Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."

"ABSTRAKDalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaanpembangunan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penting sebagai salah satualternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namunkenyataannya, dalam proses pendiriannya tetap harusmengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku.Beberapa permasalahan pendirian BUMD ini antara lain adalahbagaimanakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedurdan mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalambentuk Perseroan Terbatas ditinjau dari perundang-undanganyang berlaku, dan apakah persyaratan-persyaratan, tatacara, prosedur, dan mekanisme pendirian PT. Lampung TimurCemerlang telah sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. Penelitian ini menganalisa proses pendirian PT.Lampung Timur Cemerlang, sekaligus meneliti dan mengkajiapakah terdapat kesalahan prosedur dan pelanggaran dalampendiriannya. Dengan penelitian yang menggunakan metodepenelitian kepustakaan dan pengamatan di lapangan diperolehkesimpulan bahwa pendirian PT. Lampung Timur Cemerlangtelah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UndangundangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,selain itu dalam pendiriannya sudah melalui kesepakatanpolitis di level pemerintahan daerah, yaitu pemisahanmodalnya ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan PeraturanDaerah (Perda), yang diikuti dengan keluarnya KeputusanKepala Daerah sebagai pelaksanaan pemberlakuan PeraturanDaerah. Walaupun pada tataran teknis ditemukan juga‘pelanggaran-pelanggaran’ lain yang tidak berkaitan denganprosedur pendiriannya, seperti adanya anggota Direksi yangmerangkap jabatan, adanya anggota Direksi yang memilikihubungan keluarga dengan Kepala Daerah, adanya Direksi danKomisaris yang masih bersatus Pegawai Negeri Sipil, danadanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki saham dalam PT.Lampung Timur Cemerlang."

"Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan participating interest. Untuk memperdalam pembahasan, skripsi ini juga akan membahas mengenai keikutsertaan empat BUMD dalam participating interest Blok Cepu. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pengertian participating interest, perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengalihan participating interest khususnya kepada BUMD, dan perlunya suatu kebijakan mengenai fasilitas pembiyaan khusus bagi BUMD yang mengambil participating interest.

---

The focus of this study is Participating Interest (PI) in upstream oil and gas industry from Regional Autonomy. PI from regional autonomy is meant to focus on the participation of BUMD in upstream oil and gas industry by getting PI. Participating Interest is the proportion of exploration and production costs each party will bear and the proportion of production each party will receive, as set out in an operating agreement. This study also analyze about PI implementation in Cepu Block, where Contractors transferred 10% PI to four BUMD. Results from this study suggest that the government shall clarify definition of participating interest, make regulation about the mechanism of participating interest transfer, and make policy for refinancing facilities, especially for BUMD which take participating interest."

"Seiring dengan tidak terselesaikannya permasalahan hutang luar negeri serta sudah tidak bisanya sektor minyak dan gas bumi diandalkan sebagai pendapatan utama negara, beban APBN menjadi semakin meningkat. Fenomena ini mengharuskan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) harus mencari alternatif lain. Salah satu pilihan yang diperkirakan masih memadai untuk memenuhi perolehan sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah dari keberhasilan menjual/memprivatisasi BUMD.Atas kondisi itu dan dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dan otonomi daerah maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan; dituntut untuk selalu berlaku efisien, efektif, produktif dan antisipatif; serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah sebenarnya kondisi kinerja BUMD di DKI Jakarta, apakah sudah sesuai dengan amanat yang ditanggungnya" ? Jika memang belum, apakah pembentukan Holding Company dan penerbitan Municipal Bond dapat menyelesaikannya ?Dengan mengikuti alur pikir dari Soft System Methodology (SSM), model dari peta permasalahan dalam studi menemukan empat kelompok aktor yang saling mempengaruhi. (1) manajemen perusahaan BUMD sendiri, (2) pemilik/pemegang saham BUMD (owner). (3) lembaga-lembaga negara yaitu lembaga eksekutif (Pemerintah Pusat dan Pemda) serta lembaga legislatif (DPR dan DPRD). (3) klien dari BUMD bersangkutan secara luas.Temuan dari tesis: (1) Kinerja BUMD di DKl Jakarta secara umum dapat dikatakan masih lemah. (2) Disebabkan oleh : (a) Manajemen BUMD yang tidak profesional (tidak ada keterbukaan, rendahnya akuntabilitas dan tidak berkembangnya merit system), (b) Owner (komisaris) BUMD memiliki hubungan personal dengan pimpinan dari BUMD (c) Lembaga Negara (Pemda dan DPRD) yang belum profesional (d) Klien dari BUMD tidak memiliki sikap kritis terhadap kinerja BUMD. (3) Kebijakan-kebijakan Pemda selama ini dapat dijadikan dasar untuk menelurkan landasan hukum bagi privatisasi dan restrukturisasi BUMD. (4) Pemda masih ragu untuk mendirikan Holding Company. (5) Pendirian Holding Company memerlukan proses persiapan (conditioning). Selain infrastruktur, persyaratan untuk mendirikan Holding Company adalah Landasan Hukum yang kuat, perusahan struktur dan sistem pertanggungjawaban BUMD, serta penyesuaian kualifikasi SDM di tubuh BUMD agar memiliki visi, sikap dan perilaku profesionnal. (6) Upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA agar dapat menerbitkan Municipal Bond masih belum optimal."

"Perkembangan perkonomian global memaksa BUMD DKI Jakarta, untuk mengelola bidang usahanya secara efisien, produktif, dan kompetitif, agar dapat memenangkan persaingan secara berkelanjutan (sustainable competitive advantage). Untuk itu, langkah yang ditempuh adalah pengembangan bisnis melalui penajaman visi dan strategi, dengan acuan kontrol melalui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (Corporate Plan). Dalam rangka menciptakan keunggulan bersaing di atas, permasalahan utama yang mendesak untuk dibenahi adalah revitalisasi SDM BUMD. Upaya restrukturisasi yang selama ini telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta melalui program Reinventing Government Management (REGOM) akan sia-sia jika tidak segera ditindak-lanjuti dengan pembenahan strategi agar tetap cocok (strategy fit) dengan perubahan lingkungan usaha. Dalam studi ini, revitalisasi SDM difokuskan kepada tingkat pimpinan, karena kinerja BUMD sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam merumuskan visi, misi, dan strategi dengan jelas, serta kemampuannya dalam mempersiapkan sistem dan sumberdaya secara tepat. Tujuan studi ini untuk merumuskan rekomendasi strategi revitalisasi SDM. Analisis dilakukan untuk memperoleh deskripsi kemampuan SDM di dalam memahami perubahan lingkungan eksternal, serta kemampuannya dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi secara cepat dan tepat. Faktor yang dianalisis adalah kemampuan menentukan bisnis inti, kemampuan memanfaatkan peluang dan potensi bisnis dan kemampuan mengintegrasikan proses bisnis. Dengan menggunakan analisis AHP, diperoleh hasil penelitian bahwa prioritas utama yang harus segera dibenahi adalah kemampuan SDM dalam melakukan terobosan. Dengan ciri birokrasi yang kuat, pengelolaan bisnis cenderung dilihat sebagai penugasan dari atas. Deskripsi ini cukup kontroversial, mengingat menurut pandangan pembina masalahnya justru terletak pada kemampuan pengelola yang dianggap kurang dalam menajamkan bisnis inti, khususnya di antara BUMD sejenis, sehingga secara teoritis sebaiknya di-merger saja. Rekomendasi dari peneliti adalah bahwa arah revitalisasi sebaiknya dimulai dari pengembangan kemampuan SDM untuk membuat terobosan sehingga lebih leluasa merumuskan pelayanan. Rekomendasi ini sangat mungkin untuk meningkatkan "peran bisnis" BUMD DKI Jakarta menghadapi situasi perdagangan bebas."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi pekerjaan layak (decent work) dan persepsi kualitas kehidupan kerja (quality of work life) yang dimiliki karyawan di perusahaan BUMD yang bergerak di bidang jasa transportasi, yakni PT. AG. Guna menggambarkan fenomena pekerjaan layak, penulis menggunakan 10 indikator pekerjaan layak sebagaimana disampaikan oleh ILO (2013), sementara dalam memberikan gambaran tentang kualitas kehidupan kerja, penulis menggunakan dimensi dari Bustillo (2009) dan Moos (1974, 1981, 1994). Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode wawancara bersama sembilan orang karyawan yang bekerja di PT. AG, di mana terdapat kelompok karyawan yang bekerja sebagai petugas operasional di lapangan dan karyawan yang bekerja di Kantor Pusat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kesempatan kerja, pendapatan yang memadai dan pekerjaan yang produktif, pekerjaan yang harus dihapuskan, stabilitas dan jaminan pekerjaan, jaminan sosial, serta dialog sosial di tempat kerja telah dipenuhi sejalan dengan amanat ILO. Namun demikian manajemen PT. AG perlu memberikan perhatian lebih pada indikator jam kerja yang layak, keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi, kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan, serta lingkungan kerja yang aman. Temuan terkait kualitas kehidupan kerja juga disampaikan oleh petugas operasional lapangan, khususnya terkait dimensi work quality. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para stakeholder dan manajemen terkait pentingnya implementasi pekerjaan layak bagi kehidupan pekerja dan kelangsungan bisnis perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of decent work and the perception of work life quality owned by employees in Regionally-Owned Enterprise in transportation services sector, namely PT. AG. To describe the phenomenon of decent work, the author uses 10 decent work indicators conveyed by ILO (2013), while in providing an overview of the quality of work life, the author uses indicators from Bustillo (2009) and Moos (1974, 1981, 1994). Data and information are obtained by interviews with nine employees who works at PT. AG, where there is a group of employees who work as field workers and head office workers. The findings of this study indicate that indicators of employment opportunities, adequate earnings and productive work, work that should be abolished, stability and job security, social security, and social dialogue at work have been fulfilled according to the mandate of the ILO. However, PT. AG's management needs to pay more attention to decent working hour indicator, combining work, family and personal life, equal opportunities and treatment in employment, and safe work environment. Findings related to the work-life quality are also illustrated by the field workers, specifically related to work quality issues. These findings can be an input for stakeholders and management related to the implementation of decent work that is substantial for the lives of workers and business continuity of the company."

"Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, preferensi dan aspirasi daerah. Pembangunan kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dalam menjalankan fungsinya dibebani oleh dua misi, yaitu misi pelayanan publik dan misi korporasi. Realisasi pencapaian BUMD dalam memaksimalkan penyertaan modal daerah masih tergolong lemah. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyertaan modal daerah dan good corporate governance terhadap kinerja BUMD DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel berupa random effect model. Kinerja BUMD diukur berdasarkan dua indikator, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pelayanan publik. Variabel kontrol yang digunakan yaitu umur, total asset, kepemilikan saham, return on equity, return on asset, subsidi dan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah, good corporate governance, return on aset, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada indikator kinerja pelayanan publik, good corporate governance, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMD. Pada sub level BUMD yang menerima penyertaan modal daerah, ditemukan return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupula dengan subsidi yang juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik.

---

Regional autonomy and fiscal decentralization provides independence for the regions to develop their potential, preferences and regional aspirations. Development of regional finance independence, one of which is the local-owned enterprises (BUMD). BUMD in carrying out its functions is burdened by two missions, the finance performance and public service performance. The realization of BUMD achievements in maximizing capital participation of local governance is still relatively weak. This research discussed about the impact of capital participation of local governance and good corporate governance to performance of BUMD in DKI Jakarta. This research used quantitative methods with panel data regression using the random effect model. The performance of BUMD is measured by two indicators, financial performance, and public service performance. The control variables used are age, total asset, share ownership, return on equity, return on asset, subsidies, and price. The findings of this research showed that capital participation of local governance, good corporate governance, return on asset, age and total asset affect the BUMD financial performance. In public service performance, good corporate governance, age and total assets affect the BUMD. And the sub level that BUMD that receive capital participation of local governance, found that return on equity affect on financial performance, also subsidies affect the performance of public services."

"Keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada beberapa perkara korupsi mengindikasikan bahwa bukan hanya individu pengurusnya saja yang dapat melakukan korupsi, namun juga badan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya pemberantasan korupsi juga dapat menjerat badan hukum publik tersebut sebagai korporasi. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, landasan penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi; kedua, problematika pengaturan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik; dan ketiga, pengaturan ideal pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianlisis secara deskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; kedua, problematika pengaturan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik yang masih abstrak dan tidak implementatif; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan merumuskan dan menegaskan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik dalam konteks korporasi dengan sistem pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidaan yang khusus. Melakukan perbaikan terhadap pengaturan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi, pengetahuan yang baik aparat penegak hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kehendak politik kuat dari segenap elemen bangsa agar terhindar dari perbuatan korupsi merupakan saran dari penelitian ini

---

The involvement of BUMN and BUMD as public legal entities in several corruption cases indicates that not only individuals can commit corruption, but the body itself. Thus, corruption eradication should also be able to ensnare these public legal entities like corporations. This research will answer several problems around; first, the basis for implementing the criminal liability of BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases; second, regulatory issues in the application of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities; and third, the ideal arrangement of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases. This research is normative legal research with secondary data supported by primary data and is analyzed descriptively-qualitatively. The approach in this research is a conceptual, statutory, and comparative approach. The results of this study are; first, the application of criminal responsibility for BUMN and BUMD as public legal entities has a strong basis both philosophically, juridically, and sociologically; second, the problem of regulating criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities which are still abstract and unimplementable; and third, the ideal arrangement is executed by formulating and affirming BUMN and BUMD as public legal entities in the context of a corporation with a particular system of criminal liability, punishments, and sentencing. Making improvements to the regulation of corporate criminal liability concept in corruption cases, good knowledge of corporate criminal liability by law enforcement officials, and strong political will from all elements of the nation to avoid acts of corruption are the suggestions of this study"

"RSUD Pasar Rebo secara resmi menjadi RS Swadana daerah dengan PERDA DKI No.2 tahun 1996, dengan terlebih dahulu melakukan uji coba swadana selama 3 (tiga) tahun sejak 1992. Adanya dukungan dari pemilik (stake holder), yakni PEMDA DKI, ditambah pengalaman sebagai RS swadana, juga cost recovery rate (CRR) yang telah mencapai 85%, adalah hal yang mendorong rumah sakit menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Untuk menuju ke arah itu perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja rumah sakit. Departemen Kesehatan menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai kinerja rumah sakit, yakni : kinerja operasional (40%), kinerja keuangan (20%) dan kinerja administrasi (40%).Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan rumah sakit yang berasal dari laporan keuangan terdiri atas, neraca, rugi laba, dan arus kas (cash flows), rasio finansial, analisis Du Pont, dan Diskriminan Altman dalam 2 (dua) tahun (2001-2002) terakhir persiapan RSUD Pasar Rebo menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Hasil analisis kinerja keuangan RSUD Pasar Rebo didapatkan hasil sebagai berikut : pada neraca total aktia Iancar tahun 2002 turun lebih dan 30% nilai total aktiva lancar tahun 2001. Aktiva tetap tahun 2002 turun sebesar 18 % dibanding tahun 2001. Sedangkan kewajiban total tahun 2002 meningkat 4,5 kali dari total kewajiban tahun 2001. Modal RSUD tahun 2002 turun 30% dari tahun 2001. Pendapatan operasional tahun 2002 hanya naik 10% diikuti dengan beban operasional yang naik sampai 30%.Rasio likuiditas tahun 2001 besar lebih disebabkan oleh adanya dana pemerintah Rasio profitabilitas sama sekali tidak menunjukkan hasil yang baik. Solvabilitas RSUD tidak menunjukkan hasil yang baik. Diskriminan Altman menunjukkan tendensi bangkrut.Berdasarkan hasil penelitian ini dikertahui bahwa neraca menunjukkan tendensi menurunnya jumlah aktiva dan jumlah modal. Laporan rugi laba memperlihatkan defisit yang sangat besar, adapun rasio menampakkan kinerja yang tidak bagus sehingga karenanya ditinjau dari kinerja keuangan RSUD Pasar Rebo belum siap menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

---

The Analysis of Preparation Regional Hospital Pasar Rebo (RSUD Pasar Rebo) to be a Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) in 2003 through Financial PerspectiveWith Provincial Regulation (PERDA) DKI No.2 1996 RSUD Pasar Rebo formally named as swadana hospital, preparation for swadana begun since 1992. Based on experienced twelve years since 1992 and also support from stake holders PENIDA DKI, cost recovery 85 % RSUD Pasar Rebo prepared to be Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

The process for evaluating Pasar Rebo hospital, which was Indonesian Ministry of Health stated three indicators for evaluating hospital performances : operational indicator (40%), financial indicator (20%), and administration indicator (40%). The indicators evaluating system is one of instruments which is used to control hospital activities continuously, for knowing the progress in one period.

Du Pont analysis, Altman Dyscriminan in the last two years (2001-2002) along with the preparation to be BUMD.

The study result shows : balance sheet 2002, total current activa have decreased more than 30% compared with 2001. Fixed activa in 2002 have decreased 18% compared with 2001. Liabilities in 2002 increased 4,5 times than the year before. In 2002 assets decreased 30% than 2001. Operational income in 2002 increased 10%, in the other part, operational expenses in 2002 increased 30% than before.

In 2001 liquidity ratios evaluation showed unclear result because of government funds. Profitabilities and solvabilities in 2001 and 2002 showed not good results. Altman discriminate showed bankrupt tendency three years forward. Return on investment (ROI) in Du Pont analysis showed lower return for both of years.

Based on this study, it was known that balance sheet was not good and declined of activa and equity. Income statement shows deficit, ratios was still poor. Finally according financial perspective as one of the financial indicators, RSUD Pasar Rebo has not ready to be BUMD.

References : 24 (1994-2003)"