Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dicky Denata
Ketidak Pastian Hukum Dalam Investasi Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal = Legal Uncertainty in Investment on the Revocation of Mining Business License by the Investment Coordinating Board
" Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Peranan badan koordinasi penanaman modal ditinjau dari segi koordinasi perijinan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1981
S8369
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edwin Rizwansyah
Eksistensi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia = The Exsistence of Investment Coorinating Board as Non-Ministry Government Agebcy in Indonesia Administrative Law System
" ABSTRAK Thesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan pembentukan BKPM sebagai LPNK dilakukan melalui Peraturan Presiden, Secara fungsi kelembagaan BKPM cukup menjadi LPNK yang hanya berfungsi kantor pengelola PTSP di tingkat pemerintah pusat ... "
2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Analisis SWOT Industri Jasa Perhotelan di DKI Jakarta Untuk Kepentingan BKPMD Propinsi DKI Jakarta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S9321
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratih Indriningtyas
Penempatan notaris di badan koordinasi penanaman modal (BKPM) menurut kode etik notaris tahun 2015 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary placement in indonesia investment coordinating board according to notary code of conduct year 2015 and law number 2 year 2014 regarding amendment of law number 30 year 2004 regarding notary incumbency / Ratih Indriningtyas
" Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dari Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan prosedur penempatan Notaris di BKPM telah sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45416
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library