Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Asuransi Jasa Indonesia atau biasa disebut sebagai Asuransi Jasindo adalah perusahaan asuransi kerugian yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara. Kinerja Asuransi Jasindo selama periode 5 (lima) tahun, mulai tahun 1993 adalah baik, antara lain ditinjau dari segi pendapatan dan laba yang diperolehnya. Namun kinerja tersebut belumlah optimal bila dibandingkan dengan potensi pasar asuransi kerugian di Indonesia yang berkembang lebih baik bila dibandingkan dengan perkembangan kinerja Asuransi Jasindo utamanya dalam hal perkembangan pendapatan premi, modal sendiri dan laba sebelum pajak.Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kinerja tersebut dan bertepatan pula dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 1999 - 2003 pada tahun 1998, disusun formulasi strategi pertumbuhan pendapatan yang berorientasi pada laba. Strategi ini dijabarkan lebih lanjut antara lain dengan mengembangkan kelompok-kelompok asuransi kerugian yang selama ini berorientasi pada pasar dengan konsumen perusahaan-perusahaan besar atau pasar korporasi menjadi asuransi yang dapat dipasarkan kepada konsumen perorangan atau rumah tangga dalam bentuk asuransi kerugian ritel. Pengembangan asuransi kerugian ritel ini diperlukan dengan pertimbangan karena jenis asuransi ini mempunyai tingkat kemampuan laba lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi kerugian untuk pasar korporasi.Pokok permasalahan dari tesis ini adalah tentang sejauhmana; daya saing Asuransi Jasindo di pasar asuransi kerugian, daya tarik pasar asuransi kerugian ritel dan kesesuaian antara formulasi strategi Asuransi Jasindo dengan lingkungannya serta implikasi yang muncul pada saat melaksanakan fungsi-fungsi pemasarannya.Metode yang digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan adalah metode matrik daya tarik pasar asuransi kerugian ritel - daya saing perusahaan (matrik General Electric). Hasil analisis yang diperoleh merupakan kajian terhadap pelaksanaan kegiatan pemasaran dengan memberikan pandangan tentang suatu formulasi strategi dan implikasinya terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemasarannya.Hasil dari penelitian ternyata menjelaskan bahwa formulasi strategi yang dirumuskan Asuransi Jasindo merupakan formulasi strategi yang wajar dan hal ini dikuatkan dengan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil lainnya adalah bahwa terdapat 3 (tiga) dari 7 (tujuh) kelompok asuransi kerugian yang dapat dikembangkan sebagai asuransi kerugian ritel dan dilanjutkan dengan perlunya dukungan kegiatan komunikasi pemasaran untuk menjangkau (calon) konsumen perorangan dan masyarakat umum.Berdasarkan pokok permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan metode matrik General Electric dari hasil penelitian yang diperoleh maka penulis dapat merekomendasikan 4 (empat) hal. Pertama, tentang perlunya perbaikan pada indikator SDM, organisasi, kultur usaha dan port folio bisnis. Kedua, perlunya meneliti kembali peta Perusahaan di pasar asuransi kerugian ritel. Ketiga, pemberian skala prioritas pengembangan kelompok Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi Aneka menjadi Asuransi Kerugian Ritel dan keempat adalah perlunya kegiatan komunikasi pemasaran untuk memberikan kesan bahwa Asuransi Jasindo tidak hanya berusaha di segmen pasar asuransi kerugian korporasi saja tetapi juga di segmen pasar asuransi kerugian ritel dan berkembangnya kegiatan pemasaran ke segmen pasar asuransi kerugian ritel tidak mengurangi kualitas pelayanan Asuransi Jasindo pada konsumen korporasinya."

"The development of information technology has altered the way companies run their business. Internet has brought the world economy into new chapter which is popularly known as digital economics. International trade has shifted from conventional method to more rely on electronic commerce. Through the Internet media, business activities can be conducted from long distance and not requiring physical attendance which can reach all over the world. This condition has brought about problems for taxation authorities with regard to taxation on income from e-commerce business activities. Whether the concept of current permanent establishment (BUT) can accommodate e-commerce transaction, whether the rule of force-of-attraction can still accommodate the taxation on e-commerce transaction, whether the principle of separate entity and arm's length is still relevant in determining the amount of the business profit from e-commerce transaction. By studying the aspect of International taxation on the imposition ofincome tax on business profit issued by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and subsequently by analyzing Indonesian domestic provisions and conducting a comparative study on the US Internal Revenue Code, and also the provisions of the Agreement on Double Taxation Evasion between Indonesia and The USA, the conclusion can be drawn that the provisions of Law Number 7 Year 1983 on Income Tax as have been amended lastly by virtue of Law Number 17 Year 2000 have not fully accommodated the imposition of income tax on the business profit of e-commerce transaction. The Concept of permanent establishment (BUT) has not accommodated of e-commerce transactions which in reality do not require any fixed place of business, physical location, employees or personnel to run business activities and agencies. The rule of force-of-attraction has not been able to earn any revenues from Indonesian source obtained by the web server operated outside Indonesia or in the country of the domicile of the head office. The principle of separate entity and arm's length should be adjusted to facilitate the calculation of the business profit obtained by each web server.Based on the foregoing conclusion it is recommended that changes and adjustment be made to the provisions of international taxation in Law Number 7 Year 1983 on Income Tax as have been amended lastly by virtue of Law Number 17 Year 2000 on income tax from business profit so that it can accommodate imposition of tax on the business profit of e-commerce transaction."

"Skripsi ini membahas karakteristik penghasilan yang timbul atas transaksi melalui kabel optik bawah laut yang melintasi batas teritorial antar negara dan bagaimana analisis perpajakannya. Globalisasi secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya pemajakan berganda secara yurisdis, dalam hal ini adalah dispute mengenai karakterisasi penghasilan yang muncul (royalti atau business profit) atas transaksi kabel optik antara negara sumber dan negara domisili. Hal ini menjadi isu yang krusial, mengingat karakterisasi tersebut menentukan negara mana yang berhak untuk memajaki penghasilan tersebut. Lebih lanjut, skripsi ini menggunakan metode studi pustaka dari berbagai macam jurnal, buku dan sumber lain yang terkait, serta wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten. Kesimpulan yang didapatkan adalah royalti maupun business profit dapat digunakan untuk menjustifikasi jenis penghasilan yang muncul, tergantung nature dari transaksi dan treaty antara kedua negara yang bertransaksi.

---

This under-graduate thesis discusses the characteristics of revenue arising on a transaction through optical cable across the territorial boundaries between countries and how is the tax analysis. Globalization indirectly lead to the occurrence of juridical double taxation, in which case is a dispute about the characterization of income that arises (royalties or business profit) over optical cable deals between the source and domicile country. This has become a crucial issue, given the characterization of determining which country has the right to tax the earnings. Further, the methods used in this under-graduate thesis are library research and interview with competent experts. In the end, royalty and business profit can be used to justify the kind of earnings that appear; depending on the nature of the transactions and the treaty between the two countries engaged."

"Tesis ini membahas mengenai karakteristik penghasilan yang timbul atas transaksi melalui pipa gas bawah laut yang melintasi batas teritorial antar negara dan bagaimana analisis perpajakannya. Globalisasi secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya pemajakan berganda secara yurisdis, dalam hal ini adalah dispute mengenai karakterisasi penghasilan yang muncul (royalti atau business profit) atas transaksi pipa gas antara negara sumber dan negara domisili.Hal ini menjadi isu yang krusial, mengingat karakterisasi tersebut menentukan negara mana yang berhak untuk memajaki penghasilan tersebut. Kesimpulan yang didapatkan adalah royalti maupun business profit dapat digunakan untuk menjustifikasi jenis penghasilan yang muncul, tergantung nature dan transaksi dan treaty antara kedua negara yang bertransaksi. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya kriteria dan metode alokasi penghasilan dan atau biaya untuk mengurangi pengenaan pajak berganda dalam transaksi pipa gas lintas negara.

---

This thesis discusses the characteristics of revenue arising on a transaction through gas pipelines across the territorial boundaries between countries and how is the tax analysis. Globalization indirectly lead to the occurrence of juridical double taxation, in which case is a dispute about the characterization of income that arises (royalties or business profit) over gas pipelines deals between the source and domicile country.This has become a crucial issue, given the characterization of determining which country has the right to tax the earnings. In the end, royalty and business profit can be used to justify the kind of earnings that appear; depending on the nature of the transactions and the treaty between the two countries engaged. This research suggests there should be criteria and method of allocation on income or cost to reduce double taxation on transaction of crossborder pipelines."

"Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak erat kaitannya dengan kewajiban Wajib Pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Dalam perkembangannya pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan banyak ditemukan Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar bahkan lama sekali tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Bahkan kemudian ditengarai banyak Pengusaha Kena Pajak fiktif yang menggunakan alamat dan identitas yang tidak benar, tidak menyelenggarakan pembukuan, bahkan mengajukan restitusi yang tentunya fiktif. Tentu ini tidak bisa dibiarkan, karena membahayakan penerimaan negara. Hal inilah yang mendorong dikeluarkannya kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak.Tujuan dari registrasi ulang adalah agar Direktorat Jenderal Pajak mempunyai database yang akurat dan up to date mengenai identitas Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya, meliputi nama Wajib Pajak, penanggungjawab perusahaan, alamat, dan nomor telepon, lokasi usaha, gambaran kegiatan usaha serta data peredaran usaha. Selain itu, registrasi ulang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan.Dinyatakan bahwa wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri (unregistered taxpayer) menimbulkan gap antara wajib pajak potensial dengan wajib pajak yang terdaftar. Untuk mengatasi majalah ini administrasi pajak dapat mcmbuat masterlist wajib pajak, yang harus di-up-date dalam jangka waktu tertentu untuk mempertahankan keakuratannya. Sementara dinyatakan pula bahwa keberhasilan pemungutan pajak tergantung kepada kepatuhan suka rela (voluntary compliance). Kepatuhan biasanya bukan didasari atas kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak tetapi lebih disebabkan karena ketakutan akan adanya sanksi apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya.Dalam penelitian ini diteliti tentang "Pengaruh Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Setiabudi Satu". Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh registrasi ulang terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Regresi dengan sample data sebanyak 24 bulan, dari sejak Januari 2004-Desember 2005.Hasil penelitian ini adalah :1. Pengaruh Registrasi Ulang PKP Terhadap Penerimaan Pajak, menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Y = -988.573,4+448,165XDari persamaan ini tampak nilai b (koefisien regresi) menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut memberi arti kalau kenaikan variabel bebas (Registrasi Ulang PKP), akan menaikkan variabel terikat (Penerimaan Pajak).Dalam pengertian lain dapat disederhanakan, semakin berhasil program registrasi ulang, maka semakin meningkatkan penerimaan pajak. Alasannya karena PKP yang sudah terseleksi dari hasil registrasi ulang benar-benar sudah bersih dari PKP yang tidak aktif, dan mendorong PKP untuk lebih tertib lagi.2. Pengaruh Registrasi Ulang PKP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menghasilkan persamaan garis regresi sebagai berikut: Y =1.197,701+0,355XDari persamaan ini tampak nilai b (koefisien regresi) menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut memberi arti kalau kenaikan variabel bebas (Registrasi Ulang PKP), akan menaikkan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak).Namun kalau dilihat dari angka R2 atau koefisien determinasi yang menunjukkan angka 0,020 atau 2%, dapat dijelaskan bahwa 2% dari kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa bisa dijelaskan oleh variabel registrasi ulang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 98% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.Melihat basil uji statistik dari variabel bebas registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak mempunyai pengaruh positif, maka sudah selayaknya kegiatan registrasi ulang ini tidak berhenti di sini saja. Dengan selalu dilakukannya pemantauan terhadap Wajib Pajak secara langsung melalui registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pengawasan yang terns manerus dilakukan oleh petugas pajak. Sehingga dengan demikian mengurangi keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya dengan tidak benar.Pengenaan sanksi yang kecil bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa, merupakan salah satu sebab Wajib Pajak enggan melakukan kewajibannya. Jadi sanksi yang dikenakan harus lebih besar lagi. Dengan adanya sanksi yang memberatkan, maka Wajib Pajak akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran dalam melakukan kewajiban perpajakannya."