Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mohammad Andhika
Case Study "G" Trademark: Dismissal of a "Taiwan" Glue's Registered Mark = Studi Kasus Merek Dagang "G": Pemberhentian Merek Terdaftar Lem "Taiwan"
" Pada era modern ini, kekayaan intelektual menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik bisnis yang tidak adil terkait kekayaan intelektual sering terjadi. Di Indonesia saat ini, terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran merek, yaitu merek yang identik dan yang serupa secara substansial. Dalam kasus pelanggaran merek (baik untuk merek yang identik maupun serupa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aritonang, Dinoroy Marganda
The model of public official dismissal to eradicate corruption in indonesia
" The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President through legislation have made some standard procedures to temporarily remove public officials accused of having committed corruption. But in many cases, practically, this problem amounts ... "
School of Public Administration, National Institute of Public Administration, 2013
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Korn, Anthony
Compensation for dismissal
London: Blackstone Press, 1993
331.259 6 KOR c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Aritonang, Dinoroy Marganda
Konstitusionalitas pemberhentian sementara pejabat publik yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi = Constitutionally of public officer's temporary dismissed who are accused of corruption
" The problem of temporary dismissal of public officials frequently emerges along with the problem of corruption eradication. some public officials who don't agree with the temporary dismissal procedures usually requested a petition or judicial review process to constitutional court (MK) related laws regulating about his/her public position. the procedures of temporary dismissal for public officials are stipulated in one or more laws regulating the function and role of a public institution where the ... "
Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012
JIA 9 : 1 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yakob KM
Konflik antara kepala daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah : kasus pemberhentian gubernur kalimantan selatan oleh dewan perwakilan rakyat daerah
" Penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, mengenai Konflik antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan studi kasus pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah local government atau otonomi daerah, konflik dan budaya politik. Pada penelitian ini, terlihat konflik dalam hubungan Kepala Daerah dan DPRD pada pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yaitu dimana kedua ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13709
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Aru Ogika
Pemberian Tantiem Kepada Direksi Yang Telah Diberhentikan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2530 K Pdt 2022) = The Granting Of Bonuses to Directors Who Have Been dDsmissed (Case Study Of Supreme Court Decision Number 2530 K Pdt 2022)
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemberian tantiem pada suatu Perseroan Terbatas khususnya pemberian kepada Direksi bank yang telah diberhentikan oleh Perseroan serta korelasinya dengan akibat hukum dari tidak diberikannya tantiem. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam pemberian tantiem wajib mengacu pada asas kemanfaatan dan asas keadilan. Syarat dari pemberian tantiem seperti yang ditetapkan di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu kinerja, risiko dan perolehan laba telah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Heryucha Romanna
Analisis ketentuan kesalahan berat dalam perjanjian kerja bersama PT. X (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 110/PK/PDT.SUS/2010) = Analysis of the serious mistakes provisions in collective labour agreements PT. X (a study of the supreme court of the Republic of Indonesia decision no 110/PK/PDT.SUS/2010)
" Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Namun faktanya, ketentuan ini masih digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/PK/PDT.SUS/2010. Dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data sekunder ini, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66131
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kesadaran hukum warga masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya di Kelurahan Pasie nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang
" Recently the problem of garbage in Indonesia metropoliss become important attention,because effect of which is generated from management of bad garbage can generate various accident like floods stuffed up aqueducts by thrown garbage to river and aqueducts,various disease able to be generated by happing of garbage in any place... ... "
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sekar Innasprilla
Mekanisme Pemberhentian Sementara Hakim Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Persidangan = Mechanism of Temporary Dismissal of Constitutional Court Judges and The Implication for Trial
" Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara  yang bertugas untuk menjaga konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi  yang merupakan pejabat negara dan dapat memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusionalisme  dan memiliki dampak secara nasional menempatkan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi pada posisi yang krusial. Pemberhentian yang dilakukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pengaturan yang rinci, terutama prosedur pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam prosedur pemberhentian tidak dengan hormat terdapat suatu mekanisme yaitu  pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara memberikan kesempatan bagi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herinto Sidik Iriansyah
Pertimbangan-pertimbangan politik anggota DPR/MPR dalam Pemberhentian Presiden Republik Indonesia. Studi kasus tentang pemberhentian Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada Sidang Istimewa MPR tahun 2001
" Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap pertimbangan-pertimbangan anggota DPR/MPR dalam pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini diuraikan menjadi tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut : (1) Pertimbangan-pertimbangan apa saja dipakai oleh para anggota DPR/MPR untuk memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir?. (2) Diantara pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, manakah pertimbangan yang paling menentukan (dominan) dalam menjatuhkan KH. Abdurrahman Wahid ?. (3) Bagaimana dampak pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid terhadap Ketahanan Nasional ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T13148
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>