Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Carolus Bitho Wirawan
Forum Yang Berwenang dalam Mengadili Tindakan Sementara Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional Indonesia = The Forum Authorized to Adjudicate Interim Measures Judging from Indonesian International Private Law
" Pemenuhan kebutuhan akan sarana transportasi udara tentu menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara ini adalah dengan melakukan sewa pesawat. Untuk memberikan suatu proteksi kepada pemberi sewa agar aman untuk menyewaan pesawatnya lintas negara maka Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment memberikan suatu upaya pemulihan yang dikenal sebagai tindakan sementara. Tindakan sementara ini merupakan suatu upaya pemulihan yang dapat dimintakan sebelum putusan final diberikan saat terjadi cidera janji. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stella Cindamora
Perbandingan hukum jaminan terhadap pesawat udara di Indonesia dan Amerika Serikat = Comparison of security interest law in aircraft between Indonesia and United States of America
" ABSTRAK
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Praktek yang berlaku sekarang ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara karena Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tidak melarang untuk menjadikan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek Fidusia. Namun demikian, tetap dibutuhkan pembaharuan terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S63570
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Inayati Noor Thahir
Hak Jaminan atas pesawat udara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan
" Tesis ini meneliti mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat terbang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Penjaminan pesawat terbang dan helikopter dengan menggunakan hipotik yang berlangsung saat ini tidaklah menimbulkan hak preferen bagi kreditor karena yang dapat dilaksanakan hanya Akta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27785
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Gustiani Fazsah
Perbandingan Hukum Jaminan Atas Pesawat Udara di Negara Indonesia dan Inggris = Comparison of Security Interest Law in Aircraft between Indonesia and United Kingdom
" Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tantri Nurma Lita
Perbandingan hukum terhadap pesawat udara di Indonesia dan Singapura = Comparison of security interest law in aircraft between Indonesia and Singapore
" Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas mengenai lembaga jaminan apa yang seharusnya tersedia untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilihat dari praktek yang berlaku saat ini yaitu Debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena di dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan pelarangan komponen pesawat udara sebagai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ita Raiatul Janah
International interest yang timbul dari perjanjian leasing pesawat udara ditinjau dari hukum perdata internasional Indonesia = International interest arising from aircraft leasing agreements, a study from Indonesian private international law
" Pengadaan pesawat udara melalui perjanjian leasing di Indonesia menjadi salah satu cara maskapai penerbangan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan mahalnya biaya pengadaan pesawat udara jika melalui jual beli. Untuk membantu pengadaan pesawat udara tersebut, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya dan telah melakukan penyesuaikan dalam Undang-Undang Penerbangan 2009. Namun demikian, aksesi tersebut menyebabkan ketentuan mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan 1992 hapus. Dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 hanya ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Faiz Anwar Fadjriyan
Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan Pesawat Terbang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun2009 Tentang Penerbangan = Legal Standing of Creditor as A Holding of Airplane Collateral After the Application of Law of Republic Indonesia No. 1 of 2009 concerning Flight
" Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kedudukan kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat terbang diperoleh denganadanya pengaturan mengenai Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization/IDERA), yakni Kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat udara dapat melakukan penghapusanpendaftaran pesawat udara dan melakukan ekspor pesawat udara dengan seketika tanpamemerlukan putusan pengadilan sepanjang Kreditur telah diberikan kuasa IDERAtersebut oleh Debitur. IDERA bukan merupakan jaminan sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan seperti Fidusia, Hak ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Versteegh, Kees
Islamic learning in arabic-afrikaans between malay model and ottoman reform
" Through the second half of the nineteenth and the first half of the twentieth century the Muslim community of Cape Town produced a large number of texts in various fields of Islamic learning, written in Afrikaans, a creolized variety of the language the Dutch traders had brought to South Africa. The Cape Muslim community had its origin in South Asia and Southeast Asia; most of its founding members had been transported by force by the ... "
Depok: Faculty of Humanities University of Indonesia, 2015
909 UI-WACANA 16:2 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muthia Sekar Saraswati
Prinsip Lex Registri terhadap Pesawat di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Internasional = Lex Registri Principle towards Airplane in Indonesia Viewed from Private International Law Perspective
" Mobilitasnya yang tinggi dan kemampuan menempuh jarak jauh lebih cepat dibandingkan transportasi lainnya adalah beberapa alasan yang membuat pesawat menjadi mode transportasi yang penting sekarang ini. Secara ilmiah, dengan alasan tersebut, pesawat dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, begitu juga konvensi internasional terkait pesawat mengaturnya. Namun undang-undang di Indonesia menyatakan sebaliknya. Meskipun dianggap sebagai benda tidak bergerak, jaminan hipotek atas pesawat tidak lagi berlaku sejak berlakunya UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan jaminan atas pesawat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library