Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amar adalah perintah dan nahi adalah larangan. Dalam Ilmu Ma'ani (salah satu cabang ilmu retorika Arab) tidak setiap bentuk amar menyatakan makna hakiki (perintah) dan tidak pula setiap bentuk nahi menyatakan makna hakiki (larangan). Bentuk amar itu ada empat: verba amar, verba mudari_ bercambung lam amar, masdar pengganti verba amar dan isim verba amar. Sedangkan nahi hanya mempunyai satu bentuk, yaitu verba mudari' yang didahului lam nahiyyah. Bentuk amar dan bentuk nahi bisa menyatakan makna yang bemacam- macam. Untuk menentukan makna amar dan makna nahi tersebut, perlu diketahui: (1) Siapa yang memberi amar dan kepada siapa amar itu ditujukan, (2) Apa tujuan amar itu dan (3) Dalam situasi bagaimana amar itu diberikan. Almarhum Ahmad al-Hasyimi dalam kitabnya, Jawahir al - Balaghah mengatakan bahwa bentuk amar menyatakan 18 makna dan bentuk nahi menyatakan 12 makna di samping menyatakan makna hakiki masing-masing. Makna-makna lain dari amar itu adalah: doa, permohonan, petunjuk, angan-angan, penghinaan, melemahkan, mempersamakan, ancaman, pilihan, membolehkan, penciptaan, penghormatan, pemberian, ketakjuban, pelajaran, perizinan, keterus-terusan dan pendidikan. Sedangkan makna-makna lain dari nahi adalah: doa, permohonan, petunjuk, keterus-terusan, keterangan akibat, keputusasaan, angan-angan, ancaman, kebencian, celaan, bujukan dan kehinaan. Dalam surat AI-Baqarah--salah satu surat terpanjang di antara 114 nama surat dalam Al-Qur'an - terdapat 204 kata-kata amar pada 139 ayat dan 41 kata-kata nahi nada 34 ayat. Kata-kata amar dalam surat Al-Baqarah menyatakan makna: hakiki, doa, petunjuk, melemahkan, penghinaan, permohonan, ancaman, membolehkan, penghormatan, pilihan, pemberian dan keterus-terusan. Sedangkan kata-kata nahi dalam surat Al-Baqarah hanya menyatakan makna: hakiki, petunjuk dan doa. Dengan mengetahui makna amar dari makna nahi dalam surat Al-Bagarah ataupun dalam surat-surat yang lain akan dapat membantu orang Islam dalam usaha memahami Kitab Suci mereka."

"Penelitian ini membahas tentang organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 2020 dengan pendekatan tipologi ideologi keagamaan dan gerakan FPI berdasarkan pengaruhnya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan keterkaitannnya dengan penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia. Teori yang digunakan adalah Islamisme/Fundamentalisme/Islam Politik disertai Teori Kebijakan Publik (Public Policy) sebagai pisau bedah analisis penelitian ini. Metode penelitian yang diigunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, FPI dibubarkan secara resmi organisasi dan kegiatannya karena dianggap menganggu ketertiban masyarakat dan ideologi yang tidak sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah ini bersifat inkremental/marginal dalam pengambilan keputusannya yang faktor utamanya persinggungan kepentingan politik dengan kelompok Islamis. Di sisi lain, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pidana bagi para tokohnya dan menjadikan mitra pertimbangan mengatasi permasalahan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan kebaruan menyikapi organisasi FPI sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer dan mewujudkan peran keadilan dan obyektivitas dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan Islam lainnya.

---

This research discusses the community organization Islamic Defenders Front (FPI) which was officially disbanded by the Indonesian Government on 30 December 2020 with approach typology of religious ideology and the FPI movement based on its influence in the diverse Indonesian society and its relationship with the Indonesia Government’s policy. The theory used is Islamism/Fundamentalism/Political Islam from with Public Policy Theory from were also used as knife for the analysis of this research. The research method used is qualitative through interviews, observation and literature study. Based on the Joint Decree (SKB) of 3 Ministers, FPI's organization and activities were officially disbanded because it was deemed to be disrupting public order and an ideology that was not accordance with the country foundation Republic of Indonesia. This government policy is incremental/marginal in its decision making, the main factor being the intersection of political interests with Islamist group. On the other hand, the Government also implements criminal policies for its figures and makes them consideration partners in overcoming national problems. This research be expected provide new insights for respond about FPI organization as a contemporary Islamic movement and realizing the role of justice and objectivity in the policies implemented by the Indonesian government towards other Islamic movements."