Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa mengenai konsistensi kebijakan dan metodologi/ tindakan Uni Eropa dalam memberlakukan tindakan anti-dumping (BMAD) terhadap ekspor biodiesel Indonesia, terhadap ketentuan hukum WTO, khususnya ADA (Anti-Dumping Agreement). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar memastikan adanya konsistensi regulasi nasional dengan seluruh ketentuan ADA demi meminimalisir pemberlakuan kebijakan maupun tindakan anti-dumping yang menyimpang dari ketentuan ADA dan ketentuan hukum WTO lainnya, dan dengan demikian menjaga kepentingan perdagangan internasional negara-negara sebagai sesama anggota WTO. WTO perlu melakukan peninjauan kembali atas legislasi anti-dumping nasional (misalnya, sebagaimana yang dilakukan terhadap komitmen anggota WTO melalui Trade Policy Review Mechanism), dengan tujuan menemukan atau mencegah inkonsistensi regulasi ?as rules? terhadap ketentuan hukum ADA, sehingga jika terdapat inkonsistensi tersebut, tidak sampai berlanjut diberlakukan ?as conduct? terhadap negara-negara lain dalam praktek perdagangan internasional. Selain itu, negara-negara berkembang juga perlu mendapat perhatian khusus dari WTO sehubungan dengan isu dominasi negara-negara maju (developed country) dalam menerapkan tindakan anti-dumping terhadap negara-negara berkembang (developing country) yang berpotensi memiliki latar belakang proteksionisme terhadap industri domestik negara maju tersebut.

---

This thesis analyzes the consistency of policies and methodologies as well as EU?s action in imposing anti-dumping measures (BMAD) against Indonesia?s biodiesel exports, in accordance with the WTO law, especially the ADA (Anti-Dumping Agreement). This thesis uses the method of normative legal research as to result in a prescriptive advice. The results of this study suggest that a country (WTO Member) ensures consistency of their national legislation, in accordance with the WTO laws in general and the provisions of ADA in particular, in order to minimize the implementation of anti-dumping measures that deviate from the provisions of the ADA and the WTO laws in general, and thus will save the trade interests of countries as fellow members of the WTO. It is also important for the WTO to conduct a review towards the national anti-dumping legislation (such as, the Trade Policy Review Mechanism which is implemented upon the accession commitments of the WTO Members), in regard to find as well as prevent inconsistency ?as rules? to the provisions of ADA, and in the event of such inconsistency, the inconsistent rules shall not be executed "as conduct" as misconducts towards any countries within the international trade practice. Moreover, developing countries need special concern from the WTO in respect of the issue of domination by the developed countries regarding the implementation of anti-dumping measures against the developing countries, which is potentially based on protectionism to their domestic industries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh anti dumping terhadap markup industri di Indonesia dengan menunjukkan pemilihan unit analisis serta pengukuran anti dumping yang lebih tepat. Studi ini meneliti 27 kasus anti dumping yang dikenakan oleh 11 negara asing pada 22 sektor industri di Indonesia. Dengan pengukuran anti dumping melalui korespondensi Klasifikasi Komoditi Industri (KKI), hasil empiris penelitian menunjukan bahwa pengenaan anti dumping negara asing berpengaruh terhadap penurunan markup industri di Indonesia. Sementara dengan pengukuran anti dumping melalui korespondensi Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI), hasil empiris menunjukkan bahwa pengenaan anti dumping negara asing tidak berpengaruh pada markup industri di Indonesia. Perbedaan hasil penelitian ini diduga akibat dari kurang tepatnya pengukuran anti dumping yang menggunakan metode korespondensi dengan kode KBLI. Terdapat kesalahan pengukuran anti dumping sebesar 79 % dari seluruh observasi pada KBLI yang dikenakan. Kesalahan pengukuran ini menyebabkan pengukuran pada sebagian observasi menjadi overestimates dan diduga dapat mengarahkan hasil penelitian dampak anti dumping terhadap markup industri menjadi bias.

---

This study aims to analyze the effect of anti-dumping on industrial markup in Indonesia by showing more precise selection of analytical units and anti dumping measurements. The study examined 27 anti-dumping cases imposed by 11 foreign countries on 22 industrial sectors in Indonesia. This study use firm level panel data of period 2007 - 2014. With anti dumping measurement through correspondence of Klasifikasi Komoditi Industri (KKI), empirical result of research indicate that imposition of anti dumping of foreign country have an effect on decreasing industrial markup in Indonesia. While with anti-dumping measurements through correspondence of Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI), empirical results indicate that imposition of anti-dumping of foreign countries has no effect on industrial markup in Indonesia. The difference in the results of this study is thought to be due to the lack of precise anti-dumping measurements using correspondence method with KBLI code. There is an anti-dumping measurement error of 79% of all observations on the KBLI imposed. This measurement error causes measurements on some observations to overestimate and is suspected of directing the results of anti-dumping impact research on industrial markup to bias."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap tingkat daya saing industri. Faktor Tingkat Daya Saing menggunakan metode perhitungan Revealed Comparative Advantage/ RCA. Untuk faktor independen diwakili oleh variable Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, Kurs, Inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto. Data yang digunakan adalah dataPanel denganjumlah individu/ Cross section yang diamati berdasarkan HS 6-digit terhadap barang-barang yang dikenakan BMAD di Indonesia selama periode 2008-2011. Data time series yang digunakan adalah data tahunan untuk periode tahun 2007–2012. Metode penelitian yang digunakan adalah Uji Signifikansi dan Random Effect (RE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tidak mempengaruhi tingkat daya saing Industri secara positif

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between Anti Dumping Policy on Industrial Competitiveness level. Industrial Competitiveness level factor is measured by Revealed Comparative Advantage approach, while Independen variable are represented by Anti Dumping Policy, Exchange rate (Kurs), Inflation, Gross Domestic Bruto (GDB), and the trade activities. The data used are pooled data with cross section observed based on the 6-Digit HS for goods that imposed Anti Dumping Policy during 2008-2011. Data Time series annual for the period 2007- 2012. The method used is the Significance Test and Random Effect (RE). The results showed that imposing the policy of anti-dumping duty does not affect the level of competitiveness of the industry positively.

"

"Produk Baja hot rolled plate merupakan produk baja utama yang digunakan ssebagai bahan baku industri manufaktur perkapalan. Kebutuhan produk baja hot rolled plate di dalam negeri selain dipenuhi oleh produk dalam negeri, juga dilakukan impor. Selain itu, dengan adanya indikasi dumping untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China, Singapura, dan Ukraina, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tindakan remedies pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan periode pengenaan selama lima tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk baja hot rolled plate ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan, dan efisiensi serta mengapa hanya ketiga negara tersebut yang dikenakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pandangan post-positivism. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan teori evaluasi dunn yang ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan dan efisiensi bahwa kebijakan BMAD terhadap impor baja hot rolled plate dinilai belum dapat memenuhi nilai prinsip tersebut. Selanjutnya pengenaan BMAD terhadap Impor baja hot rolled plate kepada China, Singapura, dan Ukraina disebabkan karena produsen China, Singapura dan Ukraina telah terbukti melakukan praktek dumping. Lalu Jepang sendiri tidak dikenakan BMAD dikarenakan terdapatnya kepentingan nasional sehingga tidak dikenakan BMAD

---

Hot Rolled Plate (HRP) is widely used as raw material for ship building. Domestic demand of hot rolled plate fulfilled not only by domestic product but also from import. The government throught the Ministry of Finance also enact anti dumping policy for hot rolled plate steel import from China, Singapuran and Ukraine which ended in 2023. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the Anti-Dumping Import Duty policy on the import of hot rolled plate steel products in terms of the principles of effectiveness, responsiveness, accuracy, adequacy, equality, and efficiency. In Addition, to analyze why only these three countries anti dumping policy are imposed in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method with post -positivisme perspective. The results of this study based on Dunn evaluation theory in terms of the principles of effectiveness, responsivines, accuracy, adequacy, equality, and efficiency from anti dumping policy show that import of hot rolled plate steel is not able to fulfil the principles. Furthermore, anti dumping policy on import of hot rolled plate to those coutries conducted dumping."