Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian mengenai IPO underpricing telah banyak dilakukan oleh peneliti tetapi belum menjadi kesimpulan yang sama mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya IPO underpricing. Penelitian ini bertujuan menganalisis underpricing yang diproksikan oleh initial return dan market adjusted abnormal return dan pengaruh variabel firm age, issue size, listed board, lag period, investor sentiment, IPO volume, hot and cold issue period, market volatility, offer risk, offer price, privatization, dan industry effect terhadap underpricing. Sampel penelitian terdiri dari 229 perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis stepwise multiple regression. Hasil penelitian ini menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran penawaran, volume IPO, risiko penawaran, usia perusahaan, jeda waktu, papan pencatatan, volatilitas pasar, dan hot market dengan underpricing. Penelitian ini juga menemukan hubungan yang tidak signifikan antara harga penawaran, sentimen investor, privatisasi, dan jenis industri dengan underpricing. Secara rata-rata IPO di Indonesia mengalami underpriced sebesar 29.83%, underpricing lebih umum terjadi di pasar saham Indonesia. Investor dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan capital gain dan perusahaan yang berniat go public perlu mengantisipasi terjadinya underpricing.

---

ABSTRACT

Research on IPO underpricing has been done by many researchers but it has not been the same conclusion regarding what factors influence the occurrence of underpricing IPO. This study aims to analyze the underpricing proxied by initial returns and market adjusted abnormal returns and the influence of firm age, issue size, listed boards, lag periods, investor sentiment, IPO volumes, hot and cold issue periods, market volatility, offer risk, offer price, privatization, and industry effect on underpricing. The research sample consisted of 229 companies which made an initial public offering on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009-2018. This study uses a stepwise multiple regression analysis method. The results of this study found a significant relationship between issue size, IPO volume, offer risk, firm age, time lag, listed board, market volatility, and hot market with underpricing. This study also found an insignificant relationship between offer price, investor sentiment, privatization, and industry effect with underpricing. On average, IPOs in Indonesia experience an underpriced of 29.83%, underpricing is more common in the Indonesian stock market. Investors can take advantage of this condition to get capital gains and companies that intend to go public need to anticipate underpricing."

"Penelitian ini akan menguji secara empiris keberadaan ex ante moral hazard di pasar asuransi kesehatan di Indonesia terhadap pilihan gaya hidup seperti merokok dan obesitas. Tantangan utama dalam memahami masalah moral hazard adalah endogenitas. Keputusan tentang memiliki asuransi dan pilihan gaya hidup adalah berurutan, bukan serentak. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menggunakan analisis multivariate probit. Penelitian ini menggunakan tiga seri dari IFLS (Indonesian Family Life Survey) tahun 2000, 2007, dan 2014, karena ketiga seri ini memiliki informasi tentang perilaku merokok dan kondisi obesitas.

Penelitian ini menemukan bukti keberadaan ex ante moral hazard di asuransi kesehatan untuk obesitas di tingkat kepala keluarga, tapi tidak untuk perilaku merokok. Regresi dari multivariate probit menunjukkan bahwa memiliki asuransi kesehatan meningkatkan kecenderungan untuk obeitas. Dengan menggunakan sampel yang lebih luas, termasuk semua anggota keluarga, tidak ditemukan bukti keberadaan ex ante moral hazard baik untuk perilaku merokok maupun untuk obesitas.

---

This paper will empirically examine the existence of ex ante moral hazard in health insurance in Indonesia with respect to lifestyle choices such as smoking and obesity. A key challenge in understanding the moral hazard problem is endogeneity. Decisions regarding having insurance and lifestyle choices are arguably sequential, not simultaneous. To address this problem, this paper uses a multivariate probit analysis. This paper uses three waves from the IFLS (Indonesian Family Life Survey) over 2000, 2007, and 2014, as these have information about insurance status, smoking behaviour, and obesity condition.

This paper finds evidence of the existence of ex ante moral hazard in health insurance for obesity of the head of household, but not for smoking. The multivariate probit regression shows that having health insurance increases the propensity of being obese. Using a wider sample, including all members of households, there is not sufficient evidence of the existence of ex ante moral hazard for either smoking or obesity."

"Penelitian ini memberikan kontribusi berupa studi empiris ex ante moral hazard pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dengan melakukan analisis apakah kepemilikan Program JKN membuat individu menjadi tidak terlalu menjaga kondisi kesehatannya yang kemudian mendorong individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Penelitian ini mengestimasi hubungan antara kepemilikan Program JKN dan perilaku kesehatan berisiko dengan mengutilisasi data longitudinal IFLS4 dan IFLS5 sebanyak 14.767 observasi. Kami menemukan bahwa kepemilikan Program JKN memiliki hubungan negatif dengan aktivitas fisik dan hubungan positif dengan pengeluran rokok individu. Selanjutnya dengan menghitung efek marginal kami mendapatkan bahwa Program JKN mengurangi probabilitas individu untuk melakukan aktivitas fisik sebesar 2.7% dan juga mengurangi intensitas melakukan aktivitas fisik. Program JKN juga ditemukan meningkatkan pengeluran rokok individu yang perupakan perokok. Hasil analisis menyatakan bahwa terdapat indikasi terjadinya ex ante moral hazard pada Program JKN karena kepemilikan JKN meningkatkan probabilitas individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa mungkin diperlukan mitigasi untuk mengatasi isu ini karena dapat mengurangi dampak positif dari Program JKN di Indonesia.

---

This paper contributes to the empirical evidence of ex ante moral hazard on the National Health Insurance System (NHIS) in Indonesia. It analyses whether participating in Indonesia National Health Insurance System (NHIS) called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lead individual to a less healthy lifestyle decisions and therefore encourage risky health behaviors. This paper estimate the relationship between individual JKN participation and risky health behavior by utilizing longitudinal data from IFLS4 and IFLS5 with 14,767 observations. We find that JKN participation has a negative relationship with physical activity and positive relationship with smoking spending. Furthermore, by calculating marginal effect we obtained that JKN participation reduce the probability of physical activity by 2.7% and also reduce the intensity of individual physical activity. For the smoker, JKN Participation is expected increase in their spending for smoking. The result indicate that there is an evidence of ex ante moral hazard from JKN participation since JKN participation lead individual to have a risky health behaviors. Our result provide implication that there is need to mitigate this issue since it might hamper the positive impact of JKN participation in the future."

"ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam BEPS Inclusive Framework diwajibkan untuk menjadikan Aksi BEPS no. 13 sebagai standar minimum. Bentuk komitmen Indonesia dalam memenuhi standar minimum tersebut adalah dengan menerbitkan PMK-213/2016. Di dalam salah satu pasal, yaitu pasal 3 ayat (1) PMK-213/2016 terdapat aturan baru mengenai keharusan menggunakan pendekatan ex-ante untuk Wajib Pajak yang berkewajiban menyelenggarakan dokumen lokal dan dokumen induk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia dengan merujuk teori Edwards III (1980) serta menganalisis implikasi pemeriksaan pajak di Indonesia yang menggunakan post audit terhadap implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia belum berjalan sesuai dengan teori Edwards III (1980). Dilihat dari keempat dimensi, yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi tidak ada satu dimensi pun yang telah sesuai dengan Teori Edwards III. Selain itu, penegakkan hukum pada kebijakan pendekatan ex-ante di Indonesia tidak berjalan optimal akibat pemeriksa pajak di Indonesia menggunakan post audit."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis Penerapan Transactional Net Margin Method (TNMM) dalam Pemeriksaan Pajak Sehubungan dengan Berlakunya Pendekatan Ex-ante dalam Penyusunan Dokumentasi Transfer pricing. Di mana pasca berlakunya pendekatan ex-ante sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016, terdapat dua pendekatan yang dipakai oleh Pemeriksa yaitu ex-ante dan ex-post, sedangkan pedoman penyusunan dokumentasi transfer pricing yang berlaku saat ini mewajibkan wajib pajak untuk menyusun dokumentasi transfer pricing menggunakan metode ex-ante. Sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, baik antar Pemeriksa Pajak maupun antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak mengenai pendekatan yang seharusnya digunakan dalam Pemeriksaan pajak, apakah ex-ante atau ex-post. Oleh karena itu melalui penelitian ini Penulis bertujuan untuk mencari tau pendekatan yang digunakan oleh Pemeriksa pajak dalam menerapkan TNMM sehubungan dengan berlakunya pendekatan ex-ante dalam penyusunan dokumentasi transfer pricing ditinjau dari asas kepastian hukum dan biaya kepatuhan pajak.This study focusses on the analysis of Transactional Net Margin Method (TNMM) Implementation in Tax Audit Regarding the applicable of Ex-ante Approach in the Formulation of Transfer pricing Documentation. After the applicable of the ex-ante approach as regulated in PMK-213/2016, there are two approaches used by Tax Auditor namely ex-ante and ex-post, while the guidelines for preparing transfer pricing documentation currently require taxpayers to prepare transfer pricing documentation using the ex-ante method. So that the condition has the potential to cause differences of opinion, between the Tax Auditor and between the Tax Auditor and the Taxpayer regarding the approach that should be used in the tax audit. Therefore, through this study the author aims to find out the approach used by tax auditors in implementing TNMM in connection with the ex-ante approach in preparing transfer pricing documentation in terms of the principle of legal certainty and tax compliance costs."

"An ex ante valuation was carried out to determine economic feasibility and sustainability of transgenic Bt and RR corn seeds adoption at farm level. Farm surveys were conducted in East Java and Lampung provinces to collect data form the existing com farms. Data were analyzed using methods of input - output analysis, contingent valuation methods (CVM) and multi - attribute value theory (MAVT). Simulated input - output analysis (with vs without) was conducted using previously available trial data and transgenic corn, , some experts were requested to weigh potential alternatives based on various criteria, sub - criteria and indicators employing analytical hierachy process (AHP) technique. Feasilibity valuation showed that transgenic corn provides higher farm revenue that that of conventional hybrid corn i,e. Rp. 10,7 - 14,4 million and Rp.10,2-12,4 million per hectare, respectively. Majority of farmers were willing to pay higher price. Sustainability index calculated at farm level showed slightly higher aggregate index of transgenic corn seeds adoption compared to that of existing hybrid corn. Institutional framework and capacity, regulation and public perception were seen as the most critical factors in ensuring successful adoption of transgenic seeds in Indonesia."

"Upaya afirmasi pembangunan bagi daerah kepulauan telah didorong oleh berbagai pihak, reorientasi paradigma pembangunan dalam mewujudkan poros maritim dunia ditempuh salah satunya melalui inisiatif RUU Daerah Kepulauan yang diusung oleh DPD. Salah satu butir utama dalam regulasi tersebut ialah terkait Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebagai penerimaan baru bagi daerah kepulauan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan. Pada tulisan ini akan dibahas dampak kebijakan DKK terhadap ketimpangan alokasi dana transfer antardaerah. Untuk menjawab tujuan, ditelusuri definisi daerah kepulauan, persoalan saat ini, konsep DKK yang diajukan serta pengaruh DKK pada ketimpangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi ex-ante dengan pendekatan with-versus-without comparison dan menggunakan metode penelitian campuran antara kualitatif yakni analisis konten regulasi dan literatur, serta kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia. Hasil temuan evaluasi ini ialah masih terdapat persoalan dalam mendefinisikan daerah kepulauan terutama kriteria gugusan pulau dan kesatuan sosial budaya ekonomi dan geografis, serta adanya batasan kewenangan urusan pemerintahan di bidang kelautan yang hanya diberikan kepada pemerintahan provinsi. Selain itu kinerja daerah kepulauan berbeda-beda pula tergantung karakteristik geografis, fisik dan administratif daerah, sehingga tantangan, persoalah, yang ditangani tidak seragam antardaerah kepulauan. Sebaliknya, berdasarkan hasil analisis justru yang terlihat jelas ialah ketimpangan jawa-non jawa, barat Indonesia dan timur Indonesia serta perkotaan dan perdesaan. Kesimpulannya adalah dengan skenario DKK yang diperoleh dari 5% DTU nasional akan meningkatkan kesenjangan alokasi sebesar 25.12% apabila DKK dialokasikan pada daerah kepulauan BKSDK (8 wilayah). Jika DKK ditransfer ke seluruh daerah kepulauan yang memenuhi kriteria maka ketimpangan alokasi meningkat hingga 40.66%. Konvergensi DAK Tematik Kepulauan dan eksplorasi pembiayaan kreatif yang berbasis kelautan (marine based financing) dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah kepulauan."

"Adanya ex ante moral hazard (EAMH) dapat menyebabkan inefisiensi dan mengancam keberlanjutan program asuransi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan jumlah perokok di Indonesia dapat menjadi indikasi adanya EAMH tersebut. Terdapat beberapa penelitian terkait EAMH, namun simpulannya masih belum konklusif mengenai adanya EAMH sebagai dampak kepemilikan asuransi kesehatan terhadap perilaku merokok individu. Panel Data IFLS gelombang 2, 3, 4, dan 5 digunakan pada penelitian ini sebagai sumber data. Dengan mengombinasikan/menggabungkan metode matching dan Difference-in-Differences (DiD) dalam mengeliminasi berbagai potensi bias, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan dampak keikutsertaan subsidi asuransi kesehatan terhadap perubahan intensitas merokok penerima program subsidi premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin (Askeskin). Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan Askeskin tidak mengindikasikan adanya EAMH (ex ante moral hazard) dalam konteks perilaku merokok, namun pada subset data menunjukkan adanya indikasi EAMH pada meningkatnya pengeluaran merokok individu miskin perkotaan......The existence of ex ante moral hazard (EAMH) can cause inefficiency and threaten the sustainability of the health insurance program developed by the Indonesian government. The deficit in National Health Insurance (JKN) funds and the increase in the number of smokers in Indonesia can be an indication of the presence of EAMH. There are several studies related to EAMH, but the conclusions are still not conclusive regarding the existence of EAMH as an impact of health insurance ownership on individual smoking behavior. This study will use panel data provided by IFLS wave 2, 3, 4, and 5. By combining the matching and Difference-in-Differences (DiD) methods to eliminate various potential biases, this research aims to reveal the impact of participating in subsidized health insurance on changes in smoking intensity among beneficiaries of a government program that subsidizes health insurance premiums for individuals categorized as poor and near-poor (Askeskin). This research findings suggest that, overall, the Askeskin policy does not suggest the existence of EAMH (ex ante moral hazard) in relation to smoking behavior. Nevertheless, within a specific subset of the data, there are indications of EAMH linked to the rising smoking expenses among poor urban individuals."