Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nesita Anggraini
Keterbukaan perjanjian badan publik dengan pihak ketiga sebagai informasi publik = The disclosure of contracts made by and between public body and other party as public information
" ABSTRACT
Dalam upaya melindungi hak atas informasi sebagai hak asasi manusia sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu instrumen hukum bagi masyarakat yang menginginkan informasi dari badan-badan publik. Di Indonesia, hak atas informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP . Salah satu informasi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut untuk dibuka ke publik adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh badan publik dengan pihak lain. Menjadi masalah ketika dalam perjanjian tersebut, badan ... "
2017
S68980
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Puput Ristyastuti
Kontradiksi antara Konsepsi Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Publik dengan Konsepsi Kerahasiaan Informasi Intelijen = Contradiction between The Concept of Accountability of Public Information Disclosure and The Concept of Confidentiality of Intelligence Information
" Transformasi organisasi pemerintahan yang mengedepankan demokrasi tidak bisa terlepas dari tuntutan keterbukaan informasi publik serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Maka untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh publik, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengikat seluruh badan publik meliputi Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk penyelenggara intelijen negara, khususnya Badan Intelijen Negara. Penelitian ini bertujuan untuk ... "
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Regita Eka Maritza
Asuransi Risiko Politik oleh Perusahaan Asuransi dan Badan Publik = Political Risk Insurance by Insurance Companies and Public Entities
" Asuransi risiko politik merupakan sebuah cara untuk melindungi investasi dari kemungkinan terjadinya risiko politik di negara tujuan investasi. Risiko politik merupakan risiko tidak terduga yang timbul akibat dari perbuatan atau kelalaian pemerintah tuan rumah, serta dapat berbentuk pembatasan transfer, ekspropriasi, kekerasan politik, serta wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pasar penyediaan asuransi risiko politik terbagi menjadi penyediaan oleh badan publik dan perusahaan asuransi. Pasar penyedia asuransi risiko politik berupa badan publik mencakup lembaga multilateral serta lembaga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
David Welkinson
Peran humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam upaya implementasi undang-undang no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
" Skripsi ini membahas upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Badan Publik dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti melakukan penelitian pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran humas DPR-RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Debora S.M.
Konsekuensi pendekatan sumber pendanaan pada pendefinisian badan publik dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi = Consequences approach financing sources in defining the public bodies in act no 14 of 2008 on freedom of information / Astrid Debora S M
" ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa konsekuensi lanjutan dari perdebatan konsep Badan Publik serta berupaya membandingkan penormaan Badan Publik di Negara lain yang telah lebih memiliki UU KIP. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43358
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library