Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
"
Indonesia is the world's third largest democracy and its courts are an important part of its democratic system of governance. Since the transition from authoritarian rule in 1998, a range of new specialised courts have been established from the Commercial Courts to the Constitutional Court and the Fisheries Court. In addition, constitutional and legal changes have affirmed the principle of judicial independence and accountability. The growth of Indonesia's economy means that the courts are facing ...
"
Cambridge: Cambridge University Press, 2019
e20522064
eBooks Universitas Indonesia Library
Nesita Anggraini
"
ABSTRAK
Since the signature of Law 31/2004 about Fishery and its revision through Law 45/2009, Indonesia had established 10 (ten) Fishery Courts. The first five, embedded in the distric courts of North Jakarta, Medan, Pontianak, Bitung, and Tual, were established on 2007; two, embedded in the distric courts of Tanjung Pinang and Ranai, were established on 2010; and the other three, embedded in the distric courts of Ambon, Sorong, and ...
"
Jakarta: Universitas Indonesia, 2016
340 UI-JURIS 6:1 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Harman Benediktus
"
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, UUD mensyaratkan pula agar UU menjamin kedudukan hakim-hakim. Tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T991
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hasan Halim
"
Salah satu pilar pembangunan nasional yang mendapat prioritas utama adalah pembangunan bidang hukum; satu diantara sub bidang yang perlu mendapat prioritas utama adalah bidang pertanahan. Pembatalan akta pelepasan hak atas tanah, merupakan satu di antara permasalahan hukum di bidang pertanahan. Dikatakan demikian, karena dampak hukum atas pembatalan akta pelepasan hak dapat menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum yang baru. Dibatalkannya Akta Pelepasan Hak berarti membawa konsekuensi bahwa kepemilikan bidang tanah tersebut secara hukum kembali menjadi milik yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16438
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
M. Farid
"
ABSTRAK
Penduduk Sumatera Barat yang mayoritas masyarakat Minangkabau dikenal kuat berpegang kepada adat, tetapi dapat menerima perobahan norma yang disebabkan oleh pergantian penguasa yang lebih luas (negara). Aturan hukum yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau ada dua bentuk; aturan yang datang dari Tuhan (Islam) berupa Al-Quran dan Hadits, dan aturan adat yang juga terdiri dari dua unsur. Pertama yang bersifat esensial dan tidak dapat berobah, kedua yang dapat berobah dalam bentuk hasil mufakat rapat nagari. Dengan demikian ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tripeni Irianto Putro
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang motivasi kerja, kemampuan kerja dan kinerja pegawai Unit Kerja Tim Cendrawasih pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Di samping itu, penelitian juga dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai dan hubungan antara kemampuan kerja dengan kinerja pegawai. Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus sampel penelitian, meliputi pegawai Unit Kerja Tim Cendrawasih pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang berjumlah 28 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14031
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tri Suciati
"
ABSTRAK
Keberadaan Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia menjadi sebuah harapan baru bagi para korban dan keluarganya yang tengah menanti keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi, sejauh ini pengadilan ini dinilai kurang memberikan kepuasan atau bahkan gagal dalam memenuhi tututan keadilan. Di sisi lain, munculnya hybrid courts dalam tatanan hukum pidana internasional diharapkan mampu mengakhiri praktek impunitas dan menjadi alternatif baru ketika negara dianggap tidak mau atau tidak mampu ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mohammad Fajrul Falaakh
"
On accountability of police forces, lawyers, judges, and attorneys related to the issue of misconduct in court practices in Indonesia; collection of article ...
"
Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009
340.309 MOH a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
