Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur melalui konsep Stewart dan Ellwood; yang memuat tujuh dimensi yaitu; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Responden yang terlibat dalam penelitian adalah seluruh panitia pembangunan sekolah sebanyak 52 orang di Kabupaten Gresik Jawa Timur, dan Instrumen yang digunakan untuk menilai ketujuh dimensi tersebut melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner.Hasil penelitian menggambarkan bahwa ketujuh dimensi menunjukkan hal yang positif, sehingga Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

---

The objective of this study is to Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java about Stewart and Ellwood concept, loaded seven dimensions; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability.The Method of this research is a quntitative approach. Respondent in the research is building committee element about 52 persons and Instrument this research approach is observation, interview dan instrument non-test.Result show that seven dimensions is explain that positive things, so Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java, that used it."

"ABSTRAKPenelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa terhadap pelaksanaan  akuntabilitas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Periode Tahun 2016-2019. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk bagaimana pelaksanaan  akuntabilitas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari dimensi akuntabilitas program. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang memahami pelaksanaan  mengunakan Opersionalisasi Konsep akuntabilitas di lembaga Setjen DPR RI dan pihak yang tekait mengenai pelaksanaan di lembaganya, lalu peneliti melakukan critical realism dimana berpacu pada gejala dan fenomena yang ada yang terkait dengan dimensi akuntabilitas program dengan mengunaka indikator yang sudah dibuat untuk nantinya di analisa dan dalam hal ini juga peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian mengambarkan bahwa  Hasil penelitian adalah Berdasrkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneisa sudah dilaksanakan sesuai dengan 4 indikator mengikuti operasionalisasi konsep dimensi akuntabilitas program yaitu Adanya akses publik terhadap laporan yang telah di formulasikan dan dilaksanakan, Adanya penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan Setjen yaitu dengan Laporan juga inventarisasi hukum dalam landasan pelaksanan tindakan, Setjen juga mengadakan rapat publikasi kinerja dan  seperti forum pengaduan whistle blowing system yang bisa di akses kepada seluruh stakeholder yang ada, dan juga aktor atau penyelengara lembaga Setjen terlibat dalam pelaksanaan program dengan pembentukan Charcater Building juga dibantu dengan sistem Reward and Punishment dalam instansinya.

---

ABSTRACT

This study describes an analysis of the implementation of accountability at the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in the 2016-2019 Period. While the purpose of this research is to find out the form of how the implementation of accountability in the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in terms of the dimensions of program accountability. This research was carried out through in-depth interviews with key informants who understood the implementation of using Operations The concept of accountability in the Secretariat General of the Republic of Indonesia and related parties in the implementation of institutions, then researchers conducted critical realism which ran on the symptoms and phenomena associated with the program accountability dimension mengunaka indicators that have been made to later be analyzed and in this case also the researchers conducted a library study to sharpen the analysis carried out. The results of the study illustrate that the results of the study are based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of accountability in the Republic of Indonesia Republic of Indonesia General Secretariat has been carried out in accordance with the 4 indicators following the concept of program accountability dimensions, namely public access to reports formulation and implementation, There is an explanation and justification for the actions of the General Secretariat, namely a report on legal inventories on the basis of action, the Secretariat also holds a performance publication meeting and a complaint forum for whistle blowing systems that can be accessed by all existing stakeholders and actors or organizers the Secretariat institution is involved in the implementation of the program with the establishment of the Charcater Building and is also assisted with a Reward and Punishment system in its institutions."

"Peranan pemerintah dalam masyarakat semakin meningkat. Suatu organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang dimiliki masyarakat, sehingga organisasi tersebut harus mempertanggung jawabkan segala kegiatannya atau memiliki akuntabilitas publik yang baik. Skripsi ini hendak membahas audit kinerja sebagai salah satu perangkat dalam meningkat-kan akuntabilitas publik dan penerapannya pada departemen pemerintah "X". Penyusunan skripsi ini menggunakan dua metode yaitu studi literatur dan studi kasus pada salah satu departemen ,pemerintah di Indonesia. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan dengan adanya seperangkat kondisi, yaitu adanya lembaga dan perangkat yang efektif untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya, pemberian pertimbangan yang tepat pada waktunya, kompeten dan wajar kepada laporan hasil pemeriksaan tersebut, serta pengambilan tindakan yang korektif dan pelaksanaannya. Ketiga kondisi tersebut memungkinkan dilakukan audit kinerja atas kegiatan organisasi tersebut. Dalam departemen pemerintah yang diteliti, yaitu Pustekkom, pengawasan dilakukan oleh atasan langsung, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran-saran, Selain itu bertujuan untuk mencegah terjadinya pemborosan atau penyimpangan, dan tercapainya efektifitas, efisiensi dari aktivitas yang dilaksanakan. Akuntabilitas publik dapat ditingkatkan dengan memberikan suatu latihan yang insentif bagi auditor ekstern dan auditor intern untuk meningkatkan pengetahuannya. Pe-ningkatan akuntabilitas publik sebagai suatu unsur yang vital dalam seluruh proses manajemen negara dapat direkomendasikan agar dimasukkan ke dalam rencana nasional secara menyeluruh. "

"Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan secara yuridis dideklarasikan pada tanggal 27 April 2010 dan secara faktual terus bergerak maju terutama di lingkungan Direktorat Jenderal yang berperan dominan dalam menggulirkan program reformasi birokrasi baik di Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM maupun di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kebijakan dan arah baru Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 termasuk seluruh aturan turunannya diakomodir oleh pemasyarakatan sebagai pedoman implementasi reformasi birokrasi pemasyarakatan. Salah satu wujud impelentasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimanakah peran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan upaya-upaya apa yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan kunci 1 orang, informan tambahan 1 orang dan infonnan tambahan sebanyak 3 orang. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAMRI. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LAKIP Ditjenpas belum optimal berperan sebagai Sarana pengambilan kebijakan strategis. Peran tersebut dilihat dari aspek sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia (petugas), informasi , kewenangan , serta sarana prasarana. Kemudian terdapat dua kendala yang mengakibattkan tidak idealnya LAKIP Ditjenpas, yaitu kendala sumber daya manusia petugas penyusun LAKIP dan kendala struktur organisasi dan kewenangan antara UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Ditjenpas. Upaya­ upaya untuk mengat?-si kendala penyusunan LAKIP Ditjenpas yang bisa dilakukan berkenaan dengan kendala sumber daya manusia adalah rotasi internal Ditjenpas , mutasi petugas dari UPT Pemasyarakatan ke Ditjenpas dan penyelenggaraan pelatihan atau bimtek penyusunan LAKIP. Sementara upaya berkenaan dengan struktur organisasi dan kewenangan adalah meningkatkan koordinasi antara Ditjenpas , Kanwil dan UPT Pemasyarakatan, membuat SOP penyusunan LAKIP hingga tingkat UPT Pemasyarakatan dan terus mendorong perubahan struktur organisasi.

---

Correctional Reforms judicially declared on April 27, 2010 and in fact continues to move forward, especially in the Directorate General of the dominant role in rolling bureaucratic reform program well in units Ministries of Justice and Human Rights as well as in the Technical Unit of Corrections. Policies and new directions of National Bureaucracy Reform stipulated in Presidential Decree No. 81 of 2010 and No. 20 of 2010 Permenpan including all accommodated by the penal ordinances to guide the implementation of penal reform bureaucracy. One manifestation impelentasi Reforms in the Directorate General of Corrections is strengthening accountability in the form of performance completion Government Performance Accountability Report (performance reports).

In this study there are three research questions to be answered is how the role of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in Bureaucratic Reform in the Directorate General of Corrections, what obstacles encountered in the preparation of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in the Directorate General of Corrections and what efforts carried out by the Directorate General of Corrections in overcoming obstacles preparation of Government Perforriiance Accountability Report (performance reports). The method used was a qualitative method with interviews using an interview guide. 1 person key informant, the informant and the informant added 1 additional as many as 3 people. Location of the research conducted in the Directorate General of Correctional Ministry of Justice and Human Rights.

Based on the results of the study found that the Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections is not optimal role as a means of strategic policy making. The role seen from the aspect of existing resources is human resources (personnel), information, authority, and infrastructure. Then there are two constraints that are not ideally mengakibattkan Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections, namely human resource constraints constituent officers Performance Accountability Report and the Government of the organizational structure and authority constraints between Correctional Unit, Regional Office and the Directorate General of Corrections. Efforts to overcome the obstacles preparation Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections can be done with regard to human resource constraints are internal rotation Directorate General of Corrections, mutation of UPT Correctional officer to the Directorate General of Corrections and the implementation of training or preparation Bimtek Performance Accountability Reports government. While efforts with respect to organizational structure and authority are improving coordination between the Directorate General of Corrections, and the Office of Correctional Unit, making the preparation of SOP Performance Accountability Report to the Government of Correctional Unit level and continue to drive changes in the organizational structure."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan atau pemanfaat media sosial sebagai media penyampaian akuntabilitas online pada organisasi nirlaba. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara semi struktur. Hasil wawancara dari penelitian di analisis dengan menggunakan metode tematik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari empat media sosial Aksi Cepat Tanggap ACT digunakan sebagai media penyampaian akuntabilitas kinerja, sedangkan satu media sosial digunakan sebagai media penyampaian akuntabilitas keuangan dan kinerja.

---

ABSTRACTThis study aims to observe the use of social media and its benefit as tools in delivering online accountability in Nonprofit Organization. To achieve the aim, this study applies the qualitative method with semi structured interviews which are analyzed using thematic analysis. The results of this study show Aksi Cepat Tanggap ACT uses four types of social media in delivering performance accountability, and focus on using one social media in discharging its financial accountability."

"Sorotan tajam dan tekanan dari berbagai aktivis terhadap industri yang menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan seperti pertambangan atau pengusahaan hutan dan industri lain yang sarat dengan limbah berbahaya atau menggunakan bahan yang mengganggu kesehatan, dewasa ini semakin meningkat. Tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kejujuran merupakan kata kunci yang kerap dituntut dari industri tersebut. Secara umum, faktor-faktor berikut ini telah menjadi pemicu timbulnya tekanan tersebut."

"Perusahaan yang mengadopsi dan menjalankan konsep CSR dewasa ini teiah mendapat perhatian dari kaiangan kreditor (secara khusus perbankan) dan katangan investor (secara khusus dunio pasar modal). Daiam praktik perusahaan dapat metaporkan imptementasi CSR melalui iaporan keberianjutan. Datam tingkat internasional, teiah ada inisiatif (GRI) membuat panduan atau standar Iaporan berketanjutan ini. Indonesia teiah turut datam upaya ini dengan membentuk iembaga serupa GRI yang dikenai sebagai NCSR. Ke depan perusahaan di Indonesiayang menerapkan dan meiaporkan praktik CSR dengan baik perlu mendapatkan dukungan dan penghargaan, baik dari pemerintah ataupun katangan pasar modal."

"Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia. Namun pendirian yayasan tersebut ditinjau baik dari segi formal maupun dari segi material belum seragam. Di masyarakat ada kesan bahwa dalam aktifitasnya yayasan yang milakukan aktifitas dan usaha-usahanya tidak lagi bersifat sosial namun telah bergeser ke arah komersial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tentunya ada pengaturan-pengaturan yang lebih jelas yang menjamin kepastian hukum. Di antara pasalnya adalah Pasal 49 yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung-jawaban yayasan kepada donatur, pihak ketiga dan publik dan Pasal 52 ayat 2 tentang ikhtisar laporan keuangan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar dapat diketahui oleh publik sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Asas-asas good corporate governance yang antara lain terdiri dari asas keterbukaan dan akuntabilitas telah diterapkan pada pemerintahan dan perusahaanperusahaan, apakah asas-asas ini juga wajib diterapkan pada Yayasan ? Bagaimana implementasinya dalam yayasan ?Dalam tesis ini penulis akan meneliti apa yang menjadi pertanyaan seperti tersebut di alas. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, memakai studi dokumen melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai alat pengumpul data. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis.Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa yayasan wajib menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Dalam implementasinya, yayasan KEHATI telah menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas meski belum sempurna seperti adanya laporan tahunan, laporan keuangan yang diaudit dan laporan keuangan yang telah diumumkan disurat kabar harian.Saran dalam penulisan ini adalah untuk mewajibkan setiap yayasan dilakukan audit keuangannya oleh Akuntan Publik tanpa membedakan sumber perolehan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas dan menyesuaikan Pasal 9 anggaran dasar KEHATI terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004.

---

Before the implementation of the law No,16 Year 2001 concerning Foundation, there had been already foundations exist in Indonesia. However, the establishment of those foundation is not yet uniformed regarded from the material perspective. There is an image in the society that currently a foundation doesn't only conduct a social activities, but also the commercial one. The implementation of the Law No.I6 Year 2001 concerning Foundation and the law No.28 Year 2004 concerning the Change on the Law No.16 Year 2001 concerning Foundation has ensured a more clear regulation on this matter, one of which is the Article 49 regulating the obligation to make an annual report as the manifestation of the foundation's responsiility towards the donors, the third party and th epublic, and Article 52 section 2 concerning the summary of the finnncial report shoould be published in the daily newspaper to be accessed by the public, in accordance with the principles of transparency and accountability. The principles of good corporate governance also manifested in the principles of transparency and accountability applied by the government and companies. The question is, are these principles also should be implemented in a foundation?The writer applies a descriptive juridical nonnative method, using document study conducted over as primary, secondary and tertiary legal materials as the data collecting instrument, of which then analyzed.The research shows the there is a need to implement the principels of transparency and accountability on foundation. In the case of KEHATI Foundation, the foundation has already been implementing thos principles, in form of annual report, audited financial report as well as the publishment of those report in the daily newspapers, despite the imperfectness on the process.The recommendation to be suggested is that it is necessary to oblige all foundations to audit its financial condition, conducted by a public accountant, without distinguishing source of the amount. As the manifestation of the principles of transparency and accountability, which is in accordance with the Article 20 section 5 of the KEHATI's general guidance and towards Article 52 section 2 law No.28 year 2004."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, terhadap akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan proportionate stratified random sampling terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner oleh sampel sebanyak 20 (dua puluh) orang PPK dan 103 (seratus tiga) orang PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang. Secara keseluruhan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang."