Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Ratna Puspitasari

Pengaruh pemahaman kontrak kerja pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor kecil dan menengah terhadap kinerja proyek = The influence of understanding of contract work constraction execution by middle and small contractor to performance of project

" Kontrak kerja konstruksi adalah perjanjian antara pihak yang melakukan perjanjian dalam mengatur hak dan kewajibannya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Memahami detail kontrak kerja kontruksi sama dengan memahami seluruh aspek teknis dan nonteknis pekerjaan sebuah proyek konstruksi yang dikenal kompleks. Bagi penyedia jasa, kontrak kerja adalah langkah awal melaksanakan aktivitas pekerjaan selanjutnya. Oleh karena itu, pemahaman kontrak yang baik, tidak hanya menjadi tolak ukur tercapainya pelaksanaan proyek dengan baik, namun juga dalam mencapai kinerja ... "

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2006

S35315

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nur Widyasari

Analisa hukum penerapan asas nailed down dalam kontrak karya dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambngan mineral dan batubara

" Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagimanakah pengaturan asas nailed down diatur dalam KK?. Penerapan asas nailed down dalam KK dalam perkembangannya tidak selamanya bersifat baku, dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan itikad baik dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga didasari dengan ketentuan dalam KK yang mengatur bahwa pelaksanaan KK diatur, tunduk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T38148

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bukit Raharja

Tinjauan terhadap tanah perwatasan yang berada dalam wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Kaltim Prima Coal dihubungkan dengan hukum pertambangan berdasarkan putusan mahkamah agung no. 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 33/Pdt-G/2012/PN-SGT = A review on tanah perwatasan in pt kaltim prima coal s coal contract of work area related with mining law based on judicial court decree number 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA and sangatta district court decree number 33/Pdt-G/2012/PN-SGT

" ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan dunia pertambangan secara umum mengalami berbagai hambatan salah satunya sengketa pertambangan yang diakibatkan oleh masalah pertanahan. Hambatan penyelesaian sengketa tanah juga dialami oleh PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu produsen batubara di Indonesia. PT Kaltim Prima Coal melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.Dn/16/82 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 8 April 1982 ldquo;PKP2B ... "

2017

T49302

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gwendolyn Inggrid Utama

Penanaman modal asing pasca UU N0.4 /2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara:studi megenai kontrak karya

" Tesis ini membahas mengenai kedudukan Kontrak Karya pasca disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dimana dengan berlakunya UU Minerba tersebut, sistem Kontrak Karya sudah tidak diberlakukan lagi karena sistem perizinan yang diberlakukan untuk berinvestasi pada bidang pertambangan di Indonesia. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan bahwa Kontrak karya yang telah disetujui akan tetap berlaku, tetapi perlu penyesuaian. Ketentuan tersebut dinilai kontradiktif oleh beberapa kalangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat peraturan pelaksana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T-Pdf

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Viktor I Suripatty

Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia; Mengganti Sistem Kontrak Karya dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral = New Paradigm of Indonesian Mining Law; Replacing Contract of Work System on Mineral Mining

" Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis ini meneliti hukum pertambangan Indonesia ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26068

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Hilmi Adli Salamuddin

Analysis of Divestment Policy Towards Foreign Mining Companies Based on Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No.9 of 2017 in the Case Study of PT. Vale Indonesia = Analisis Kebijakan Divestasi Terhadap Perusahaan Pertambangan Asing Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.9 Tahun 2017 Studi Kasus PT. Vale Indonesia

" Divestasi merupakan penjualan saham kepada pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Regulasi divestasi diatur dalam kontrak karya, Setelah kontrak karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga menempatkan pemerintah sebagai pemberi izin bukan sebagai pihak dalam kontrak, untuk ketentuan divestasi diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mewajibkan perusahaan tambang asing yang beroperasi lebih dari lima tahun untuk melaksanakan divestasi secara berkala. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Budi Irawan

Analisis perlakuan pajak pertambahan nilai atas kontrak karya generasi IV pertambangan emas = Value added tax treatment analysis on contract of work fourth generation of gold mining company

" Dalam rangka merangsang iklim investasi di bidang pertambangan di Indonesia, menurut perundang-undangan Penanaman Modal Pengusaha Pertambangan Umum, salah satunya diatur melalui Kontrak Karya yang dibuat berdasarkan persetujuan antara pengusaha pertambangan dengan Pemerintah Indonesia. Di Indonesia saat ini sudah ada sebanyak 7 Generasi. Didalam Kontrak Karya diatur mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk di dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kaitannya dengan Kontrak Karya Generasi IV, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai, ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14195

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Iqbal Ramadhan

Pajak daerah di Provinsi Papua dalam menerapkan prinsip Lex Spesialis pada kontrak karya PT Freeport berdasarkan putusan Nomor PUT-316/B/PK/PJK/2018 = Local taxes in the Province of Papua in applying the Lex Specialis Principles at Contract Of Work PT Freeport Based On Verdict Number PUT-316/B/PK/PJK/2018

" Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Setiap daerah berdasarkan wewenang otonominya berhak atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik secara orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur jenis objek ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aris Winarno Raharjo

Pengaruh Amandemen Kontrak Karya Batubara terhadap Performa Keuangan Perusahaan-perusahaan Tambang Batu Bara Studi Kasus atas Perusahaan-perusahaan Tambang Batubara di Indonesia = Impact Amendment Coal Contract of Work toward Coal Mining Companies`s Financial Performance Case Study in Indonesian Mining Companies

" Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek Pertambangan di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 169 dari UU Minerba yang baru, menyebutkan bahwa semua Kontrak Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mengikuti perubahan regulasi pertambangan yang baru ... "

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Toni Rico

Penyesuaian isi kontrak karya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan

" Skripsi ini menganalisis mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (?UU No. 4 Tahun 2009?) dan peraturan pelaksanaannya, secara khusus penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif ? analitis, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Penulis mengkaji mengenai status Kontrak Karya dan kewajiban penyesuaian yang diamanatkan dalam aturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009. Selanjutnya, penulis mengkaji ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S1315

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian