Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 357 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silahuddin
Bandung: PKP2A I - LAN, 2007
352.13 SIL e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Indera Gunawan
"Potensi penerimaan PBB yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan PBB yang sebenarnya dan peubah-peubah yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor, serta analisis efisiensi pemungutan PBB.
Data penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB (Harga Konstan), dan Indeks Harga Konsumen di Kota Bogor sebagai peubah bebas, serta realisasi penerimaan PBB sebagai peubah terikat. Sedangkan data untuk potensi penerimaan PBB adalah data Hasil Assessment Sales Ratio Kota Bogor, data tunggakan, dan penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan. Periode data adalah tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2004 dan diperoleh dari sumber intern Direktorat PBB dan BPHTB, Kantor Pelayanan PBB Bogor, Badan Pusat Statistik Kota Bogor, maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat, mengunakan regresi linier berganda dan menggunakan bantuan software SPSS. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi. Untuk penghitungan potensi penerimaan dilakukan dengan penyesuaian terhadap harga pasar wajar berdasarkan Hasil Assessment Sales Ratio di Kota Bogor. Sedangkan analisis efisiensi pemungutan PBB dilakukan dengan menghitung persentase antara biaya pemungutan PBB dengan penerimaan PBB yang berhasil dipungut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk,PDRB, dan IHK berpengaruh secara signifikan dan bersifat elastis terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Model memiliki koefisien determinasi sebesar 97,1%. Semua peubah bebas mempunyai pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PBB dan bersifat elastis. Potensi riil penerimaan PBB jauh di atas target dan realisasi penerimaan PBB. Potensi riil inilah yang harus dijadikan dasar penetapan target/rencana penerimaan PBB. Rata-rata tingkat efisiensi pemungutan PBB di Kota Bogor tahun 2003 dan 2004 adalah sebesar 2,73% per tahun (sangat efisien).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan PBB Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam merumuskan kebijakan penerimaan PBB di Kota Bogor."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20539
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohsin, K.M.
Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1966
954.92 MOH b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Moss, C.E. (Charles Edward)
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014
581.7 MOS v
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Naniek Isnaini Lestari
"Pembiayaan kesehatan dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah, khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah.
Tersedianya data pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting dengan adanya kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah.
Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun perkapita, sumber pembiayaan, bagaimana peruntukan dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran dan antar program, serta diketahuinya resource gap dalam pembiayaan program prioritas.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang menjadi Finance Intermediares pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).
Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi tahun anggaran 2003, hasil analisis menunjukan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah alokasi tahun anggaran 2003 adalah Rp. 80.960.838.900 dan 64.17% nya bersumber dari APBD, sedangkan pembiayaan kesehatan perkapita adalah Rp. 26.744/kapital tahun.
Dilihat dari peruntukannva, balk pembiayaan di Kabupaten, Dinas Kesehatan dan RSU, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional. Proporsi belanja investasi dan pemeliharaan di Kabupaten maupun di Dinas Kesehatan hampir berimbang, sedangkan di RSU alokasi belanja pemeliharaan sangat kecil, bahkan pemeliharaan gedung dan pelatihan tidak dianggarkan.
Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp. 41.174/ kapital tahun) maka dibandingkan alokasi dana yang tersedia terdapat resource gap sebesar Rp. 43.683.563.300.
Disamping itu dari perhitungan input cost untuk 2 program prioritas, tidak didapatkan resource gap untuk P2TB Paru dan terdapat resource gap sebesar Rp. 11.180.000 untuk penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue). Namun, bila biaya personel, gaji dan investasi dimasukkan dalam perhitungan, resource gap ternyata cukup tinggi. Kesulitan dalam perhitungan resource gap adalah dalam upaya mencocokkan Komponen Biaya dari dana yang tersedia dibandingkan kebutuhan dana.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan perkapita bagi penduduk Tangerang dan memperkecil resource gap perlu dipertimbangkan efisiensi internal, realokasi antar unit pengguna dan program atau mobilisasi dana dengan mekanisme penyesuaian tarif pelayanan di Instansi Pemerintah dengan melihat kemampuan masyarakat membayar (ATP).
Daftar Bacaan : 30 (1990 - 2003)

Analysis of The Government Expenditures for Health in Tangerang District, Fiscal Year 2003. (A District Health Account Approach)Health financing in the era of regional autonomy strongly depends on the commitment of regional governments, in particular the government resources. The regional health financing system needs to be evaluated and developed so that the main issues concerning regional health financing, such as mobilization of funds, allocation of funds, and financial efficiency, could be well implemented to ensure the equity, quality and sustainability of the region's health development.
The availability of health financing data becomes very important with the decentralization of health services, to facilitate the process of policy making and strategic planning of regional health financing.
The analysis of the government expenditures for Health in Tangerang District has never been analyzed before, this research is a mean to find out the budget allocation for Health in one fiscal year totally and per capita, the sources of funds, the proportion of uses of fund within health programs, uses of fund by type of expenditures and line items, and to identify the resource gaps in the financing of priority health programs.
This research is carried out in the District Health Office of Tangerang District and other related institution, as finance intermediaries for government contribution for health. This study used a District Health Account approach.
Analysis of health financing is carried out from the data of fiscal year 2003. Analysis shows that the total source of government health expenditure in fiscal year 2003 amounts to Rp. 80.960.838.900,- with 64.17 % originating from the regional budget of Tangerang District, whilst the per capita health expenditure is Rp. 26.744,-per capita per year.
As judged by the usage of funds allocated to the District Health Office and the Regional Public Hospital, the proportion of funds used for public service exceeds that used for staff needs, with the greatest proportion of funds allocated for operational expenses. The proportion of funds for investment and maintenance in the Regional Health Service is almost equal, whilst the allocation of funds for maintenance in the Regional Public Hospital is minimal, even funds for the maintenance of buildings and training programs are not allocated.
Compared to World Bank estimated figure (health expenditure should be Rp.41.174 per capita per year) there is a resource gap of Rp. 43.683.563.300 per year.
Besides, from the calculation of input cost of two priority programs, there is no resource gap for the Tuberculosis Eradication Program and Rp. 11.180.000 for the Control of Dengue Hemorrhagic Fever Program. However, if we include the investment and salary, the resource gap will be quite high. We found difficulties in matching the line item of the fund available (DHA) and fund needed (input cost).
To fulfill the total requirement of per capita health needs of the population of Tangerang District and to minimize the resource gaps, the author suggests the need to improve internal efficiency financing, inter-program reallocation of funds, the reassessment of health services costs and tariffs, and the improvement of health services quality.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T12928
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mega Arfiah
"Dalam kenyataannya ternyata hingga kini tanah-tanah di Indonesia, masih banyak dijumpai tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan, antara lain adalah tanah yang berstatus bekas Hak Milik Adat di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, dimana mereka tidak memiliki sertifikat. Mereka hanya mempunyai surat tanda pembayaran pajak atas tanah yang secara yuridis formal bukan merupakan alat bukti hak alas tanah, melainkan sebagai alat pelengkap untuk pendaftaran hak atas tanah.
Penelitian ini difokuskan kepada pokok¬pokok permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya tanah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta utara, dan upaya pemerintah melalui Kantor Pertanahan dalam memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang disertai dengan analisis data sekunder yang didukung dengan penelitian lapangan melalui studi dokumen dan wawancara.
Hasil penelitian dirumuskan sebagai kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab banyaknya tanah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar adalah faktor kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai mekanisme atau tata cara untuk mendaftarkan tanahnya, faktor ketidak pahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran atas tanah yang dimilikinya. Faktor ekonomi dan jangka waktu yang lama merupakan penyebah masih banyaknya tanah khususnya yang berstatus bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara. Pemerintah melalui Kantor Pertanahan, yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat mulai dari tingkat Kecamatan dalam hal ini ada Kecamatan Tanjung Priok hingga ke tingkat Kelurahan, tclah membual program Kelompok Sadar Tertih Pertanahan (POKDARTIBNA) yang memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan hak atas tanahnya dan penyuluhan tata cara pendaftaran tanah secara sporadik.

In Reality, it is apparent that presently lands in Indonesia are still often come across of not yet being registered at the land office, among others, land which are having the status of former Costumay Right of Ownership in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality, in which the owners do not have land certificates. They only have tax payment statementlrecept over the Iand, which in formal juridical manner, is not the evidence of right over land, instead, merely a supplementing instrument for the registration of right over land.
This research is focused on the main issues regarding factors which become the causes of large number of former costumay Right of Ownership lands which are not yet registered in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality, and the efforts of the government through Land Office in providing legal awareness service to the community to register their lands. The method of research being used is documentary research with normative approach supplemented by secondary data analysis supported by field research through documentary study and interview.
The result of research is composed as conclusion that the causing factors of large number of former Indigenous Right of Ownership Lands which are not yet registered are the factor of lack of knowledge of the community regarding the mechanism or procedure for registering their lands, the factor of unawareness of the community regarding the importance of registration of the land which they own. Economic factor and long period of process are the causes of large number of lands, especially having the status of former costumay Right of Ownership, which are not yet registered in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality. The Government through Land Office, in cooperation with the local Regional Government, starting from the level of District, in this case from Tanjung Prink District until Sub-District level, has prepared land order Awareness Group Program (POKDARTIBNA) that appeals to the community regarding the importance of registering their rights over lands and provides counseling regarding the procedure for sporadic land registration.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24262
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmal Khairi
"Abstract. The legal foundation change on the local governance affects the change of status, role, and function
of the sub-district’s head. In the past a sub-district’s head is the person in full charge of an area, however now
he is only part of local apparatuses who get his authority if there is a delegation from the Regent/Mayor. To
increase the role of the sub-district head in its area, the local government of Depok did some empowerment
efforts. The research aims to analyze the sub-district head empowerment done by the local government of
Depok by doing case study in three sub-districts in Depok, i.e. Beji, Sukmajaya, and Pancoran Mas. The
paradigm of the research is positivistic with qualitative technique of data collecting thorugh in-depth interview
and literature study. The result of the research shows that the empowerment done by the local government
of Depok is not optimal. The sub-district organization is merely considered complimentary, therefore has les
strategic authority."
Lembaga Kemitraan dan Pembangunan Sosial, 2010
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Larasati
"Tesis ini membahas mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Akses di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. PKH Akses merupakan PKH yang secara khusus ditujukan bagi wilayah yang memiliki karakteristik geografis tertentu, juga keterbatasan akses pada infrastruktur kesehatan/pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi yang demikian memberikan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program, sehingga PKH Akses dilaksanakan dengan pengkondisian khusus. Penelitian ini melakukan evaluasi program dengan menggunakan model CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Sesuai dengan akronimnya, model CIPP melakukan evaluasi dengan mengacu kepada beberapa dimensi yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kelemahan, baik itu dari segi desain program, ketersediaan sumber daya, maupun pelaksanaan proses bisnis bagi PKH Akses di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Kelemahan-kelemahan tersebut kemudian berdampak pada capaian program yang belum maksimal. Oleh karena itu, terdapat sejumlah poin perbaikan, terutama sehubungan dengan penajaman kriteria penetapan lokasi PKH Akses, peninjauan ulang desain program PKH Akses, penambahan jumlah pendamping, pelaksanaan transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan strategi komunikasi program, yang dibutuhkan bagi penyempurnaan program ke depannya.

This thesis discusses the evaluation of Family Hope Program (PKH) Akses in Sangkapura and Tambak District, Gresik Regency. PKH Akses is a subset of PKH that is geared for areas with certain geographical characteristics, as well as limited access to health/education infrastructure and Human Resources (HR). Such conditions present challenges for program implementation, thus PKH Akses is implemented with more flexible conditions. This study evaluated the program using the CIPP model by Daniel L. Stufflebeam. In accordance with its acronym, the CIPP model conducts evaluation by using four dimensions, namely context, input, process, and product. The research approach used in this thesis is post positivist, with qualitative data collection technique. The results showed that there were several weaknesses in the terms of program design, resources, and business process implementation for PKH Akses in Sangkapura and Tambak districts. These weaknesses then adversely impacted program achievements, which were still not optimal. Therefore, this thesis presents several points for improvement, especially in regards to the sharpening of criteria for determining PKH Akses locations, reviewing PKH Akses program design, increasing the number of facilitators, conducting beneficiary transformation in a structured manner, as well as strengthening program complementarity, coordination with stakeholders, and program communication strategies. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nursahrizal
"Penelitian ini bertujuan untuk membentuk dan menyajikan indeks komposit insiden kemiskinan menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sehingga dapat terlihat perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupatenikota. Penelitian ini juga melakukan analisis Iduster menggunakan indikator insiden kemiskinan aspek ekonomi (4 variabel) dan aspek bukan ekonomi (6 variabel) untuk membentuk kelompok gabungan dari beberapa kabupaten/kota. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.
Variabel tunggal (univariate) yang diperhatikan sebanyak 10 variabel kemiskinan yang terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek bukan ekonomi. Variabel kemiskinan aspek ekonomi mencakup 4 variabel (EK1,EK2,EK3,EK4) dan aspek bukan ekonomi mencakup 6 variabel yang melihat dari sisi kesehatan (NEI, NE2) , perumahan (NE3, NE4), dan pendidikan (NE5, NE6). Penelitian mendapatkan fungsi faktor insiden kemiskinan aspek ekonomi (FAE), fungsi faktor insiden kemiskinan aspek bukan ekonomi (FBE), dan fungsi faktor insiden kemiskinan keseluruhan (FIK) dari analisis faktor. Selanjutnya, melakukan pembentukan indeks komposit yaitu IAE (indeks insiden kenskinan aspek ekonorni), IBE (indeks insiden kemiskinan aspek bukan ekonomi), dan IIK (indeks insiden kemiskinan). Nilai koefisien korelasi antara IAE, IBE dan IIK dengan HPI (Human Poverty Indeks) masing-masing adalah 0.822 , 0.793 dan 0.87 dengan tingkat signifikasi yang sangat kecil. Sementara itu, hasil analisis kluster membentuk tiga kelompok wilayah di provinsi Jawa Barat yaitu kelompok wilayah mencakup sebanyak 4 kota, wilayah II mencakup sebanyak 10 kabupaten dan wilayah III mencakup 8 kabupatenikota.
Kabupaten/kota yang mempunyai nilai IIK terendah adalah kota Bekasi dan nilai IIK tertinggi adalah kabupaten Sukabumi. Kemiskinan pada kelompok wilayah II menunjukkan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan provinsi Jawa Barat (Nilai IIK diatas 100). Tujuh kabupaten yang terklasifikasi buruk dan sangat buruk sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam program pengentasan/penanggulangan kemiskinan yaitu kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Ciamis, Kuningan, Cirebon dan Bogor."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T10862
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Hanan Rahmadi
"The enforcement of Law No. 22 Year 1999 on the Regional Autonomy Administration, which later was substituted by Law No. 32 Year 2004 regarding regional Administration , that had brought about different new paradigm in establishing the autonomy, has basically changed the practices of running the local government. One of them concerns the positions, duties, function and the authority of Sub-district Head. The change will both directly and indirectly change the structure of organization, its funding, staffing, meeting its logistic requirements and accountability.
The change began with its definition about the "Sub-district" itself. In Law No. 5 Year 1974 about Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Governance Principles), Sub-district is an administrative Territory in the cause of de-concentration, namely within the circle of the. government bureaucracy locally executing public service_ While in Law No. 32 Year 2004 regarding Regional Government, Sub-district is an operational territory as a part of the municipality. This corresponds to what mentioned in Chapter 120, Article (2) regarding as follows: The municipality level consists of the local secretariat, regional agency, local technical bodies, sub-district and village. On its position, it is indirectly obliged to execute the authority of the municipal. This is found in chapter 126 article (2) Law No. 32 year 2004 regarding Regional administration, declaring that : The head of the sub-district in carrying out his/her duty receives the authority delegation from the mayor to handle the locallautonomy matters.
Specifically for Tangerang municipality government, the decree of the mayor No. 02 year 2003 regarding the delegation of done of the municipality administration to the head sub-district across Tangerang territory was issued. There are some sectors out of 10 areas of authority that have been delegated to the sub-district head, among others : Transportation, general works, land matters, population affairs, trading, industry and cooperation, social matters, peace and order, licensing, tax and retribution, and secretarial matters. Two years' time has lapsed since its issuance, but the implementation of this authority delegation to the sub-district has not been optimally exercised.
Starting from the curiosity for the actual reasons for the situation, a study has been made. The study used the qualitative method by accumulating the data through direct interview to relevant official, literature study and secondary data.
The result shows that the delayed implementation of this authority delegation from the municipality administration to the head sub-district is caused by technical matters as to how it should be carried out. This is due to the decree of the mayor of Tangerang regarding the authority delegation has not been followed with required direction for its implementation and method which in the field has caused uncertainly as to how to do it. Besides, there are still other factors that also has caused the Tangerang mayor decree has not been implemented optimally, among others : human resources problem, financing aspects, requisite needs which have not been fully provided by the city administration. This means no other that the decree issues, has not been sufficiently supported by the above mentioned three factors. Coordination aspect has also become an additional cause for the delay of such implementation. The sub-district administration and Agency could not easily construct the required coordination, there's no coordination mechanism: The Tangerang Mayor's Decree No. 2 year 2003, could not sufficiently be made basic of coordination between the district held and the related body. The organization structure aspect has made it difficult to implement the authority. The existing structure within the sub-district administration is not compatible with the amount of sectors delegated, and the delegation aspect itself has caused the delay of the implementation. This due to existing doubt or reluctance of the related agency to voluntarily delegate some of the authority as have been regulated in Tangerang Mayor decree No. 2 year 2003.
Some implication of this study is that it is necessary to create operational and technical directions for the Tangerang Mayor's decree No. 2 year 2003, that in the field, practice can be made easier if the sub-district be provided with the actual authority, like certain permits, that the sub-district administration service may become miniature of in its territory. This is all mainly done in the framework of providing better public service. It's undoubtedly, support of human resources, sufficient financial back up, requisite/perquisite availability is indispensable to help implement the message contained in the city major mentioned above. It's also of necessity to reconstruct the sub-district organization to make it more optimal in its status, especially in existing its main obligation and function."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T21648
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>