Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah penelitian ini adalah konsepsi Sherman Alexie yang menampilkan citra pranata sosial orang Indian yang baru yang merupakan lawan stereotip yang berlaku di kalangan kulit putih.Landasan teori tesis ini mengacu kepada beberapa sumber kepustakaan yang berupa tulisan dan penelitian terdahulu yang mencakup subjek-subjek tentang reservasi, stereotip, dan juga pranata sosial Indian.Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif dengan mendasarkan diri pada penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh baik dari sumber konvensional maupun situs internet resmi kemudian dipilih dan dianalisis guna membuktikan hipotesis.Hasil dari penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis penelitian bahwa pemikiran Sherman Alexie tentang reservasi Indian menciptakan lawan stereotip yang biasa diberlakukan bagi orang Indian yang dibuat dan disebarluaskan oleh orang kulit putih melalui berbagai macam media baik tulisan maupun film yang membuat orang Indian tidak dikenal baik secara positif maupun negatif."

"Up to date, comprehensive, and written with compassion and clarity, this book reveals how to protect, increase, and extend one's fertility, with the essential information women need to increase their chances for having the baby they've always wanted."

"Arsip sebagai representasi identitas merupakan cerminan identitas budaya dari suatu organisasi maupun komunitas. Pada perkembangannya hingga saat ini, arsip terkait identitas mulai dilupakan dan lebih menekankan pada pengembangan arsip digital yang berkaitan dengan kegiatan audit suatu organisasi (manajemen arsip), dibandingkan preservasi konten arsip itu sendiri, khususnya arsip yang berkaitan dengan nilai budaya dan sejarah. Selain itu, adanya globalisasi pada era digital saat ini juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan (khususnya arsip) yang berdampak pada berkurangnya nilai jati diri bangsa terkait identitas. Pada tesis ini akan dijelaskan mengenai konsep representasi identitas berdasarkan objek penelitian yaitu arsip Riouw tahun 1819, dengan menggunakan analisis konten (Schreier) teks secara kualitatif yang kemudian dikaitkan dengan teori identitas budaya (Koentjaraningrat). Temuan yang didapat berdasarkan pada analisis konten, menunjukkan bahwa sebagian besar arsip Riouw merujuk pada tema politik dan hukum yang merupakan bagian dari sistem sosial dari identitas budaya masyarakat Riouw di masa tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis konten dapat dilakukan pada arsip sebagai deskripsi konten, tidak hanya secara fisik dan dapat menjadi acuan untuk memperkuat konsepsi identitas budaya pada bidang arsip, khususnya secara akademis serta sebagai pengembangan ilmu kearsipan secara konseptual.

---

Archive as a representation of identity is a reflection of the cultural identity of an organization or community. In its development to these days, archive related to identity have begun to be forgotten and emphasize more on developing digital archive related to an organization's audit activities (archive management), rather than preserving the archive content itself, especially related to historical and cultural value. In addition, the existence of globalization in the current digital era also affects various aspects of life (especially archive) which have an impact on reducing the value of national identity. This thesis will explain the concept of identity representation based on the research object, that is the archive of Riouw in 1819 using qualitative content analysis (Schreier) which is then linked to the theory of cultural identity (Koentjaraningrat). The findings obtained are based on content analysis, showing that most of the archive of Riouw refers to political and legal themes which are part of the social system of the Riouw’s people cultural identity at that time. This research shows that content analysis can be carried out on archive as a description of content, not only physically and can be a reference to strengthen the conception of cultural identity in the field of archive, especially academically and as a conceptual development of knowledge.

"

"Pemberian 2,4-D dengan konsentrasi 0, 2, 4, 6, 8 dan 10 ppm pada pucuk dan ketiak daun tanaman tomat bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembungaan dan pembuahan tanaman tomat tersebut. Perlakuan diberikan sebanyak 3 kali dengan selang waktu 10 hari. Metode penelitian adalah rancangan acak kelompok, dengan 6 perlakuan dan 5 ulangan. Hasil uji nonparametrik Kruskal-Wallis pada taraf nyata α = 0,05 menunjukkan tidak ada pengaruh nyata dari pemberian 2,4-D terhadap waktu pembungaan, jumlah bunga per tanaman, waktu pembuahan, jumlah buah per tanaman, jumlah biji per buah dan berat basah buah. Secara non statistik, rata-rata waktu pembungaan paling cepat dijumpai pada perlakuan 2 ppm (63,94 hari) dan waktu pembuahan paling cepat dihasilkan oleh kontrol (86,04 hari). Kontrol jugamenghasilkan rata-rata jumlah bunga, buah dan jumlah biji terbanyak (36,47 bunga per tanaman; 3,07 buah per tanaman dan 24,15 biji per tanaman). Rata-rata jumlah bunga paling sedikit terdapat pada perlakuan 8 ppm (20,85 bunga per tanaman) dan jumlah buah paling sedikit terdapat pada penlakuan 4 ppm (1,65 buah per tanaman). Konsentrasi 10 ppm menghasilkan waktu pembuahan paling lambat (100,89 hari); jumlah biji paling sedikit (9,45 biji per buah) dan berat basah buah terendah (11,02 g). Rata-rata berat basah buah tentinggi dihasilkan oleh perlakuan 4 ppm (23,3 g)."

"Sekolah belum berhasil mempersiapkan siswa untuk terjun ke masyarakat (dunia kerja/kehidupan sehari-hari). Ini disebabkan karena sebagian besar aktivitas sekolah masih dijiwai plinsip surface conception of learning. Prinsip ini mengandung pemahaman bahwa belajar (learning) adalah sekedar proses merekam pengetahuan baru untuk ditambahkan kepada kumpulan pengetahuan yang sudah ada, bukan upaya aktif pelakunya mengkonstruksi pemahaman bagi dirinya seperti terkandung dalam prinsip deep conception of learning. Konteks belajar dapat mempengaruhi conception of learning siswa, yang akan menentukan pendekatan mereka dalam belajar. Pendekatan dalam belajar dapat dilihat dari strategi-strategi self-reguIated learning siswa ketika berhadapan dengan tugas belajar. Metode belajar kolaboratif; yang dirancang berdasarkan prinsip deep conception of learning, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya strategi-strategi self-regulated learning.Masalah-masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana conception of learning siswa SMU? (2) Bagaimana conception of learning mereka setelah mengikuti kegiatan belajar kolaboratif? Dan (3) Bagaimana hubungan conception of learning yang ditampilkan para siswa tersebut dengan penggunaan strategi strategi self-regulated learning mereka dalam kegiatan belajar kolaboratif?Penelitian ini adalah penelitian N kecil (N=15). Subyek adalah siswa SMU Islam Dian Ilmu Cinere. Data conception of learning siswa diperoleh lewai wawancara (sebelum dan sesudah kegiatan belajar kolaboratif), sedangkan data strategi sirategi self-regulated learning siswa diperoleh lewat penyelenggaraan kegiatan belajar kolaboratif. Analisis data bertujuan melihat proses/dinamika perubahan yang terjadi, dan pola hubungan dalam proses tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subyek ternyata memiliki surface conception of learning, namun setelah kegiatan belajar kolaboratif, terjadi perubahan positif. Penelitian ini juga mencatat antara lain ciri-ciri subyek yang memiliki deep learning conception dalam penggunaan self-regulated learning strategies, dan mereka yang mengalami perubahan positif dalam learning conception."

"Konsep ‘library as a place’ dan ‘library as a space’ terbentuk dari banyaknya aktivitas dan interaksi antar manusia yang terjadi di dalam ruang perpustakaan. Perubahan perilaku manusia yang selalu dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman mempengaruhi bagaimana mereka menyikapi dan memaknai keberadaan suatu ruang. Lefebvre (1991) meyakini bahwa ruang sebagai produk sosial dibentuk oleh peran orang- orang yang memiliki kontrol atas ruang tersebut. Pemaknaan terhadap ruang tersebut dibentuk oleh entitas-entitas yang saling berinteraksi di dalamnya, salah satunya adalah pustakawan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemaknaan pustakawan terhadap ruang di Perpustakaan Kemendikbud. Penelitian dilakukan terhadap lima orang pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Kemendikbud selama minimal satu tahun. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sejak awal pendiriannya, ruang Perpustakaan Kemendikbud memang tidak dikonsepsikan sebagai perpustakaan khusus oleh pimpinan lembaga dan pustakawannya. Pemaknaan yang dimiliki pustakawan tersebut terlihat dalam praktik ruang mereka yaitu mengembangkan ruangnya untuk n pemustaka dan komunitas yang aktif berkegiatan di dalamnya. Bentuk produksi ruang yang terjadi adalah perluasan Ruang Kelas, Ruang Diskusi, dan Area Baca serta penambahan Ruang Teater Mini. Peneliti juga menemukan bahwa produksi ruang di Perpustakaan Kemendikbud tidak terlepas dari unsur politik ruang. Produksi ruang perpustakaan, baik saat pendirian maupun renovasi perpustakaan, terjadi karena adanya dorongan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik moda produksi. Dalam kaitannya dengan relasi kuasa, Menteri berperan sebagai pihak yang dominan dalam menggerakkan subordinat, yaitu pustakawan, untuk mengapropriasi keinginannya. Pustakawan sebagai pihak yang termarginalisasi dalam produksi tersebut kemudian mengambil sikap untuk pustakawan sebagai pihak yang termarginalisasi, kemudian mengambil sikap untuk berapropriasi pada produksi ruang yang didominasi oleh Menteri.

---

The concept of ‘library as a place’ and ‘library as space’ are formed through the interaction between people who lived in the library space. Human behavior, that are dynamic and changed along the time, reflected on how people responding and interpreting their space. Lefebvre (1991) believes that space is a social product that is formed by people who have power and control over that space. The conception of space is formed by the entities that lived and share the space. In the case of the library, librarians play an active role to control and shaping the meaning of the library space. This study aims to identify the librarian conception of the Ministry of Education and Culture library space. The study was conducted on five librarians who work at the Ministry of Education and Culture Library for at least one year. The results of the study found that the librarian and leader of the Ministry of Education and Culture Library do not concept and forming their space as a special library since the beginning of its establishment. The conception of the library as social space can be seen in their spatial practice that always putting the Classroom and Hall on their priority whenever they did a space renovation. Ministry of Education and Culture Library also adding a Mini Theater to accommodate the needs of the library visitors and community. Researchers found that the production of space in the Ministry of Education and Culture was heavily influenced by political elements. Production space at the time of establishment and renovation of the library occurred upon the encouragement of the Minister as an owner of the mode of production. In the Foucault power relation, Minister plays a role as the dominant to mobilize their sub-ordinate, materials, and labor to meet their aims. The librarian, who is marginalized parties in the production, then takes a stand to appropriate the production of space dominated by the Minister."

"Indonesia merupakan negara yang cukup lambat dalam merespons seruan PBB untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses perdamaian, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Indonesia membutuhkan waktu tujuh tahun untuk merespons seruan tersebut dengan melakukan pengiriman penjaga perdamaian perempuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat nasional juga membuat pengiriman personel perempuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang relatif minim. Kendati demikian, pengiriman penjaga perdamaian perempuan Indonesia mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2015-2021. Lonjakan pengiriman yang terjadi pada tahun 2019 bahkan berhasil membuat Indonesia menduduki peringkat delapan besar negara pengirim penjaga perdamaian perempuan terbanyak di dunia. Menanggapi fenomena tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa Indonesia meningkatkan pengiriman penjaga perdamaian perempuannya pada tahun 2015-2021. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang turut berusaha mengidentifikasi hubungan antara konsepsi peran nasional dengan kebijakan peningkatan yang diambil. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan tersebut merupakan wujud performa peran dari konsepsi peran nasional yang ditampilkan secara dominan oleh Indonesia, yakni konsepsi peran penjaga perdamaian. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah konteks lain yang turut berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan ini, yaitu komitmen peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan yang disampaikan dalam kampanye dan keanggotaan Indonesia di DK PBB, adanya kepentingan birokratik dan dukungan dari aktor-aktor perumus kebijakan pengiriman pasukan Indonesia, dan kehadiran Menteri Luar Negeri yang mampu memberikan dukungan politik yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebijakan ini.

---

Indonesia has demonstrated a relatively reluctant response to UN calls in increasing the involvement of women in peacekeeping operations. It took seven years for the country to finally send a number of female peacekeepers as a response to the call. Obstacles found at the nation’s deployment mechanism also prevent the country from sending a great number of female peacekeepers. However, a relatively huge increase in the deployment of Indonesian female peacekeepers was apparent in the year 2015 to 2021. The rising number of female peacekeepers deployed in 2019 has even managed to turn Indonesia as the world’s eight largest female troops/police contributing countries (T/PCCs). Therefore, this study inquires why Indonesia has increased the deployment of its female peacekeepers in 2015 to 2021. To answer this question, this study employs an analytical framework of Foreign Policy Analysis (FPA) which also seeks to trace the relationship between national role conception and the adopted foreign policy. This study finds that the policy of increasing Indonesian female peacekeepers deployment is a form of role performance enacted to Indonesia’s dominant role conception as a defender of peace. However, this research also finds a number of other relevant contexts that have contributed to realizing this policy, namely the commitment to increase Indonesian female peacekeepers deployment as a campaign material and contribution during Indonesia’s non-permanent membership in the UN Security Council, the existence of bureaucratic interests and support from Indonesian troops deployment policy makers, and the presence of a Minister of Foreign Affairs who is able to provide the necessary political support to realize this policy."