Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Through the second half of the nineteenth and the first half of the twentieth century the Muslim community of Cape Town produced a large number of texts in various fields of Islamic learning, written in Afrikaans, a creolized variety of the language the Dutch traders had brought to South Africa. The Cape Muslim community had its origin in South Asia and Southeast Asia; most of its founding members had been transported by force by the Dutch colonial authorities. Malay was the language in which they had been educated, and for some time it remained in use as the written language. For oral instruction, the Cape Muslim community soon shifted to Afrikaans. At the end of the nineteenth century, the Ottoman scholar Abu Bakr Effendi introduced the use of Afrikaans in Arabic script, replacing Malay as written language. In this paper I deal with the shift from Malay to Afrikaans and the relationship between Malay heritage and Ottoman reform in the Cape community."

"Thunderstorms is a weather condition that is harmful to the flight activities. The potential thunderstorms (especially thermal thunderstorms) assesment for Indonesia in particular Biak area needs to be done to reduce the risk of bad thunderstorms to flight activity at airports Frans Kaisiepo Biak. The thunderstorms is affected by the existence of water vapor in the atmosphere. The content of water vapor in the atmosphere can be estimated from the value of precipitable water, while atmospheric instability conditions can be identified from the Convective Available Potential Energy (CAPE), assuming an air parcel at the surface is heated until it reaches the temperature of the convective (TC) so that air parcels can be lifted up to convective condensation level (CCL) and it condensate. Logistic regression is one of mathematical models approach that can be used to describe the relationship between the independent variables with response variables that are bound dikotomik (event and non-event). By using observation data of surface and upper air in 2006-2009 analysis of air instability and its relation to the probability of thunderstorm occurrence is carried out. Results show that precipitable water between surface and 300 hPa height has correlation and directly proportional to the probability of thunderstorm occurrence, and convective temperature (TC) has correlation and inversely proportional to the probability of thunderstorm occurrence. While CAPE at CCL to 300 hPa height has not correlation to the probability occurrence of thunderstorms. Thunderstorm probability model has 58.8% of accuracy. "

"Tesis ini meneliti mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat terbang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Penjaminan pesawat terbang dan helikopter dengan menggunakan hipotik yang berlangsung saat ini tidaklah menimbulkan hak preferen bagi kreditor karena yang dapat dilaksanakan hanya Akta Kuasa Membebankan Hipotik. Pencatatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan hanya menghasilkan Surat Keterangan. Gadai juga tidak bisa dibebankan pada pesawat udara karena debitor harus melepaskan pesawat udara dari kekuasaannya dan menyerahkannya pada kreditor. Pesawat udara juga tidak mungkin dibebankan dengan hak tanggungan karena objek dari hak tanggungan adalah hak atas tanah dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara. Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian pesawat udara seperti mesin pesawat udara dan/atau suku cadang pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan belum memberikan jalan keluar mengenai lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara di Indonesia. Kaitan antara hak jaminan kebendaan atas pesawat terbang dan Konvensi Cape Town adalah perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan sebagai kepentingan internasional berdasarkan Konvensi Cape Town. Ratifikasi Konvensi Cape Town dan pengaturannya dalam Undang-undang Penerbangan hanya memberikan jalan keluar bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas pesawat udara yang dipasang berdasarkan hukum asing, tetapi pesawatnya didaftarkan dan dioperasikan di Indonesia. Perlindungan kreditor berdasarkan Kovensi Cape Town salah satunya adalah penghapusan pendaftaran pesawat udara dan melakukan eksport pesawat udara dengan seketika dan tanpa putusan pengadilan melalui Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor (Irrevocable deregistration and export request authorization/ IDERA) atas pesawat udara yang memiliki tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran Indonesia. IDERA hanya dapat dilaksanakan di Indonesia apabila telah didaftarkan/dicatat oleh Menteri Perhubungan. Peran Notaris dalam pembebanan jaminan fidusia atas mesin pesawat udara dan/atau suku cadang pesawat udara adalah dengan membuat akta Jaminan Fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pencatatan Fidusia, selain itu Notaris juga dapat bertindak selaku kuasa dari debitor untuk mendaftarkan IDERA.

---

This thesis discusses about the security right may be charged for the aircraft after the enactment of Law Number 1 Year 2009, using a normative juridical research methods and qualitative analysis methods. Law Number 1 Year 2009 does not expressly mention the security right that can be charged for the aircraft. Security for both aircraft and helicopters using mortgage today does not give any secured right for creditors since only the Deed of Power of Attorney to Mortgage Charges is able to be exercised. The recordation conducted by the Directorate General of Air Transportation of the Ministry of Transportation only issues a statement letter. A pledge cannot also be charged to the aircraft because in this scheme the debtor must deliver it to the creditor. Moreover, aircraft is also not possible to be charged through Hak Tanggungan due to its object which is only land or others belonging to the land. On the other hand, Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guaranty clearly states fiduciary guaranty cannot be charged to the aircraft; although, there is no provision in the law which prohibits charging parts of an aircraft, such as its engines and/or spare parts, as the object of the fiduciary guaranty. In other words, it indicates that Law Number 1 Year 2009 has not provided any solution for problems about what security right may be charged to the aircraft. The correlation between this issue and the Cape Town Convention is that security agreement is a way to gain protection as an international interest under this convention. Ratification of the Cape Town Convention and the adoption of it into the Indonesian Aviation Law only gives solution for creditors who hold security right?conducted with the foreign laws?of aircraft, but it is registered and operated in this country. One of the protections for creditors under the convention is the deregulation of aircraft registration and export immediately and without the court decision, through a power of attorney that cannot be revoked to request of nullification of the registration and export (irrevocable deregistration and export request authorization/IDERA) of the aircraft with Indonesian nationality and registration marks. The IDERA can be enforced in Indonesia only after it has been registered or recorded by the Ministry of Transportation. The roles of Notary in this fiduciary assignment of aircraft engines and/or its spare parts are to prepare the related deed and register it to the Fiduciary Registration Office. In addition, Notary also acts as an attorney of the debtor to register the IDERA."

"Propolis adalah campuran dari beberapa resin yang memiliki berbagai macam khasiat antara lain sebagai antitumor dan antikanker. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa adanya Artepillin C dan fenetil kafeat (CAPE) yaitu suatu senyawa dalam propolis yang bertanggung jawab terhadap khasiat tersebut. Alat yang digunakan adalah kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) dengan fase gerak asam format 1,5% dalam air - asam format 1,5% dalam asetonitril dengan komposisi fase gerak 6:4. Laju alir yang digunakan 1,8 mL/menit dimulai menit ke-0 hingga menit ke-8, selanjutnya pada menit ke-8 hingga menit ke-10 diubah menjadi 1,0 mL/menit, dan pada menit ke-10 diubah kembali menjadi 1,8 mL/menit. Setiap sampel dilarutkan dengan metanol sehingga didapat konsentrasi tertentu, lalu disuntikan ke KCKT dengan volume penyuntikan 20 μl. Deteksi dilakukan dengan menggunakan detektor UV dan PDA pada panjang gelombang optimum 315 nm. Hasil pengujian menunjukkan hanya pada sampel A dan D yang terdeteksi adanya CAPE dengan kadar 0,382 μg/mL pada sampel A dan 0,291 μg/mL pada sampel D sedangkan Artepillin C tidak terdeteksi pada semua sampel.

---

Propolis is a resinous mixture wich has a variety of benefits, as antitumor and anticancer. This research is done to analyze the existence of Artepillin C and caffeic acid phenethyl ester (CAPE), both of them are compound in propolis which responsible to their benefit. The instrument which used in this research was high performance liquid chromatography (HPLC) with mobile phase used 1.5% formic acid in water-1.5% formic acid in acetonitrile with composition of 6:4. Flow rate used 1.8 mL/min starting from zero minute to eighth minute, and then in the eighth minute to tenth minute was changed to 1.0 mL/min, and at tenth minute is changed back to 1.8 mL/min. Each sample dissolved with methanol until got a certain concentration, and then injected into HPLC with 20 μl injection volume. Detection was done by using UV detector and PDA detector at the optimum wavelength of 315 nm. The results showed only the sample A and D which detected the existence of CAPE, detectable levels of 0.382 μg/mL in sample A and 0.291 μg/mL in sample D, while Artepillin C undetectable in all samples."

"Tuan Guru Imam Abdullah ibn Qadhi Abd al-Salam adalah seorang ulama yang berperan penting dalam pengembangan Islam di Afrika Selatan. Ia adalah ulama asal Tidore (Maluku Utara) yang diasingkan ke Cape pada tahun 1780 karena menentang praktek monopoli, perbudakan, dan kerja paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Selama pengasingan di Cape Town ia berhasil merampungkan sejumlah karya besar, antara lain Ma`rifah al-Islam wa al-Iman yang berisi tentang ilmu qalam, tauhid, dan fiqih. Setelah dibebaskan ia mendirikan sekolah madrasah untuk mendidik para budak dan warga kulit hitam yang telah memeluk agama Islam. Pendidikan Islam yang dikembangkan Tuan Guru di Cape Town didasarkan pada filsafat pendidikan Ash?ari yang mencakup taqdir, iradah, taqwa, iktisab, qadha, dan qadhar. Konsep filsafat pendidikan inilah yang menjadi dasar pembentukan pribadi muslim yang berakhlakulkarimah.

---

Tuan Guru Imam Abdullah ibn Qadhi Abd al-Salam is the Scholar of Islam who had an important role on the Islamic development in South Africa. He comes from Tidore (North Maluku) who exiled to the Cape in 1780 by the Dutch Colonial becouse of his oppsite to Dutch Colonial?s policy of monopoly, slavery, and forced labour. While in prison on his exiled at the Cape Town, he completed a number of magnum opus, i.e. Ma`rifah al-Islam wa al-Iman, a manuscript contain with qalam (Word of God), tauhid (Ones of God), and fiqh (Study of laws partaining to ritual obligation). After his bandaging, he establish a madrasah to educate the slaves and free blacks of the Cape who had become Muslim. The Muslim education in the Cape bassed on the Ash?ari concepts of takdir, iradah, taqwah, iktisab, qadha and qadhar. Thes concept had make as a basic in formation of muslim personality."

"Incurred But Not Reported (IBNR) adalah salah satu bagian dari cadangan klaimyang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesiaumumnya menggunakan metode Chain Ladder dalam membentuk cadangan IBNR.Hal ini juga berlaku di perusahaan asuransi jiwa ABC. Namun dikarenakan metodeChain Ladder hanya bergantung pada nilai klaim, maka nilai yang ekstrim akansangat memengaruhi ketepatan dari estimasi. Maka dari itu, metode Cape Coddirancang untuk mengatasi kekurangan dari metode Chain Ladder denganmenambahkan pertimbangan ekspektasi klaim melalui pendapatan premi. MetodeCape Cod juga dinilai sebagai best practice dalam melakukan estimasi cadanganIBNR. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat penerapan metode CapeCod di perusahaan asuransi jiwa ABC dan apakah metode tersebut dapatmenghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya. Dengan menggunakandata dari perusahaan asuransi jiwa ABC dengan tahun pengamatan 2016-2018,didapatkan nilai deviasi dan eror yang lebih rendah pada metode Cape Coddibandingkan dengan metode Chain Ladder untuk masing-masing tahun pengujian.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa metodeCape Cod akan menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnyadibandingkan dengan metode Chain Ladder. Penelitian ini juga menyimpulkanbahwa metode Cape Cod dapat diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa ABCuntuk mendapatkan nilai cadangan IBNR yang lebih mendekati nilai sebenarnya

---

Incurred But Not Reported (IBNR) is a part of the claim reserve that must be

prepared by insurance companies. In general, insurance companies in Indonesia

adopt Chain Ladder method to determine the IBNR reserves. This also applies to

the ABC life insurance company. However, because the Chain Ladder method only

depends on the value of the claim, the extreme value will greatly affect the accuracy

of the estimate. Therefore, the Cape Cod method is designed to overcome the

shortcomings of the Chain Ladder method by adding consideration of expected

claims through premium income. Cape Cod methos is considered as the best

practice for estimating IBNR reserves. This research was conducted at ABC life

insurance company with the aim of seeing the application of the Cape Cod method

and if the method can obtain a value closer to the true value. The results obtained

were lower error values in the Cape Cod method compared to the Chain Ladder

method for each testing year. The results of this study are consistent with previous

research which revealed that the accuracy of the Cape Cod method is better than

the Chain Ladder method. This study also concludes that the Cape Cod method can

be applied to ABC life insurance companies to obtain an IBNR reserve value that

is closer to its true value."

"Perusahaan asuransi memerlukan perhitungan cadangan klaim dengan tepat karena karena cadangan klaim merupakan ukuran kesehatan keuangan perusahaan dan merupakan salah satu komponen yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menghitung cadangan klaim, aktuaris harus memperhatikan waktu penundaan (delay time) dalam pelaporan klaim. Adanya waktu penundaan dari terjadinya klaim sampai pelaporan klaim, mengharuskan perusahaan asuransi menghitung cadangan klaim Incurred but Not Reported (IBNR). Cadangan klaim IBNR adalah cadangan klaim yang mengestimasi nilai klaim yang sudah terjadi tetapi dilaporkan di periode berikutnya. Penelitian pada tesis ini dilakukan pada PT Asuransi Jiwa XYZ yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa lokal yang berdiri pada tahun 2017 dan memiliki data historis yang masih terbatas dengan pelaporan klaim yang singkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung cadangan klaim IBNR dengan metode Bornhuetter-Ferguson dan metode Cape Cod yang dianggap sebagai metode yang best practice dan well-established. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil estimasi dari kedua metode tersebut, sehingga diketahui metode mana yang memberikan hasil yang lebih mendekati klaim aktual dan lebih cocok dengan karakteristik data PT Asuransi Jiwa XYZ. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data klaim dan data premi PT Asuransi Jiwa XYZ dengan periode 2018 sampai dengan 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode Bornhuetter-Ferguson memberikan nilai IBNR yang lebih mendekati nilai klaim aktual dibandingkan dengan metode Cape Cod. Penelitian ini juga menyarankan bahwa metode Bornhuetter-Ferguson dapat diterapkan pada PT Asuransi Jiwa XYZ dengan historis data klaim yang masih terbatas dan periode pelaporan klaim yang singkat.

---

Insurance companies need to calculate claim reserves accurately because claim reserves are the measure of the companies’ financial health and become one of the components that must be reported to Indonesia Financial Services Authority. In calculating claims reserves, actuaries must pay attention to the delay time in reporting claim. There is a delay time from the occurrence of claims to the claim is reported, requiring insurance companies to calculate IBNR claim reserves. IBNR claims reserves are claims reserves that estimate the value of claims that have already occurred but reported in the next period. This research was conducted at PT Asuransi Jiwa XYZ, which is a local life insurance company that was established in 2017 and has limited historical data with short period of claim reporting. The purpose of this study is to calculate the IBNR claim reserves using Bornhuetter-Ferguson method and Cape Cod method which are considered as best practice and well-established methods. In this study, the researcher compares the performance of the two methods and evaluate the results of the IBNR claim reserves estimation, so that it is known which method gives IBNR result that is closer to the actual claim and which method more suitable with the characteristics of PT Asuransi Jiwa XYZ’s data. The data used in this study is PT Asuransi Jiwa XYZ's claims and premium data for the period from 2018 to 2020. The results of this study indicate that Bornhuetter-Ferguson method has IBNR value that is closer to the actual claim value compared to Cape Cod method. This studyalso suggests that Bornhuetter-Ferguson method can be applied to PT Asuransi Jiwa XYZ with a short period of observation and limited claim data."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas terkait pengaturn hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, Indonesia hendaknya memperhatikan tata cara hukum jaminan Negara lain, salah satunya adalah Negara Inggris. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Inggris dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun di Inggris. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Inggris, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun suku cadangnya dapat dijadikan jaminan, dan di Inggris memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Inggris sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

---

Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. Based on the Academic Paper of the National Law Development Agency, the current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft as objects of Fiducia Security because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United Kingdom. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United Kingdom under comparison method producing forms of normative- juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United Kingdom has similarities and differences. The main visible difference is that in the United Kingdom, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United Kingdom has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United Kingdom are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt."