Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Fifidiana
"
Atas lelang yang telah dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan oleh Kantor Lelang, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 jo. No. 450/KMK 01/2002 yang berbunyi ?Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan?. Permasalahan pokok adalah bagaimana kompetensi Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan Risalah Lelang dan bagaimana kepastian hukum Risalah Lelang bilamana terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T25244
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Agnes Angelika
"
Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang yang sangat mendesak di kalangan dunia usaha dan atas permintaan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia harus segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan kewajiban debitur kepada kreditur agar kreditur khususnya kreditur asing memperoleh jaminan kepastian hukum. Untuk itu dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16714
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Teguh Hermawan
2005
T36540
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Martiman Prodjohamidjojo
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
347.01 MAR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Angelina L.
"
Biaya proses penyelesaian perkara merupakan masalah terkait antara kedudukan badan peradilan dan keuangan negara sebagai akibat luasnya ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Mahkamah Agung menganggap biaya proses penyelesaian biaya perkara pada di semua badan peradilan yang menangani perkara perdata tidak termasuk keuangan negara karena biaya tersebut adalah biaya habis pakai untuk pemanggilan dalam proses perkara pengadilan. Status hukum biaya proses penyelesaian perkara di lingkungan badan peradilan menurut peraturan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25467
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Manggala, Rita
"
Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya, tidak memiliki kewajiban apapun terhadap anak tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah mengapa anak biologis yang tidak diakui oleh bapaknya mendapatkan ...
"
2006
T16497
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ibnu Hakam Musais
"
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pilkada bukan lagi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, sampai saat ini juga masih menimbulkan perdebatan apakah dilaksanakan secara langsung atau dapat pula melalui perwakilan. Kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pilkada di Indonesia telah beberapa kali berpindah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T55129
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hari Kristianto Wahyu Kurniawan
"
ABSTRAK
Dualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilan
Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum.
Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganan
sengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalan
dengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis
(analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach). Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum
deskriptif, sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan
penelitian preskriptif. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif maka dapat
ditarik suatu kesimpulan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42276
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putri Kalingga Hermawan
"
Kebutuhan manusia yang begitu banyak sering kali tidak dapat dipenuhi dengan dana yang ia miliki sehingga manusia memerlukan suatu lembaga yang memberikan fasilitas yang bertujuan untuk memberikan dana penunjang untuk memenuhi kebutuhannya, yakni lembaga jaminan. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga jaminan mengatur tata cara eksekusi nya masing-masing. Hukum Indonesia yang mengenal dua lembaga jaminan yakni lembaga jaminan gadai dan fidusia, mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan khususnya benda bergerak dapat dilakukan melalui lembaga parate executie yang dilakukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
