Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk memahami keanggotaan sosial yang mempengaruhi situasi kewarganegaraan Malaysia di kampong perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan di kampong perbatasan Malaysia yang bernama Kampong Long Busang. Kampong Long Busang ini dihuni oleh etnik Kenyah. Etnik Kenyah merupakan etnik yang memiliki sejarah migrasi dan aktivitas perdagangan lintas negara, Malaysia dan Indonesia. Sejarah lintas negara menyebabkan etnik Kenyah Long Busang bersedia menerima migran pendatang tanpa dokumen asal Indonesia sebagai warga kampong. Hubungan keduanya terjalin dalam bentuk ikatan kekerabatan. Etnik Kenyah yang sudah menjadi warga negara Malaysia kemudian membantu migran pendatang yang tinggal di Kampong Long Busang untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Kewarganegaraan Malaysia tersebut dibuktikan dengan kepemilikan selembar IC. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa warga negara Malaysia dari etnik Kenyah Kampong Long Busang tidak menganggap migran sebagai warga asing sebagaimana konstruksi negara. Interaksi yang erat antara warga negara Malaysia dari etnik Kenyah dan migran mengindikasikan perbedaan makna kewarganegaraan dengan bayangan ideal kewarganegaraan yang dimiliki negara.

---

The aim of this research is to understand the social membership affect situation Malaysian citizenship in border village. The research is done using participatory observation and deep interview method. It is done in a border village of Malaysia called Long Busang. This village is inhabited by Kenyah ethnicity. It is an ethnic that has a migration and cross border trade activities history, Malaysia-Indonesia. The cross border trade activities caused Ethnic Kenyah willing to accept undocumented migrant shelters from Indonesia as a part of them. Their relationship molded together in a form of kinships. Ethnic Kenyah, who have become the citizen of Malaysia, then helped migrant settlers who lived in Long Busang to obtain Malaysian citizenship. Their Malaysian citizenship is confirmed by owning the Identity Card. The facts show that Malaysians from Long Busang (Ethnic Kenyah) do not consider migrants as foreigners as the state construction does. The close interaction between Ethnic Kenyah and the migrants indicates their difference in interpreting the meaning of citizenship with the shadow of ideal citizenship owned by the state."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perbandingan antara aktivitas kewargaan offline dengan online. Perkembangan teknologi mendorong pembentukan aktivitas kewargaan dalam bentuk baru yaitu melalui platform digital. Beberapa studi sebelumnya menjelaskan terdapatnya aktivitas kewargaan yang dilakukan secara online. Selain itu, terdapat juga studi yang menjelaskan bahwa masyarakat lebih tertarik untuk melakukan aktivitas kewargaan secara online. Namun, ditengah kemudahan untuk melakukan aktivitas kewargaan secara online, keinginan untuk melakukan aktivitas kewargaan secara offline justru kurang diminati. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan preferensi untuk melakukan aktivitas kewargaan, baik itu aktivitas kewargaan secara offline maupun online. Peneliti memiliki hipotesis bahwa terdapat perbedaan dalam aktivitas kewargaan yang dilakukan secara offline maupun online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu survey secara online kepada mahasiswa FISIP UI angkatan 2019. Hasil penelitian menunjukkan teknologi dapat meningkatkan angka partisipasi dalam perilaku kewargaan secara online. Hasil penelitian juga menunjukkan teknologi belum meningkatkan kesadaran responden untuk menggunakan hak warga negara (sosial, politik, dan sipil) dengan efektif.

---

This research has a purpose to describe the comparison between offline citizenship with online citizenship activities. The growth of technology has pushed the citizenship activities in a new form and that is through digital platform. Previous studies explain that there are several citizenship activities done thorugh online platform. Another thing, there are some studies that explain that people are more interested to do citizenship activities through online platform. But, in the middle of easiness to do citizenship activites through online platform, there is little interest to do citizenship activites through offline platform. This indicate that there are differences in preference to do citizenship activities, whether it online or offline. Researcher has a hypothesis that there are difference between citizenship activities done through online and offline. This Research is using quantitative method with survey as data gathering method to college student FISIP UI year 2019. Result of this research shows that technology can increase the participation rate in digital citizenship. Another result also shows that technology has not yet increase the awareness of respondent to use their citizenship rights (social, politics, and civil) effectively."

"Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu ketentuan hukum tentang kewarganegaraan merupakan tuntutan logis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang kewarganegaraan selain memunculkan dimensi pengaturan hak kewarganegaraan juga menentukan dimensi kepastian hukum status kewarganegaraan setiap orang. Berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Pasal 17 huruf (k), seorang warga negara Indonesia yang telah,bertempat tinggal di luar negeri dalam waktu lima tahun berturutturut tanpa menyatakan diri untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang apabila tidak diikuti dengan dimilikinya kewarganegaraan baru akan menimbulkan dampak yang berat yaitu hilangnya perlindungan dari negara sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan pencabutan kewarganegaraan tersebut apakah hak asasi manusia telah dilanggar dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, bagaimana perlindungan yang diberikan negara terhadap WNI khususnya yang berada diluar negeri. Dalam berbagai kasus misalnya apa yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yang sering kali dalam kondisi tidak bebas atau karena paksaan keadaan bekerja tanpa izin dinegara lain untuk dapat setiap saat menyatakan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bukan hanya itu, bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki Surat Akuan Pengenalan (SAP), yang dapat di identikan sebagai paspor, sesuai aturan darn. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 17 huruf (j) dapat pula mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Namun Karena kehilangan kewarganegaraan itu tidak disertai dengan kepemilikan kewarganegaraan Malaysia, maka kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam pasal "