Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Catur Alfath Satriya
"
Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki DPD hanya bersifat subordinatif terhadap DPR. Permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut tidak hanya terjadi dalam legislasi dan pengawasan, namun juga terhadap keterlibatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65486
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
I Gede Sura Diputra
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S25348
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S8666
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Syamsudnin Haris
Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2010
328.598 SYA k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Nuansa Cipta Swara Nusantara,
340 SWANUS
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Gitta Nur Wulan
"
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahan transportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnya membutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintah pusat membentuk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63076
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muchammad Zaidun
Jakarta : UNDP, [ tt ]
R 328.598 MUC h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Satya Arinanto
Jakarta : UNDP, [date of publication no identified]
R 328.598 SAT h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Anak Agung Dian Onita
"
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral. Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem 'double check' yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat. Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam konstitusi dan peraturan perundangan membuat DPD mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 92 PUU X 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42970
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sikumbang, Sony Maulana
"
Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat, maka DPD sebagai perwakilan rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan nasional dapat disebut sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral. Dengan demikian, keberadaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
