Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang - undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pers yang mengalami 2 kali perubahan secara tegas menjamin kebebasan pers dan hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif. Kehyataan menunjukkan masih adanya berbagai pembatasan, pembredelan, bahkan ancaman jiwa bagi para wartawan Indonesia. Reaksi terhadap pembredelan majelah Tempo, Detik den Editor belum sama sekali habis, ketika teriadi peristiwa tragis yang mengejutken, yakni penganiayaan yang mengakibatkan gugurnya F. M. Syafruddin, wartawan Bernas Yogyakarta. Studi ini berupaya mengamati pers daerah di Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kritik terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul, Yogyakarta. Hasil pengamatan antara lain menunjukkan adanya perbedaan antara Kedaulatan Rakyat dan Bernas dalam melaksanakan fungsi kontrol / kritik tersebut. Kedaulatan Rakyat mempunyai kecenderungan berhati - hati, sedang Bernas lebih berani. Bernas nampaknya berprinsip, bahwa segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan harus dikritik, siapapun pelakunya. Berbagai kalangan, khususnya kalangan pers hsmpir meyakini, bahwa pengsniayaan terhadap almarhum F. M. Syafruddin berkaitan dengan berita - berita tulisan almarhum yang dimuat pada harian Bernas Yogyakarta. Implikasi teoritis penetitian Ini ialah bahwa pemahaman terhadap peranan pers di negara - negara berkembang, terutama pers daerah, tidak dapat dicapai secara penuh tanpa memperhatikan konstelasi poiitik sosial budaya yang melatarbelakanginya. Kritik hanya membawa manfaat, manakala kedua belah pihak (pengkritik maupun yang dikritik) bersikap obyektif, dan patuh terhadap norma serta peraturan yang berlaku. Implikasi praktisnya adalah perlunya perombakan Undang - undang tentang ketentuan - ketentuan pokok pers, penyempumaan kode etik jurnalistik. Selanjutnya diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan para pejabat akan arti pentingnya peranan pers pada setiap tahap perjuangan bangsa. "

"Artikel ini membahas unsur kritik sosial yang terkandung dalam novel satir berjudul 吾輩は猫である/Wagahai wa Neko dearu/Saya Kucing karya Natsume Soseki. Soseki memberikan gambaran kondisi masyarakat pada masa Restorasi Meiji dan pandangannya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif analitis. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kritik Natsume Soseki terhadap kondisi sosial pada saat itu yang terkandung dalam novel Wagahai wa Neko dearu.

---

The focus of this article is the social critics from a satire novel by Natsume Soseki entitled Wagahai wa Neko dearu I Am A Cat. Soseki described Japanese community in Meiji Restoration era and his viewpoint about the social phenomenon. This article is using qualitative method with analytical descriptive. The purpose of this article is to understand Natsume Soseki rsquo s critics upon social condition from that time that is described in the novel."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini akan melihat respon IMF terhadap kritik jender atas skema SAPs melalui proses endorsement agenda Gender and Macroeconomics tahun 2011-2016. Dalam sejarah, IMF dikenal sebagai lembaga yang memberikan pinjaman sekaligus memberikan Program Penyesuaian Struktural yang dianggap merugikan bagi negara peminjam. Hal ini berkaitan dengan terbukanya pasar bebas, sedikitnya peran pemerintah, penghematan, dan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Setelah muncul krisis keuangan, SAPs dinilai tidak relevan dengan kondisi perekonomian sekarang ini. Tidak hanya itu, SAPs juga merugikan hak perempuan, khususnya di negara miskin dan berkembang. Melalui studi literatur dan analisis menggunakan teori jender dan neoliberalisme, penulis akan menjelaskan proses endorsement rencana pelaksanaan agenda Gender and Macroeconomics sebagai respon atas kritik jender terhadap skema SAPs.

---

ABSTRACTThis Final Project will see the IMF 39;s response to gender criticism of the SAPs scheme through the endorsement process of the Gender and Macroeconomics agenda of 2011-2016. In history, the IMF has been recognized as an institution that provides loans while providing a Structural Adjustment Program that is considered detrimental to the borrowing country. This is related to the opening of the free market, at least the role of government, austerity, and profitable big companies. After the financial crisis, SAPs are considered irrelevant to the current economic condition. Not only that, SAPs are also detrimental to women 39;s rights, especially in poor and developing countries. Through literature studies and analysis using gender theory and neoliberalism, the authors will describe the process of endorsement of the implementation plan of the Gender and Macroeconomics agenda in response to gender criticism of the SAPs scheme. "

"International Monetary Fund (IMF) hadir sebagai institusi internasional yang bertujuan untuk mengatur masalah keuangan global melalui berbagai kerja sama maupun kesepakatan. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi beberapa ketidaksesuaian dan permasalahan yang mengundang kritik dari berbagai pihak dan menuntut tanggapan dari IMF sebagai institusi yang aktif dalam sistem internasional. Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memetakan literatur-literatur yang memberikan kritik terhadap IMF dari berbagai sisi, beserta tanggapan yang diberikan oleh IMF kepada kritik tersebut. Jenis literatur yang digunakan di dalam tulisan ini adalah artikel jurnal, bab dalam buku, dan buku. Tinjauan literatur akademik ini menggunakan metode pengorganisasi taksonomi dari 28 literatur akademik yang dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yaitu (1) Kritik terhadap IMF atas tiga objek utama yaitu paradigma, struktur institusi dan program; (2) Tanggapan IMF terhadap Kritik Tulisan ini menemukan dua konsensus, yaitu posisi IMF sebagai intitsui keuangan primer dalam sistem internasional dan kebutuhan reformasi yang harus dilakukan oleh IMF. Adapun perdebatan yang hadir dalam literatur terutama terrkait efektivitas respons. Berdasarkan hal tersebut studi ini menyimpulkan bahwa walaupun kritik diberikan secara terpisah, permasalahan yang menjadi objek kritik memiliki akar permasalahan yang saling berkaitan, sehingga permasalahan tersebut membutuhkan solusi-solusi yang dirumuskan secara bersamaan.

---

The International Monetary Fund (IMF) is an international institution that aims to regulate global financial issues through various collaborations and agreements. However, throughout its journey, there have been several inconsistencies and problems that have invited criticism from various parties, demanding a response from the IMF as an active institution in the international system. Based on this context, this article aims to map literature that provides criticism of the IMF from various perspectives, along with the IMF's responses to those criticisms. The types of literature used in this article are journal articles, book chapters, and books. This academic literature review utilizes a taxonomy organizing method of 28 academic literatures grouped into two major themes: (1) Criticism of the IMF regarding three main objects, namely paradigms, institutional structure, and programs; (2) IMF's response to criticism. This article finds two consensuses: the position of the IMF as the primary financial institution in the international system and the need for reform that the IMF must undertake. The debates present in the literature primarily revolve around the effectiveness of responses. Based on these findings, this study concludes that although criticisms are given separately, the issues being criticized have interconnected roots, requiring solutions that are formulated collectively."

"Culture jamming is the result of post-modernity movements characterized by social criticism and resistance tothings related to modernity. The intent is to subvert symbols and meanings or to counter hegemony. Besides, itcritiques the media manipulation of reality and questions corporate power. It demarkets news, entertainments,lifestyles, and desires in human’s daily loop of consumerism. This activism is similar to the concept of noise incommunication model by Shannon and Weaver. The intent is to alter political contents by defacing symbols toreconstruct meanings that undermine advertisers’ intention using communication technology. As a result, the targetwill receive new meanings in cultural or political perspectives. Culture jamming phenomenon in politics can befound in the form of meme, media hoaxing, hacking, and Adbusters. Asides from the anti-marketing“consumerism” phenomena, the aim of paper is to show meme forms as the basic units of culture jamming whichhave emerged in one year regime of Jokowi. First meme that reconstructed Jokowi in TIME publication’s coverwas issued in October 2014. And the second meme reconstructs Jokowi as the object of Tokobagus.comadvertisement. These memes are used to be a new medium of critics and also an effective tool for binary opposition in defacing political issues."

"This article will clarify political representation of exhibition at Ullèn Sentalu Museum, Monumen Jogja Kembali, and Affandi Museum. These three museums are considered as proponent of Yogyakarta?s identity as the central of Javanese culture, struggle city, and the barometer of Indonesian fine art. The issue then, is it true that in the exhibitions? at the three museums are appropriate with the identity of Yogyakarta, or in the contrary, the exhibitions have no correlation with this city?s identity discourse. There is a possibility that museum precisely bringing self-interest for specific purposes. Therefore, this paper needs to observe how the exhibitions at these museums were implemented. Through interpretive approach, the exhibition at the museum may be analogous similar with language phenomenon, and hence museum is considered as text that can be read and interpreted. Exhibition at the museum was developed within framework of thoughts (ideology), motives, and specific discourses, which all of these are articulated through a set of symbols (collection), that arranged with special layout procedure (display procedure). Thus, museum becomes ?political? since, in this perspective, museum has power over the formation of discourse through their exhibition."