Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Analisis keleluasaan daerah Kota Tangerang dalam pelaksanaan otomomi daerah di bidang keuangan (2001-2004)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S5867
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainal Abidin
Propaganda media dalam bentuk representasi dominasi Kaum Yahudi-Amerika terhadap Amerika Serikat dalam bidang keuangan (Studi analisis Semiotika terhadap Serial Film Kartun Family Guy Episode When You Wish Upon a Weinstein)
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S5383
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Renny Ariyanny
Disgorgement of Profit Sebagai Reaksi Atas Kejahatan Korporasi Bidang Keuangan di Indonesia = Disgorgement of Profit: A Reaction of Financial Corporate Crimes in Indonesia
" Sistem hukum Indonesia tidak memiliki aturan hukum khusus untuk mengatur kejahatan korporasi bidang keuangan, sementara efek negatif dari kejahatan ini sangat besar dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, selama ini penegak hukum yang menangani kejahatan ini mempergunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Pencucian Uang untuk menanganinya. Namun, karena proses pengadilan pidana dan perdata yang panjang terkadang membuat upaya penegakan hukum untuk mendapatkan kembali asset/dana negara yang dicuri pelaku/korporasi ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marshall Pribadi
Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009
" Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23A dan 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56150
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library