Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
Haentjens, R.C.P.
Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink, 1978
BLD 364.6 HAE o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Diening, J. A. A.
Arnhem: Gouda Quint BV., 1982
345.05 DIE o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Torringa, R.A.
Arnhem: Gouda Quint BV, 1984
BLD 346.015 TOR s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Torringa, R.A.
Arnhem: Gouda Quint BV, 1988
BLD 346.015 TOR r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Vellinga, W.H.
Arnhem: Gouda Quint BV., 1982
BLD 345 VEL s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Deasy Selpamorita
"
Tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin marak terjadi, dengan berkembangnya modus tindak pidana korupsi kini tidak hanya menyangkut subjek hukum orang-perseorangan saja tetapi juga menyangkut korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimintai kepada pengurus korporasi, korporasi, atau pengurus dan korporasi. BUMN merupakan salah satu bentuk dari korporasi, sehingga apabila korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi sudah seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun yang menjadi permasalahan dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53741
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chairul Huda
"
On punishment and responsibility related to criminal liability in Indonesian legal syste ...
"
Jakarta: Kencana, 2006
345.077 CHA d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhammad Insan Anshari Al Aspary
"
[ABSTRAK
Perusahaan multinasional yang melakukan tindak pidana penghindaran
pajak termasuk dalam ruanglingkup hukum pidana administrasi atau
administrative penal law dimana perundang-undangan pajak yang berkategori
peraturan administratif selain memuat sanksi administrasi juga memuat sanksi
pidana. Beberapa bentuk tindak pidana penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan multinasional sebagai wajib pajak antara lain : tindak pidana surat
pemberitahuan (SPT), tindak pidana nomor pokok wajib pajak (NPWP), tindak
pidana pembukuan dan tindak pidana penghindaran pajak berupa tidak
menyetorkan pajak yang telah dipungut. Perusahaan multinasional menggunakan
teknik penghindaran seperti controlled ...
"
2015
T43721
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edy Yuli Nurcahyono
"
Masalah direktur nominee menjadi fenomenal karena dalam aturan hukum Indonesia belum mengakomodasi keberadaannya tetapi prakteknya digunakan. Rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur nominee. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49724
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kintan Nadya Fadilla
"
ABSTRAK
Hingga saat ini, terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum yang menelan banyak korban luka atau meninggal dunia selalu dinilai sebagai kesalahan sopir terlepas dari laik atau tidak laiknya kendaraan yang dikemudikan. Ketidaklaikan kendaraan seharusnya dapat memberikan bayangan akan suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan menggunakan metode kualitatif dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, peraturan-peraturan lain yang terkait, serta doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, penelitian ini membuahkan hasil bahwa ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
