Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dibuat untuk menganalisis akad yang terjadi di dalam transaksi dompetelektronik atau electronic wallet (e-wallet). Objek yang dipilih dalam penelitian iniadalah e-wallet pada penyedia jasa transportasi online yaitu Gopay sebagai e-walletdari Gojek yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Analisis dilakukandengan metode kualitatif deskriptif untuk melihat apa saja akad yang bisa terjadi didalam transaksi e-wallet dan pengaruhnya terhadap pengguna maupun pekerja.Penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada pihak yang terkait denganpraktik e-wallet dan ahli pada bidang tersebut. Hasil analisis ini menyimpulkanbahwa akad yang terdapat pada e-wallet dapat berupa pinjaman, titipan, dan sewadibayar di muka.

---

This thesis was made to analyze the contract of transactions that occurs in electronic

wallet (e-wallet). The object chosen in this study is the e-wallet on the online

transportation service provider, namely Gopay as the e-wallet from Gojek, which is

most used by Indonesian people. The analysis was conducted using a descriptive

qualitative method to see what contracts can occur in e-wallet transactions and their

effects on users and workers. This research was also supported by interviews with

parties related to e-wallet practices and experts in the field. The results of this

analysis conclude that the contract contained in the e-wallet can be in the form of loans, deposits, and rent paid in advance."

"Skripsi ini dibuat untuk menganalisis akad yang terjadi di dalam transaksi dompet elektronik atau electronic wallet (e-wallet). Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah e-wallet pada penyedia jasa transportasi online yaitu Gopay sebagai e-wallet dari Gojek yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Analisis dilakukandengan metode kualitatif deskriptif untuk melihat apa saja akad yang bisa terjadi di dalam transaksi e-wallet dan pengaruhnya terhadap pengguna maupun pekerja. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada pihak yang terkait dengan praktik e-wallet dan ahli pada bidang tersebut. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa akad yang terdapat pada e-wallet dapat berupa pinjaman, titipan, dan sewa dibayar di muka.This thesis is made to analyze contracts that occur in electronic wallet transactions or electronic wallets (e-wallet). The object chosen in this study is an e-wallet on an online transportation service provider, namely Gopay as an e-wallet from Gojek which is the most widely used by Indonesian people. Analysis donewith a descriptive qualitative method to see what contracts can occur in e-wallet transactions and their effects on users and workers. This research is also supported by interviews with parties related to e-wallet practice and experts in the field. The results of this analysis conclude that the contracts contained in the e-wallet can be in the form of loans, deposits, and prepaid rent."

"

Skripsi ini meneliti terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh PT. Transportasi Jakarta dalam menerapkan satu jenis dompet elektronik, yaitu AstraPay sebagai metode pembayaran tiket bus Transjakarta melalui aplikasi Tije. Kebijakan tersebut memberikan celah dugaan adanya praktek monopoli berupa diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apa konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan kepada PT. Transportasi Jakarta berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini dengan dilengkapi penggunaan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta penggunaan pendekatan rules of reason untuk melihat dampak yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran yang terjadi. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa tindakan PT. Transportasi Jakarta memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat atau pengguna Transjakarta tidak memiliki pilihan jenis dompet elektronik selain AstraPay untuk melakukan pembayaran tiket bus Transjakarta melalui aplikasi Tije, sehingga disimpulkan bahwa PT. Transportasi Jakarta telah melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

This thesis examines the policies made by PT. Transportasi Jakarta is implementing one type of electronic wallet, namely AstraPay as a payment method for Transjakarta bus tickets via the Tije application. This policy provides a loophole for allegations of monopolistic practices in the form of discrimination as regulated in the provisions of Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 and what legal consequences can be imposed on PT. Transportasi Jakarta is based on the provisions of Government Regulation Number 44 of 2021 concerning the Implementation of Prohibitions on Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The juridical-normative research method used in this research is complemented by the use of secondary data types consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials as well as the use of a rules of reason approach to see the impacts caused by violations that occur. From the research that has been carried out, the results obtained are that the actions of PT. Transportasi Jakarta fulfills all the elements contained in Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 and the impact is that the public or Transjakarta users do not have a choice of electronic wallet other than AstraPay to make payments for Transjakarta bus tickets via the Tije application, so it is concluded that PT. Transportasi Jakarta has violated Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999.

 

"

"Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemajuan teknologi merupakan dampak dari adanya perkembangan zaman serta kebutuhan untuk mengatasi dan beradaptasi dengan perubahan demi perubahan. Salah satu kemajuan teknologi yang secara kasat mata dan dapat dirasakan keberadaannya adalah dalam bidang financial technology atau fintech. Masyarakat yang mulai familiar dengan penggunaan internet dipermudah dengan layanan dalam bentuk aplikasi dompet elektronik yang ditawarkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (“PJSP”) yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti handphone dan/atau komputer. Dalam penggunaan aplikasi tersebut tentu timbul hak dan kewajiban antara masyarakat sebagai pengguna aplikasi dengan PJSP yang bersangkutan. Hubungan hukum ini dilandasi dengan perjanjian pengguna (user agreement). Dalam perjanjian pengguna juga ditetapkan klausula batasan tanggung jawab apabila pengguna yang bersangkutan melakukan pelanggaran sejumlah ketentuan, baik ketentuan penggunaan Aplikasi atau yang lazim disebut sebagai “Syarat dan Ketentuan, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PJSP membatasi ranah pertanggung jawaban PJSP manakala Pengguna melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat aplikasi dompet elektronik sering pula menjadi sarana penyelahgunaan. Artikel ini bertujuan memberikan analisis mengenai hubungan hukum antara pengguna dan PJSP serta keberlakuan klausula batasan tanggung jawab dalam perjanjian pengguna dalam hal terdapat kondisi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang justru merupakan pengguna lain yang tidak bertanggung jawab berdasarkan KUH Perdata, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

---

The times and technological advances are two things that are interrelated and cannot be separated. Technological progress is the impact of the times and the need of change and to adapt to changes. One of the technological advances that are visible and can be felt is the field of financial technology or fintech. People who are starting to become familiar with internet usage are facilitated by services in the form of an electronic wallet app provided by Payment System Service Providers (“PJSP”) which can be accessed via electronic devices such as handphones and/or computers. In using the app, of course the rights and obligations arise between the user and the PJSP. This legal relationship is based on a user agreement. In the user agreement, a clause on the limitation of liability (exoneration) is also stipulated if the user concerned violates a number of provisions, both the terms of use of the Application, or what is commonly referred to as "Terms and Conditions, as well as the provisions of applicable laws and regulations. PJSP limits the its liability when a User commits an act against the law 9unlawful acts), considering that the electronic wallet application is often to be misused. This article aims to provide an analysis of the legal relationship between the user and the PJSP as well as the enforceability of the limitation of liability (exoneration) clause in the user agreement in the event that there are conditions for unlawful acts committed by individuals who are otherwise irresponsible users under the Indonesian Civil Code, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law no. 19 of 2016, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related laws and regulations."

"Perkembangan teknologi berpengaruhi terhadap perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dengan kemunculan dompet elektronik yang merupakan kegiatan penatausahaan sumber dana dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”). Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kegagalan transfer dana yang dialami oleh konsumen pengguna jasa. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran dompet elektronik oleh penyelenggara Teknologi Finansial, dalam hal terjadinya kegagalan transfer dana pada dompet elektronik X. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran dompet elektronik oleh penyelenggara Teknologi Finansial, dalam hal terjadinya kegagalan transfer dana pada dompet elektronik X. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada dompet elektronik sebagai salah satu dari PJP terhadap kegagalan transfer dana adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen dompet elektronik terkait dengan kegagalan transfer dana yang diselenggarakan oleh X sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian dari waktu penerimaan dana oleh penerima transfer dana atas perintah transfer dana yang dilakukan oleh pengirim dan Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan terhadap ketentuan klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara.

---

Technological developments affect the development of the payment system in Indonesia with the emergence of electronic wallets which focuses on activities of administering the source of funds from Payment Service Providers (“PSP”). Overall, the implementation has run well, but there happens certain obstacles such as the failure to transfer funds experienced by consumers who use the services. Therefore, this thesis discusses consumer protection in electronic wallet payment system by Financial Technology organizer in the event of a failure to transfer funds in electronic wallet X. The research form in this thesis is juridical-normative, reviewing and analyzing legal provisions and other library materials that related to consumer protection in electronic wallet payment systems by Financial Technology organizer, in the event of a failure to transfer funds to electronic wallet X. The conclusions obtained from this thesis research are (1) regulation of consumer protection pertaining transfer failures on electronic wallets as one of the PSP are Law Number 3 of 2011 concerning Funds Transfer and its implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PJP and its implementing provisions, and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Consumer Protection as well as the implementation provisions; and (2) the implementation of electronic wallet consumer protection regulation pertaining to the failure of funds transfers organized by X has been implemented quite well. From the results of this thesis, the organizers need to provide a certainty of time of receival of funds by the beneficiary of the funds transfer on the order of the transfer of funds made by the sender and Bank Indonesia needs to supervise the provisions of the standard clause made by the organizers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Jasa Keuangan yang terkategori sebagai jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai di industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada pelaku usaha industri fintech dompet elektronik di Indonesia, khususnya atas transaksi yang berkaitan langsung kepada pelanggan akhir (Bussiness to Customer/B2C Transaction). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia dan studi literatur, penelitian ini dapat menganalisa apakah fintech e-wallet dapat diklasifikasikan sebagai jasa keuangan atau tidak, kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang tepat berdasarkan transaksi yang dimiliki, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada fintech e-wallet sebagai jasa perantara pembayaran di Indonesia.

---

This study aims to analyze whether the electronic wallet financial industry in Indonesia can be categorized as a categorized Financial Service as a service that is not subject to Value Added Tax. In addition, this study also analyzes the Value Added Tax administration policy in the electronic wallet financial industry in Indonesia, as well as alternative policies that can be applied to the electronic wallet fintech insurance business in Indonesia, specifically for transactions that are given directly to end customers (Business to Transaction Customer/B2C). By using qualitative research methods and data collection techniques in-depth interviews with taxation stakeholders in Indonesia and literature studies, this study can analyze whether the fintech e-wallet corporation can be deemed as a financial services or not, then analyze the value-added tax administration policies that are appropriate for the electronic wallet financial technology industry in Indonesia, and administrative alternative policies which can be applied in fintech industry as a payment service in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai posisi GoPay yang menduduki posisi kedua dalam industri layanan jasa dompet elektronik di Indonesia. Oleh karena posisi yang dimilikinya tersebut, GoPay memiliki kekuatan pasar dalam industri dompet elektronik di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perilaku GoPay dalam mengoperasikan sistem pembayarannya di Alfamart yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) dan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan bahwa hendaknya regulator melakukan pembaharuan atau menambahkan regulasi mengenai penyelenggaraan layanan jasa dompet elektronik yang saat ini telah mengalami berbagai perkembangan. Selain itu, pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan terkait penyelenggaraan dompet elektronik untuk mencegah terjadinya kegiatan usaha yang bertentangan dengan persaingan usaha yang tidak sehat.

---

This study is focused on the position of GoPay as the second place in the electronic wallet service industry in Indonesia. Because of this position, GoPay has market power in the electronic wallet industry in Indonesia. In addition, this study also discusses GoPay's behavior in operating its payment system at Alfamart which is suspected of violating Law no. 5 year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Business Competition Law) and the impact caused by these behaviors. In this research, the author suggests that regulators should update or add regulations regarding the implementation of electronic wallet services which have undergone various developments. In addition, the government should increase supervision regarding the operation of electronic wallets to prevent business activities that are contrary to unfair business competition.

"

"Pada awal September 2019, Grab dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk menggabungkan perusahaan pembayaran digital OVO dengan DANA. OVO dan DANA dinilai berpotensi mendominasi pasar pembayaran digital Tanah Air dan mengalahkan dominasi Go-Pay yang dimiliki Gojek,  sehingga penggabungan tersebut akan akan memberikan dampak yang besar bagi para pihak terkait serta dicemaskan akan mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelumnya, dalam menentukan dampak penggabungan perusahaan, perlu dianalisis terlebih dahulu terkait pasar bersangkutannya. Hasil penelitian menunjukkan rencana penggabungan OVO dengan DANA dengan menganalisis cara menentukan pasar bersangkutan dalam industri dompet elektronik mengacu kepada Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdsasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hingga kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam menangani tindak penggabungan perusahaan.Kata kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penggabungan, OVO, DANA, Gopay, Dompet Elektronik, Pasar BersangkutanIn early September 2019, Grab is rumored to be in talks to merge digital payments company OVO with DANA. OVO and DANA are considered to be able to dominate the homeland digital payments parket and defeat Gopay, so the merger will have a significant impact on related parties (stakeholders) and is likely to lead to unfair business competition. Previously, in determining the impact of corporate mergers, first of all, it was necessary to analyze the relevant market. The analysis of the case has concluded the plan of merging OVO with DANA by analyzing how the relevant market in the electronic wallet industry is in accordance with Regulation of the Commission No. 3 of 2009 on the Application of Article 1 Number 10 of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, up to the authority of the KPPU in handling corporate mergers."

"E-Wallet telah menjadi sebuah sarana pembayaran yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap e-Wallet memiliki keunikan tersendiri. Dari penelitian yang sudah ada, belum ditemukan penelitian yang berfokus pada evaluasi pengalaman pengguna yang menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini membahas pengalaman pengguna dengan mengevaluasi aplikasi GoPay, OVO, dan ShopeePay serta mengembangkan desain antarmuka alternatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Desain antarmuka alternatif dikembangkan untuk memberikan pengalaman terbaik yang didasarkan kepada keunggulan dari ketiga aplikasi e-Wallet yang diteliti. Proses perancangan desain antarmuka dilakukan dengan metode User-Centered Design (UCD). Desain antarmuka yang diajukan mencakup pada fitur top-up dan pembayaran. Untuk menguji usability dari desain antarmuka yang diusulkan, dilakukan usability testing dan pengisian kuesioner system usability scale (SUS). Hasil pengujian menunjukkan bahwa rancangan desain antarmuka yang diajukan memiliki usability yang lebih baik daripada ketiga aplikasi-wallet yang diteliti. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai implikasi praktis tentang bagaimana pengembang aplikasi e-Wallet dapat mengembangkan aplikasi e-Wallet yang memiliki nilai usability yang baik. Lalu, penelitian ini juga dapat dijadikan implikasi teoritis tentang bagaimana penelitian ini menjelaskan komponen-komponen diperlukan dalam suatu e-wallet.

---

E-Wallet has become a means of payment that is commonly used in everyday life. Each e-Wallet has its own uniqueness. From the existing research, no research has been found that focuses on evaluating a comprehensive user experience. Therefore, this study discusses user experiences with the implementation of GoPay, OVO, and ShopeePay and develops alternative interface designs to answer these problems. An alternative interface design developed to provide the best experience based on the advantages of the three researched e-Wallet applications. The interface design process is carried out using the User-Centered Design (UCD) method. The proposed interface design includes top-up and payment features. To test the usability of the proposed interface design, usability testing and filling out the system usability scale (SUS) questionnaire were carried out. The test results show that the proposed interface design has better usability than the three application wallets studied. The results of the research can be used as a practical about how e-Wallet application developers can develop e-Wallet applications that have good usability value. Then, this research can also be used as a theory of how this research explains the components needed in an e-wallet."

"Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran nontunai yang memiliki fungsi untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Tidak hanya jenis uang elektronik dalam negeri saja yang beroperasi, uang elektronik asing dalam bentuk dompet eletkronik telah dapat digunakan di Indonesia. WeChat Pay yang telah bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga dan Alipay yang bekerja sama dengan Bank BCA telah membuat dompet elektronik asing tersebut dapat digunakan oleh wisatawan asing bertransaksi domestik di Indonesia. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dompet elektronik lintas batas dan bagaimana implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menekankan pada penggunaan hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber. Dengan demikian, dapat disimpulkan penerbit dompet elektronik asing harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti bekerja sama dengan BUKU 4 dan terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional untuk menjamin kepastian penyelesaian transaksi. Adapun dampak diberlakukannya dompet elektronik lintas batas seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, serta transparansi data diharapkan dapat diantisipasi. Dengan demikian, dibutuhkan tindakan tegas dari Bank Indonesia untuk mengawasi kegiatan dompet elektronik lintas batas untuk mewujudkan kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan yang aman, efisien, dan lancar.

---

A non-cash payment instrument such as electronic money (e-money) has important factocs supporting the digital economy in Indonesia. Not only are domestic electronic money cross border electronic money has also been used in Indonesia. This thesis thesis then takes 2 (two) main issues, namely how the laws and regulations regulate cross border e-wallet and whar are the implications of implementing cross border e-wallets. The research method used is normative juridical, by emphasizing the use of the law in writing and supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are WeChat Pay which has collaborated with CIMB Niaga and Alipay with BCA has mad this cross border e- wallet available for foreign wallet issuers must cooperate with BUKU 4 and connected to national payment gateways in order to guarantee the certainty of transaction settlement. This cross border transactions has the impact to terrorism financing, money laundering, and data transparency that should be anticipated. Thus, Bank Indonesia should supervise the activities to realize legal certainty and safe and effiecient cross border e-wallet."