Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otonomi daerah memungkinkan kabupaten untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, dalam perkembangannya kesenjangan anggaran antar kabupaten masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi yang salah satu reward-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Evaluasi on-going DID pada level kabupaten bertujuan untuk memotret realisasi, menilai efektivitas penggunaan dan menganalisis permasalahan anggaran DID tahun 2021 dari pemenang PPD tahun 2020 sekaligus memberikan rekomendasi yang diperlukan dari sudut pandang pemanfaat (daerah) kepada pemerintah pusat selaku perencana formulasi anggaran DID. Metode pengumpulan data adalah literature review, diskusi terbatas dan pengisian kuesioner google form yang bertujuan menjaring masukan perkembangan realisasi dan permasalahan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021. Hasil analisis menggarisbawahi temuan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan gap ketidakmerataan atau inequality ketika juara sebuah penghargaan sebagai landasan pemberian DID masih didominasi kabupaten yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, secara umum pemerintah kabupaten menginginkan fleksibilitas penggunaan DID yang langsung menyentuh kebutuhan daerah, bukan kebutuhan pemerintah pusat. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan desentralisasi fiskal ke depan."

"Kebijakan Ganjil Genap diterapkan di beberapa ruas jalan utama di DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, BRT Transjakarta juga telah disediakan sebelumnya. Sebagian besar penelitian, hanya berfokus pada pembatasan jumlah kendaraan tetapi belum melihat adanya spillover tehadap ridership moda angkutan umum. Oleh karena itu  dalam penelitian ini akan melihat dampak dari kebijakan ganjil genap terhadap pertumbuhan penumpang BRT Transjakarta. Metode yang digunakan adalah Difference in Difference (DiD) dengan  data panel penumpang penumpang harian BRT transjakarta pada 13 koridor selama 3 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Ganjil Genap dapat meningkatkan pertumbuhan penumpang rata-rata BRT Transjakarta walaupun tidak secara signifikan.

---

The odd-even policy is applied in several main roads in DKI Jakarta to overcome congestion. The DKI Jakarta government is also preparing Transjakarta BRT public transportation. Most of the research only focused on one policy to overcome traffic congestion. Therefore, in the study, the impact of the odd-even policy on the increase in Transjakarta BRT passengers was conducted. The method used is the difference in difference (DiD) with the daily passenger panel data of Transjakarta BRT passengers on 13 corridors for three years. This research shows that the Odd-Even policy can increase the average passenger growth of Transjakarta BRT, although not significantly."

"Ketimpangan di Indonesia mencapai level tertinggi selama era-desantralisasi dan ditenggarai sebagai penyebab menurunya pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir ke 2015. Tulisan ini meneliti apakah peningkatan ketimpangan memilki dampak positif atau negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan model dinamis dan Genaralized Metod of Moments (GMM) estimator, hasil yang didapat menunjukan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tulisan ini tidak dapat menyimpulkan hubunganya pada kelas yang berbeda ( kelas bawah, menengah dan atas) karena hasil signifikan hanya diperoleh ketika menggunakan one-step GMM. Hasil penelitian dapat menjadikan pertimbangan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan terkait ketimpangan."

"Penelitian sebelumnya yang mengevaluasi dampak penggunaan clean cooking energy (CCE) di negara berkembang masih berfokus pada kesehatan fisik dan belum banyak yang membahas dampaknya terhadap kesehatan mental. Penelitian ini mencoba mengisi research gap dengan menganalisis dampak transisi energi memasak terhadap kesehatan mental di Indonesia menggunakan data longitudinal dan menerapkan metode estimasi yang saling melengkapi yaitu Propensity Score Matching dan Difference-in-Difference (PSM–DID) untuk mengatasi bias karena mekanisme seleksi yang mungkin menghalangi untuk mengidentifikasi causal effect. Hasilnya menunjukkan bahwa transisi energi memasak secara signifikan dapat meningkatkan kesehatan mental individu yang dapat terlihat dari penurunan skor Center for Epidemiological Studies Depression (CESD), dan penurunan probabilitas individu mengalami depresi. Efeknya lebih menonjol pada pada wanita dan individu yang tinggal di perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang jalur potensial transisi energi memasak bersih dan kesehatan mental melalui mediator status kesehatan fisik dan partisipasi sosial.

---

Previous studies evaluating the impact of clean cooking energy (CCE) use in developing countries have focused on physical health and not much on the impact on mental health. This study tries to fill the research gap by analyzing the impact of cooking energy transition on mental health in Indonesia using longitudinal data and applying complementary estimation methods namely Propensity Score Matching and Difference-in-Difference (PSM-DID) to overcome biases due to selection mechanisms that may prevent identifying causal effects. The results show that the cooking energy transition can significantly improve individuals' mental health as evidenced by a decrease in Center for Epidemiological Studies Depression (CESD) scores and a decrease in the probability of individuals experiencing depression. The effects were more pronounced in women and individuals living in urban areas. This study also discusses the potential pathways of clean cooking energy transition and mental health through the mediators of physical health status and social participation.

"

"Studi ini mengkaji pengaruh bebas visa terhadap perdagangan internasional, menggunakan data perdagangan Indonesia dengan 169 negara mitra dagang penerima bebas visa Indonesia dan 22 negara non-penerima periode 2015 – 2019. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap estimasi dasar, bebas visa berpengaruh positif terhadap ekspor dan negatif terhadap impor. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan, dan tidak bersifat “one size fits all”. Pengaruh bebas visa lebih bervariasi ketika dilakukan disagregasi data negara penerima bebas visa berdasarkan kelompok kawasan; tingkat pembangunan; dan tingkat pendapatan. Pengaruh positif signifikan terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang diterima kawasan Amerika, dan pengaruh signifikan negatif terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang kawasan Ocenia. Adapun kawasan Amerika merupakan salah satu prioritas penerima bebas visa Indonesia, kawasan yang paling banyak memberikan bebas visa kepada Indonesia setelah kawasan Asia. Sementara Oceania merupakan kawasan yang paling restricted dalam hal bebas visa baik unilateral maupun resiprokal dengan Indonesia.

---

This study examines the effect of visa exemption on international trade, by using Indonesia's international trading data 2015 – 2019 with 169 countries recipient of Indonesian visa exemption and 22 non-recipient countries year 2015 - 2019. This study finds that on basic estimation visa exemption has positive effect on exports and a negative trend towards imports. However, the effect is not significant, and not “one size fits all”. The effect of visa-exemption is varied when the data is disaggregated into groups of visa recipients based on region; development level; and income level. A significant positive effect on exports is generated by visa exemption for American region, and a significant negative effect on exports is generated by visa exemption for Oceania region. American region is one of the priority recipients of visa exemption to Indonesia, and the second rank region providing visa exemption to Indonesian passport. Meanwhile, Oceania is the most restricted area in terms of visa exemption, both unilaterally and reciprocally with Indonesia."

"Pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan ekternalitas negatif berupa meningkatnya tingkat emisi udara/polusi disuatu wilayah. Pemerintah daerah (pemda) mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menyediakan lingkungan udara yang berkualitas sebagai imbas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Urusan program perlindungan lingkungan merupakan salah satu urusan wajib yang dilimpahkan dari pengurusannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun sayangnya pemda memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam membiayai program perlindungan lingkungan. Pemda mempunyai opsi pembiayaan melalui utang daerah dengan skema pinjaman ketiga sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam menyediakan lingkungan udara yang bersih. Beberapa pemda telah melakukan kebijakan utang daerah melalui skema pinjaman daerah. Penelitian ini menggunakan metode Staggered Difference-in-Difference untuk membandingkan pemda yang melakukan utang daerah dan tidak melakukan utang daerah terhadap peningkatan kualitas udara di 406 pemda dalam rentang waktu 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya intervensi kebijakan utang daerah tidak berpengaruh/berhubungan siginifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peruntukkan utang daerah yang didominasi untuk pembiayaan organisasi pemerintan daerah seperti menutup kekurangan kas pemda.

---

Economic growth in the region provides a negative externality in the form of increased levels of air emissions / pollution in a region. Local governments have a role and responsibility in providing a quality air environment as a result of the policy of decentralization and regional autonomy. Environmental Protection program Affairs is one of the mandated agencies delegated from the management of the central government to local governments. But unfortunately, local governments have limited fiscal space in financing environmental protection programs. Local governments have the option of financing through local debt with a third loan scheme as an alternative financing in providing a clean air environment. Some local governments have enacted regional debt policies through regional loan schemes. This study uses the Staggered Difference in difference Method to compare local governments that have local debts and do not have local debts to improve air quality in 406 local governments in the period 2017 to 2021. The results of this study indicate that the intervention of local debt does not significantly affect/relate to the improvement of Environmental Quality. One of the obstacles faced is the allocation of local debt that is used for financing local government organizations such as closing the shortage of local government cash."

"Propinsi DKI Jakarta adalah daerah endemis DBD. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pcnyakit DBD namun belum menunjukan hasil yang diharapkan hingga pada akhimya Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Bcrdarah Dengue (DBD) yang diberlakukan sejak 11 Juli 2007. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda tersebut menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hulcum normatifl Data primer dan sekunder mengenai pedoman, sumbcr daya dan manajemen pelaksanaan didapat melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaahan dolcumen dari informan yang meliputi; Biro Hukum, Dinas Kcschatan, Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Askesmas Walikota Jakarta Timur Serta Suku Dinas Kesehatan, Kecarnatan, Kelurahan, Jmnantik dan masyarakat di Wilayah Jakarta Timur. Hasil penelitian yang dilakukan pada April minggu ke-4 hingga Juni Minggu ke-1 menunjukan bahwa pcraturan Gubemur sebagai petunjuk pelaksanaan belum tcrsusun, sumber daya yang rneliputi petugas, fasilitas penunjang, sumber dana dan peran serta masyarakat maupun manajemen pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharupkan. Ketidalctcrsediaan dan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan muatan yang diatur dalam Perda menggambarkan belum kuatnya komitmcn Pemerintah Daerah dalam menegakkan suatu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit DBD hingga berdampak pada belum tercapainya sasaran yang diharapkanya dalam menurunkan kasus DBD.

---

The province of DKI Jakarta is an endemic area of dengue fever. Several attempts have been conducted to overcome the problem of dengue fever by the local government but have not yet shown any good result as expected, so the government of DKI Jakarta province finally issued the provincial regulation no.6 in 2007 about the control of dengue hemorrhagic fever (DHF), which has been implemented since july 11, 2007. The research conducted to tind out the implementation of this regulation is done by using qualitative method and normative law approach. Primary and secondary data about the guideline, resource and management of the implementation are obtained through in depth interview, focus group discussion and document review, informes, which are legal bureas, health department, public order department, local house representatives, mayor of east jakarta and the municipallity office of health, Kecamaran, Kelurahan, observer of mosquito larva (Jumantik), as well as residents in region of east Jakarta.

The result of the research conducted in the 4th week of April to the lst week of June demonstrated that the govemortarial regulation as implementation instruction has not been formed as well as resources such as man power, supporting facilities and finance, community participation and implementation management have not been met as expected. The abstinance of and inappropriatness ofthe implementation as ordered in the provincial regulation shows that the commitment of the local government is not strong enough to uphold the provincial regulation no. 6 in 2007 about the control of dengue fever, resulting in not being able to meet the objective to reduce the number of cases of dengue fever."

"Dengan adanya program Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tertinggal, terluar, terdepan (3T) dan penyediaan layanan akses internet, pemerintah Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berupaya mendorong pemerataan infrastruktur telekomunikasi guna menjembatani kesenjangan digital di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh dari kehadiran program BTS di wilayah 3T dan juga program layanan akses internet di Indonesia pada level kabupaten/kota dalam meningkatkan penetrasi internet di Indonesia menggunakan pendekatan ekonometrika model Difference-in-Difference (DiD) dengan Propensity Score Matching yang menggunakan data tahun 2015 sebagai data sebelum adanya program dan data tahun 2020 sebagai data setelah adanya program. Dari hasil studi didapatkan bahwasanya hingga awal Maret 2020, program BTS di wilayah 3T belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetrasi internet jika menggunakan seluruh sampel. Namun, jika sampel dibagi berdasarkan area, pengaruh program BTS di wilayah 3T dapat terlihat secara signifikan dengan koefisien sebesar 9,850 untuk area Kalimantan dan 5,179 untuk area Sulawesi dengan catatan asumsi tren paralel terpenuhi untuk kedua area tersebut. Sedangkan, untuk program layanan akses internet, belum ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap penetrasi internet jika menggunakan seluruh sampel yang terbatas pada wilayah 3T. Jika sampel dibagi berdasarkan area, program layanan akses internet memiliki hubungan positif terhadap penetrasi internet pada wilayah 3T di area Sumatera & Jawa dengan koefisien sebesar 2,495 dan asumsi tren paralel untuk area ini terpenuhi, walaupun hasil tersebut belum signifikan secara statistik.

---

With the Base Transceiver Station (BTS) program in the frontier, remote, outermost (Terdepan, Terpencil, Terluar/3T) areas and the internet access (Akses Internet/AI) services program, the Indonesian government, through the Telecommunications and Information Accessibility Agency (Badan Aksesibiltas Telekomunikasi dan Informasi/BAKTI) is trying to boost the distribution of telecommunication infrastructure to bridge the digital divide in Indonesia. This research finds out the impact of the BTS in the 3T areas and internet access services programs at the district/city level on internet penetration using Difference-in-Difference (DiD) with Propensity Score Matching (PSM) model with data from 2015 as the pre-treatment data and data from 2020 as the post-treatment data. The estimation results showed that the BTS program in the 3T area still has no impact on internet penetration using full samples. However, if the sample is divided by region, the effect of the BTS program in the 3T region on internet penetration can be seen significantly with a coefficient of 9,850 for the Kalimantan area and 5,179 for the Sulawesi area, provided that the parallel trend assumptions are met for those two regions. Meanwhile, for the internet access service program, there has also not been found a significant effect if using all samples that are limited to the 3T area. If the sample is divided by area, the internet access service program has a positive relationship with internet penetration in the 3T region in the Sumatra & Java area with a coefficient of 2,495 and the parallel trend assumption for this area is fulfilled, even though it is not statistically significant."

"Adanya ex ante moral hazard (EAMH) dapat menyebabkan inefisiensi dan mengancam keberlanjutan program asuransi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan jumlah perokok di Indonesia dapat menjadi indikasi adanya EAMH tersebut. Terdapat beberapa penelitian terkait EAMH, namun simpulannya masih belum konklusif mengenai adanya EAMH sebagai dampak kepemilikan asuransi kesehatan terhadap perilaku merokok individu. Panel Data IFLS gelombang 2, 3, 4, dan 5 digunakan pada penelitian ini sebagai sumber data. Dengan mengombinasikan/menggabungkan metode matching dan Difference-in-Differences (DiD) dalam mengeliminasi berbagai potensi bias, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan dampak keikutsertaan subsidi asuransi kesehatan terhadap perubahan intensitas merokok penerima program subsidi premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin (Askeskin). Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan Askeskin tidak mengindikasikan adanya EAMH (ex ante moral hazard) dalam konteks perilaku merokok, namun pada subset data menunjukkan adanya indikasi EAMH pada meningkatnya pengeluaran merokok individu miskin perkotaan......The existence of ex ante moral hazard (EAMH) can cause inefficiency and threaten the sustainability of the health insurance program developed by the Indonesian government. The deficit in National Health Insurance (JKN) funds and the increase in the number of smokers in Indonesia can be an indication of the presence of EAMH. There are several studies related to EAMH, but the conclusions are still not conclusive regarding the existence of EAMH as an impact of health insurance ownership on individual smoking behavior. This study will use panel data provided by IFLS wave 2, 3, 4, and 5. By combining the matching and Difference-in-Differences (DiD) methods to eliminate various potential biases, this research aims to reveal the impact of participating in subsidized health insurance on changes in smoking intensity among beneficiaries of a government program that subsidizes health insurance premiums for individuals categorized as poor and near-poor (Askeskin). This research findings suggest that, overall, the Askeskin policy does not suggest the existence of EAMH (ex ante moral hazard) in relation to smoking behavior. Nevertheless, within a specific subset of the data, there are indications of EAMH linked to the rising smoking expenses among poor urban individuals."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak intervensi gizi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menurunkan prevalensi stunting. Intervensi tersebut bertujuan untuk memberikan tambahan anggaran bagi daerah yang diprioritaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang ditargetkan untuk mengurangi stunting. Intervensi dimulai pada tahun 2018 di 100 kabupaten/ kota dan diperluas secara bertahap untuk mencakup 260 kabupaten/ kota pada tahun 2020. Studi ini mengadopsi metode quasi-natural experiment dengan menggunakan staggered difference-in-differences dan propensity score matching pada data panel prevalensi stunting, capaian intervensi kesehatan secara agregat, dan karakteristik lainnya di tingkat kabupaten/ kota tahun 2018- 2020. Prevalensi stunting kabupaten/ kota digunakan sebagai ukuran hasil kebijakan, sedangkan dummy kabupaten/ kota prioritas digunakan untuk mengukur efek treatment dari intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kabupaten/ kota prioritas maupun nonprioritas mengalami penurunan prevalensi stunting, namun penurunan prevalensi di kabupaten/ kota prioritas lebih tinggi 2,160% dibandingkan penurunan yang terjadi di kabupaten/ kota nonprioritas. Studi ini juga menemukan bahwa dampak intervensi lokasi prioritas signifikan di kabupaten/ kota wilayah Indonesia Barat dibandingkan dengan bagian Tengah dan Timur. Temuan ini menyiratkan bahwa pemilihan kabupaten prioritas mungkin bias terhadap wilayah Barat yang lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya.

---

This study aims to evaluate the impact of Indonesian’s government public health intervention in reducing the stunting prevalence. The strategy aims to provide an additional budget for prioritized regions to implement public health measures that are targeted to reduce stunting. The intervention was started in 2018 in 100 districts and expanded in stages to cover 260 districts by 2020. This study adopts a quasi-natural experiment by employing staggered difference-in-difference and propensity score matching on regional-level 2018-2020 panel data on stunting prevalence, aggregate public health outcomes targeted under the intervention, and other regional characteristics. District’s stunting prevalence is used as a measure of the policy’s outcome while dummy of priority districts is used to measure treatment effect from the interventions. The result indicates that both priority and non-priority districts experienced a declining stunting prevalence, but the reduction of prevalence in priority districts was 2.160% higher than the reduction that occurred in non-priority districts. The study also finds that the impact of priority districts intervention is significant in districts in Western Indonesia compared to the Central and Eastern parts. This finding implies that the selection of priority districts might be biased towards Western regions which have been more developed compared to the other regions."