the communication function so that people cannotunderstand and will not support the government health policies and programs.This research uses qualitative methodology with descriptive type, wheredata collection is done through in-depth interviews, focus group discussion(FGD), and literature studies. Results of this research found that communicationfunctions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has notrun optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelinesgoverning the communication functions in terms of institutional, activities,governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health toimmediately formulate guidelines for communications or public relations toregulate all aspects of communication required in advancing the implementationof tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to bemore adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communicationsand Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs andbureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position androle of public relations in national development s;Communication is an important factor in the successful of theimplementation of government policies and programs. Therefore researcher willanalyzes the formulation of communication policy in support of theimplementation of health development program in Indonesia. Some findings in thenational research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studiesand news in the media indicate that there are health policies and programs thathave not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result isdue to the ineffectiveness of the communication function so that people cannotunderstand and will not support the government health policies and programs.This research uses qualitative methodology with descriptive type, wheredata collection is done through in-depth interviews, focus group discussion(FGD), and literature studies. Results of this research found that communicationfunctions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has notrun optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelinesgoverning the communication functions in terms of institutional, activities,governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health toimmediately formulate guidelines for communications or public relations toregulate all aspects of communication required in advancing the implementationof tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to bemore adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communicationsand Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs andbureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position androle of public relations in national development s;Communication is an important factor in the successful of theimplementation of government policies and programs. Therefore researcher willanalyzes the formulation of communication policy in support of theimplementation of health development program in Indonesia. Some findings in thenational research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studiesand news in the media indicate that there are health policies and programs thathave not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result isdue to the ineffectiveness of the communication function so that people cannotunderstand and will not support the government health policies and programs.This research uses qualitative methodology with descriptive type, wheredata collection is done through in-depth interviews, focus group discussion(FGD), and literature studies. Results of this research found that communicationfunctions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has notrun optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelinesgoverning the communication functions in terms of institutional, activities,governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health toimmediately formulate guidelines for communications or public relations toregulate all aspects of communication required in advancing the implementationof tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to bemore adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communicationsand Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs andbureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position androle of public relations in national development s, Communication is an important factor in the successful of theimplementation of government policies and programs. Therefore researcher willanalyzes the formulation of communication policy in support of theimplementation of health development program in Indonesia. Some findings in thenational research such as Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) in 2012,and the Basic Health Research in 2013, reinforced by a number of other studiesand news in the media indicate that there are health policies and programs thathave not succeeded in achieving the targets achievements as one of the result isdue to the ineffectiveness of the communication function so that people cannotunderstand and will not support the government health policies and programs.This research uses qualitative methodology with descriptive type, wheredata collection is done through in-depth interviews, focus group discussion(FGD), and literature studies. Results of this research found that communicationfunctions executed by the public relations unit of the Ministry of Health has notrun optimally because of the lack of an integrated and comprehensive guidelinesgoverning the communication functions in terms of institutional, activities,governance and resources. Researcher suggests to the number of related parties,especially to the Center for Public Communication of the Ministry of Health toimmediately formulate guidelines for communications or public relations toregulate all aspects of communication required in advancing the implementationof tasks and functions as public relations, and also strengthens the resources to bemore adequate. Researchers also recommend to the Ministry of Communicationsand Informatics and the Ministry of Empowerment of State Apparaturs andbureaucracy reform to prepare a variety of efforts to strengthen the position androle of public relations in national development s]"

"Kebutuhan yang tinggi terhadap penambahan jumlah tempat tidur rawat inap di DKI Jakarta disamping adanya kebutuhan untuk mendekatkan layanan kesehatan pada masyarakat mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhirnya memilih alternatif solusi berupa pengubahan puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit umum kelas D dengan menerbitkan SK Gubernur Nomor 1024 Tahun 2014. Dalam perjalanannya Pemprov DKI lebih memilih untuk membangun langsung rumah sakit di lahan baru karena menganggap pengubahan puskesmas kurang cocok untuk dilanjutkan. Ini mengindikasikan bahwa perumusan program ini tidak terlepas dari adanya bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI Jakarta dalam pembuatan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep bounded rationality sebagai teori utama untuk menganalisis bounded rationality Ahok dan Pemprov DKI. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bounded rationality Ahok didominasi dan Pemprov DKI Jakarta oleh ketidaklengkapan pengetahuan akibat incomplete information scarcity of time dalam pembuatan keputusan serta ketidaktepatan dalam membuat prediksi mengenai hal hal dan konsekuensi yang terkait pemilihan alternatif solusi.

---

High necessity in increasing the number of inpatient bed in the hospitals in DKI Jakarta instead of the need of bringing the health service nearer to the citizens pushed the government of DKI Jakarta Province looked for Solution to solve the problem as soon as possible. The government of DKI Jakarta Province finally decided to change Puskesmas Kecamatan into D Class Public Hospital by publishing SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1024 Tahun 2014 as the alternative solution. During the execution the government of DKI Jakarta Province chose to build hospital in the new area because they thought that the modification of Puskesmas Kecamatan was not compatible to be continued. This thought indicated that the formulation of the program was not free from the presence Ahok rsquo s bounded rationality as the decision maker.

This research aim to analyze Ahok rsquo s bounded rationality to make that decision. This research uses bounded rationality concepts as the main theory to analyze Ahok's bounded rationality. Researcher used qualitative approach by committing in depth interview to some chosen informants. The data gotten were primary data from in depth interviews and secondary data from mass media and other documents.

The result of this research shows that Ahok's bounded rationality was predominated by incomplete knowledge as the cause of incomplete information scarcity of time in decision making and inaccuracy in prediction making about things and consequences related to the alternative solution selection Keywords Bounded Rationality Decision Making Puskesmas D Class Hospital."

"Perubahan RSIA JMB Keluarga Ibu menjadi rumah sakit umum sebagai upaya merespon kebutuhan masyarakat kota Tangerang membutuhkan acuan perencanaan strategi yang tepat. Melalui wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group (CDMG), penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjadi Rumah Sakit Umum JMB Tangerang, perlu mengembangkan produk layanan sebagai rumah sakit kelas D dan perlu memenuhi standar kriteria rumah sakit kelas D dalam 5 tahun ke depan, dengan prioritas penyempurnaan poliklinik rawat jalan penyakit dalam dan bedah.

---

The transformation of JMB Keluarga Ibu Children and Women?s Hospital into a general hospital as an attempt to respond the needs of the community at Tangerang city requires a accurate development plan strategy. Through an in-depth interview and Consensus Decision Making Group (CDMG), this research is an operational research with a qualitative analysis approach. The research result indicates that to be a JMB Tangerang General Hospital, it is essential to develop a product service as a type D hospital and meeting the standard criteria of class D hospital in the next five years prioritizing in the excellence of internal medicine and surgery outpatient clinic."