Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Y. Sri Yono
" ABSTRAK
Tesis ini membahas pelaksanaan informed consent dilihat dari sanksi pidana (Studi Kasus di Rumah Sakit XYZ). Dokter akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga pasien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini sudah dilakukan uji menunjukkan valid dan reliabel. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan lebih tinggi dari kenyataan pada hasil survey menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya gugatan pidana apabila ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T42148
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fiekry Ramadhan Mukhtar
" Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Suatu perjanjian yang didasari oleh identitas/dokumen palsu mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Notaris yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan selain dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi-sanksi lainnya seperti sanksi perdata dan sanksi administratif juga dapat dikenakan. Selain itu Notaris yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T54695
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nathalina
" Sanksi pidana dan sanksi administratif merupakan dua jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai ketentuan administrasi di Indonesia. Fenomena perumusan kedua jenis sanksi tersebut mengalami dinamika baik dalam perumusan maupun penerapannya, khususnya dalam ketentuan tentang kepabeanan dan cukai, perpajakan, kehutanan, dan lingkungan hidup, yang mana keadaan ini membawa permasalahan dalam praktik penegakannya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok tentang pentingnya suatu pedoman untuk menentukan perumusan ketentuan pidana dalam ketentuan administrasi sebagai suatu pola formulasi yang melandasi ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arie Wibowo
" Dalam rangka menjaga kualitas jasa Akuntan Publik untuk menyediakan informasi keuangan berkualitas, Pemerintah Indonesia menambahkan sanksi pidana sebagai salah satu alat pencegahan pada UU No 5/2011 tentang Akuntan Publik. Di lain pihak, profesi akuntan melihat ini sebagai ancaman yang dapat menurunkan minat menjadi Akuntan Publik. Tujuan utama studi ini adalah menginvestigasi peran UU No. 5/2011 dalam pencegahan perilaku kecurangan Akuntan Publik dalam perspektif Teori Pencegahan Umum. Model formal dibangun dengan menggunakan kombinasi Teori Segiempat Kecurangan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iga Shanti Santosa
" Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang properti yang melakukan pembangunan Apartment "Y", dimana PT "X"; melakukan pengubahan peruntukkan dari pusat kebugaran fitness center yang merupakan bagian dai Benda Bersama di Apartemen "Y"; dan menjadi satu kesatuan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan SHGB Induk serta Pertelaan Apartment "Y". Pengubahan peruntukkan dan fungsinya dilakukan dengan mengajukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun SHMSRS ke Kantor Pertanahan tanpa melakukan pengubahan revisi sebagaimana Pertelaan Apartemen "Y" yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Junior B. Gregorius
" Menurut ketentuan ICUHP, ancaman pidana seorang pelaku pembantu d~kurangi sepertiga dari pidana pokok bagi pelaku utama. Sebaliknya dalam UUTPPU, pelaku pembantu diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama. Ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini, pertama: apakah ratio legis pembentuk UUTPPU menentukan sanksi pidana yang sama bagi pelaku pembantu dan pelaku utama, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUTPPU; kedua: bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24299
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Iqbal Rullya R.
" Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan korupsi menurut UUJN dan dampak dari penyerahan protokol tanpa pemberitahuan kepada Majelis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50826
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library