Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query
Epstein, David G.
St. Paul, Minn: West Pub., 1995
346.73 EPS b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sinar Grafika, 2006
346.078 IND u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nickles, Steve H.
St. Paul, Minn : West Publishing, 1989
346.077 NIC c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
LoPucki, Lynn M.
Boston : Little, Brown, 1995.
346.73 LOP s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Henny Saraswati
"
Abstract. The achievement of the banking sector's lending product is not consistently followed by the same level of achievement of other products. Therefore, it is important to observe customer segmentation, figuring out customer satisfaction, and to find out the influence of customer satisfaction toward the customer's willingness to cross-sell and providing recommendations on each segmentation. The purpose of this research paper is to identify individual debtor segment, identifying the influence of debtor's satisfaction toward cross-selling ...
"
bogor agricultural university, graduate program in management and business, 2014
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Amin
"
Proses penyelesaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh gambaran yang jelas kapan sengketa yang dihadapinya bisa mendapatkan kepastian hukum. Dan seiring dengan riwayat lahirnya Pengadilan Niaga ini yang dilatar-belakangi oleh keadaan moneter yang sangat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18992
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arie Budiman
"
Dalam rangka menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditor dan debitor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissenient Verordening) Stb. 1905 - 217 jo. 1906 -- 348, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19182
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Khalid Soroinda
"
Ketika seorang Debitor dinyatakan Pailit, maka ia akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pengurusan terhadap harta Debitor Pailit tersebut akan dilakukan oleh Kurator. Kepailitan ini mempunyai sifat serta merta, sehingga walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit, upaya hukum tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan dari Kepailitan tersebut.
Penulisan tesis ini akan membahas mengenai apakah pembuktian secara sederhana telah memberikan perlindungan kepada Debitor dalam proses kepailitan, bagaimana pengurusan dan atau pemberesan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33161
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tami Justisia
"
[Tesis ini menganalisa mengenai penyelesaian sengketa wanprestrasi dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai lemahnya perlindungan bagi kreditur, yang memberikan kekuasaan atas barang jaminan atas dasar kepercayaan kepada debitur. Konstruksi jaminan fidusia merupakan jalan keluar bagi dunia usaha untuk mendapatkan fasilitas fidusia dengan tetap memanfaatkan barang jaminannya sebagai perangkat usaha, namun di sisi lain, dengan masih menguasai jaminan itu ...
"
Universitas Indonesia, 2015
T44291
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tamba, Sangap Jonathanis
"
Abstrak Penulisan tesis ini mengenai perlindungan hukum debitor termohon PKPU terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor separatis berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 serta menganalisis putusan PKPU No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst, dengan menggunakan metode kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif.
Hasil penulisan berdasarkan analisis data, bahwa pengaturan terhadap pengajuan PKPU tidak merujuk bagi kreditor separatis karena adanya pemisahan dari jaminan agunan yang dipegang dan dapat dieksekusi untuk pelunasan piutangnya, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51467
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
