Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On punishment and responsibility related to criminal liability in Indonesian legal system"

"Tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin marak terjadi, dengan berkembangnya modus tindak pidana korupsi kini tidak hanya menyangkut subjek hukum orang-perseorangan saja tetapi juga menyangkut korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimintai kepada pengurus korporasi, korporasi, atau pengurus dan korporasi. BUMN merupakan salah satu bentuk dari korporasi, sehingga apabila korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi sudah seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah ketika berbicara mengenai keuangan atau kekayaan BUMN yang dianggap sebagai keuangan negara, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2013 dikaitkan dengan adanya kerugian negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut terletak pada bagaimana pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penerapan pidana denda dan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti oleh BUMN itu sendiri. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan adanya penyatuan keuangan BUMN sebagai keuangan negara maka BUMN selaku korporasi tidak dapat memenuhi unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, ketika perbuatan korupsi tersebut menguntungkan BUMN. Selain itu dengan menyatukan keuangan BUMN sebagai keuangan negara maka untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana terhadap BUMN akan menjadi sulit terkait tindak pidana korupsi, mengingat pidana pokok yang dapat dibebankan terhadap korporasi hanya pidana denda.

---

Corruption in Indonesia are increasingly prevalent, with the development of the mode of corruption now not only concerning individual as legal subjects but also concerning corporations as legal subjects who can be asked for criminal liability. The corporate criminal liability can be asked to administrators of corporations, corporations, or administrators and corporations. SOEs is a form of corporation, so if a corporation was involved in a crime of corruption it should be able to be asked for criminal liability. However, the problem in this case is when talking about budgets or SOEs assets that are considered as state budgets, as stated in the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-IX/2013 associated with state losses that occur in criminal acts of corruption. The problem repose in how to fulfill the element of state budgets losses and criminal liability and the mechanism of the application of criminal penalties and additional crimes in the form of payment of substitute money by the SOE itself. In this study, the type of research used is normative using a legal and conceptual approach. The results of the study concluded that with the union of state-owned budgets as state budget, SOEs as corporations cannot fulfill the detrimental state finances element in criminal acts of corruption in Article 2 and Article 3 of the Corruption Act, when such corruption benefits SOEs. In addition, by integrating state-owned budget as state budgets, obtaining criminal liability against SOEs will be difficult in relation to corruption, given that the principal crimes that can be imposed on corporations are only forfeit."

"Derivative criminal liability includes inchoate offenses (criminal attempt, conspiracy, preparatory offenses, etc.), complicity (joint perpetration, perpetration through another, incitement, solicitation, accessoryship, etc.), organized crime, natural and probable consequences liability, post-crime aid, enterprise liability, terrorism and terrorist infrastructure, and many more forms of criminal liability, clearly making it a major pillar of modern criminal law. Although derivative criminal liability affects countries worldwide, there is still no general legal theory that covers this issue. The objective of the present book is to develop a comprehensive, general, legally sophisticated, and at the same time practical theory of derivative criminal liability. "

"[ABSTRAKPerusahaan multinasional yang melakukan tindak pidana penghindaranpajak termasuk dalam ruanglingkup hukum pidana administrasi atauadministrative penal law dimana perundang-undangan pajak yang berkategoriperaturan administratif selain memuat sanksi administrasi juga memuat sanksipidana. Beberapa bentuk tindak pidana penghindaran pajak yang dilakukan olehperusahaan multinasional sebagai wajib pajak antara lain : tindak pidana suratpemberitahuan (SPT), tindak pidana nomor pokok wajib pajak (NPWP), tindakpidana pembukuan dan tindak pidana penghindaran pajak berupa tidakmenyetorkan pajak yang telah dipungut. Perusahaan multinasional menggunakanteknik penghindaran seperti controlled foreign corporation, thin capitalization,transfer pricing dan thin capitalization serta merger perusahaan dimana bertujuanuntuk meminimalisir atau menghilangkan kewajiban membayar pajak. Terdapatbeberapa ketentuan pidana pajak di Indonesia yang diberlakukan seperti UUKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Bea Materai, UU PenagihanPajak Dengan Surat Paksa, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuanpidana dalam administrasi pajak diterapkan pula di Malaysia, Vietnam, AfrikaSelatan dan Jerman serta Nigeria melalui Companies Tax Act 2007 yang telahsecara tegas korporasi atau perusahaan multinasional sebagai pelaku tindak pidanapenghindaran pajak. Konsep pertanggungjawaban pidana wajib pajak badandalam undang-undang pajak Malaysia dan Nigeria perlu diadopsi ke dalamundang-undang pajak Indonesia agar mampu mempertanggungjawabkan pidanaperusahaan multinasional dalam tindak pidana penghindaran pajak. Sarana nonpenalyaitu perlunya dibangun good corporate governance, perlunyaekstentifikasi pajak dan diadakannya perjanjian perpajakaan atau tax treaty.Upaya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan multinasionalterdapat beberapa variasi atau sistem yang dianut dibeberapa negara. Di Indonesiapembebanan pertanggungjawaban pidana masih kepada pengurus perusahaanmultinasional yang beroperasi di Indonesia. Berbeda dengan kasus-kasuspenghindaran pajak yang terjadi dibeberapa negara lainnya yang telahmembebankan pidana kepada perusahaan multinasional sebagai pelaku tindakpidana penghindaran pajak. Pembebanan pertanggungjawaban pidana perlumemperhatikan cakupan yurisdiksi hukum pidana dan masih lebih diutamakannyapenyelesaian secara administratif dibandingkan jalur pidana dalam perkara pajakoleh pemeriksa pajak.

---

ABSTRACTMultinational companies who commit the crime of tax evasion is includedin the scope of the administration of criminal law or administrative penal lawwhere tax legislation is categorized administrative regulations in addition to theadministrative sanctions load also contains criminal sanctions. Some forms ofcriminal acts committed tax evasion by multinational companies as a taxpayer,among others: the crime of a notice (SPT), the crime of tax identification number(TIN), the crime of bookkeeping and tax evasion a criminal offense in the form ofnot depositing tax has been levied , Multinational companies use avoidancetechniques such as controlled foreign corporation, thin capitalization, transferpricing and thin capitalization and mergers of companies which aim to minimizeor eliminate the obligation to pay taxes. There are several criminal provisionsimposed tax in Indonesia such as the Law on General Provisions and TaxProcedures, the Law on Stamp Duty, Tax Billing Act With Forced Letters, Law onRegional Tax and Retribution. Criminal provisions in tax administration appliedalso in Malaysia, Vietnam, South Africa and Germany and Nigeria through theCompanies Tax Act 2007, which has been explicitly corporation or multinationalcompanies as criminal tax evasion. The concept of criminal responsibility ofcorporate taxpayers in tax laws Malaysia and Nigeria need to be adopted intoIndonesian tax laws to be able to account for the criminal multinationals in thecriminal offense of tax evasion. Non-penal means that the need to build goodcorporate governance, the need for and the holding of ekstentifikasi tax treaties ortax treaty perpajakaan. Efforts imposition of criminal liability for multinationalcompanies there are a few variations or system adopted in some countries. InIndonesia, the imposition of criminal liability is to the management ofmultinational companies operating in Indonesia. Unlike the cases of tax evasionthat occurs in some other countries which already imposes criminal tomultinationals as criminal tax evasion. Imposition of criminal responsibility needsto pay attention to the jurisdiction of the scope of criminal law and is still morethan the administrative settlement Placed criminal path in the case of taxes by taxinspectors., Multinational companies who commit the crime of tax evasion is includedin the scope of the administration of criminal law or administrative penal lawwhere tax legislation is categorized administrative regulations in addition to theadministrative sanctions load also contains criminal sanctions. Some forms ofcriminal acts committed tax evasion by multinational companies as a taxpayer,among others: the crime of a notice (SPT), the crime of tax identification number(TIN), the crime of bookkeeping and tax evasion a criminal offense in the form ofnot depositing tax has been levied , Multinational companies use avoidancetechniques such as controlled foreign corporation, thin capitalization, transferpricing and thin capitalization and mergers of companies which aim to minimizeor eliminate the obligation to pay taxes. There are several criminal provisionsimposed tax in Indonesia such as the Law on General Provisions and TaxProcedures, the Law on Stamp Duty, Tax Billing Act With Forced Letters, Law onRegional Tax and Retribution. Criminal provisions in tax administration appliedalso in Malaysia, Vietnam, South Africa and Germany and Nigeria through theCompanies Tax Act 2007, which has been explicitly corporation or multinationalcompanies as criminal tax evasion. The concept of criminal responsibility ofcorporate taxpayers in tax laws Malaysia and Nigeria need to be adopted intoIndonesian tax laws to be able to account for the criminal multinationals in thecriminal offense of tax evasion. Non-penal means that the need to build goodcorporate governance, the need for and the holding of ekstentifikasi tax treaties ortax treaty perpajakaan. Efforts imposition of criminal liability for multinationalcompanies there are a few variations or system adopted in some countries. InIndonesia, the imposition of criminal liability is to the management ofmultinational companies operating in Indonesia. Unlike the cases of tax evasionthat occurs in some other countries which already imposes criminal tomultinationals as criminal tax evasion. Imposition of criminal responsibility needsto pay attention to the jurisdiction of the scope of criminal law and is still morethan the administrative settlement Placed criminal path in the case of taxes by taxinspectors.]"

"Masalah direktur nominee menjadi fenomenal karena dalam aturan hukum Indonesia belum mengakomodasi keberadaannya tetapi prakteknya digunakan. Rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur nominee. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya maupun korporasinya berdasarkan teori coorporate organ. Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 bahwa pertanggungjawaban dari korporasi sendiri didasarkan dari pada undang-undang yang mengaturnya. seorang direktur nominee walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur nominee tersebut melanggar Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hukum pidana direktur nominee adalah orang yang turut serta melkukan kejahatan sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Putusan Nomor :211/Pid/2012/Pt.Dki Dan Putusan Nomor : 76 Pk/Pid.Sus/201 terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut, pelaku menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pidananya semua diwakili oleh pengurus korporasi baik direktur biasa maupun direktur nominee tanpa adanya sanksi bagi korporasinya. Saran yaitu penegak hukum kesulitan memeriksa pelaku money laundering yang melibatkan korporasi, penegak hukum sebaiknya juga ikut memeriksa anggaran dasar perusahaan untuk membuka segala macam hal-hal yang tersembunyi di perusahaan tersebut.Pertanggungjawaban Direktur Nominee Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Direksi dalam sebuah perusahaan dapat diibaratkan sebagai pemimpin perusahaan. Direksi dapat dijadikan sebagai ldquo korban rdquo apabila direksi tidak mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban dari seorang direksi. Terlebih lagi, jika posisi direksi dalam perusahaan tersebut hanyalah sebagai ldquo direktur nominee rdquo . Direksi PT jelas bertanggung jawab penuh, tentunya akan membawa dampak munculnya implikasi hukum terhadap pertanggungjawaban Direksi ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1 Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, 2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, Bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur nominee, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Korporasi privat dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum diwakili oleh pengurusnya dan tanggung jawab pemegang sahamnya sebatas modal yang dimiliknya. Untuk yang tidak berbadan hukum tanggung jawabnya tidak terbatas, serta sistem pertanggungjawabanya adalah secara tanggung renteng. Untuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya maupun korporasinya yang dapat berupa denda atau pembubaran korporasi tersebut. Dalam kedudukannya di Perseroan Terbatas tugas dan fungsi direktur nominee tidak disebutkan di dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007. Dalam tindak pidana korporasi khususnya tindak pidana pencucian uang, seorang direktur nominee walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur nominee tersebut melanggar Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 2010. Ada tiga contoh putusan yang melibatkan korporasi, direktur nominee yaitu 1 Putusan Nomor 211 PID 2012 PT.DKI 2 Putusan Nomor 76 PK Pid.Sus 201. Saran penulis Direktur dalam pengurusan perusahaan sebaiknya lebih mementingkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dalam kasus direktur pinjam nama direktur nominee sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis kepada orang yang meminjam nama tersebut."