Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet serta memaparkan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di latar belakangi agar meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum rawan macet, untuk merubah penggunaan transportasi dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum, dan memindahkan kendaraan yang parkir ke tepi jalan umum tidak rawan macet. Proses formulasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 melalui 6 tahap yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Penyusunan, Tahap Pembahasan, Tahap Evaluasi, Tahap Penetapan/Pengesahan, dan Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan.

---

The purpose of this study is to analyze the background of policy rate increase parking fees on street parking with high visit ratio in Bogor and describe the process of policy formulation parking levy rate increase fees on-street parking with high visit ratio that stated in regulation No. 4 of 2012 on public service retribution. This study uses a qualitative approach with field studies, literature and observational studies as data collection method and qualitative data analysis technique.

The result of this study showed that the background of increasing parking fees on street parking with high visit ratio is to minimize the number of vehicles parked in that street and also expected to change the use of private vehicles to public transport dan stimulate the vehicle to parked in regular street. The process of formulation of the Regional Regulation No. 4 of 2012 through 6 stages: Stage Planning, Preparation Phase, Phase Discussion, Evaluation Phase, Phase Determination / Validation, and Stage promulgation and dissemination."

"Dalam era otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dapat membiayai tugas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber daya yang dimiliki sendiri, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus pandai mengelola sumber yang telah ada dan menggali sumber-sumber yang baru.Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, karena pungutan baru harus sejalan dengan peningkatan pelayanan serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah ada, yaitu dengan cara pemungutan pajak meliputi semua objek pajak, berdasarkan objek pajak yang sebenarnya dan pelunasan pajak tepat pada waktunya. Salah satu pajak yang telah ada dan cukup potensil adalah Pajak Reklame.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Serta menggunakan analisis rasio, yaitu Tax Performance Index yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak atau dapat pula dikatakan perbandingan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan.Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan pajak serta penyelesaian sengketa pajak mempunyai angka TPI yang tinggi yaitu rata-rata diatas 90% hal ini menunjukkan bahwa administrasi pemungutan pajak reklame di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.Sejalan dengan, hal tersebut diatas penulis merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta sebagai induk dari Suku Dinas Pendapatan Daerah di lima Wilayah Kotamadya agar menjaga dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.Peningkatan efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan jalan antara lain :1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kepada seluruh Wajib Pajak yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.2. Peningkatan kemampuan, ketangguhan dan disiplin Suymber Daya Manusia (SDM) dilapangan, hal ini sehubungan dengan :a. Usaha Instensifikasi pemungutan Pajak Daerah.b. Usaha Extensifikasi pemungutan Pajak Daerah."

"In order to create Sustainable National Growth, financing national growth through our own source of income especially from taxation is a necessity. The Tax Collection role in Indonesia budget has become very dominant and even bigger compared to the amount collected from gas and oil income. This condition emphasizes the big hope that the future development will be significantly determined by the Taxpayer awareness in paying their taxes, also effectiveness and efficiency in tax collection. One of the way to increase the effectiveness of taxation role as source of government financing is to broaden the tax base for Value Added Tax (VAT) until the retailer level.Retailer is one of the business that does not required a big initial capital funding and the procedures or the bureaucracy for developing this business is simple but at the same time have the potential to grow into a larger business scale. This can happen because of the products sold by retailer depend on Demographic growth, Economical growth, Society culture, Technological Advancement, Globalization, infrastructure, also Law and Regulation. Many of retailers in Indonesia do not come in form of Legal Business Institution. The Tax regulations, especially VAT regulations is not clear enough, thus creating a potential loss in VAT collection since the number of GDP from retailer sector is significant. The Issue discussed in this thesis is how far the VAT regulation in Indonesia regulates the retailer business specifically the one without legal business institution based on the 2003 integrated survey by Biro Pusat Statistik to broaden the tax base and the comparison with similar treatment from others countries joint in OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) in order to draw suggestion and revision for the Indonesia VAT regulation itself. The Method used in this thesis is Descriptive Studies on Retailer Business data and Theoretical Analysis on current Indonesia VAT regulation,The result of the research shows that the registration process for retailer business is still not clearly and specifically described in VAT regulation. This is important to give certainty to retailer businessman for their VAT treatment, while the choice to become VAT Subject is based solely on the awareness of the retailer businessman. Treatment among others OECD countries is clearer in regulating the compulsory registration on the similar business even on exclusion for retailer business from VAT. The tax limitation on retailer business in Indonesia is still high where it can be used as tax avoidance on the gross profit margin. The treatment for tax limitation in other countries of OECD is also high but in the same time it give a compulsory registration for Retailer Business. The Tax collection mechanism through VAT Crediting Mechanism is already being regulated in VAT law, but having the choice to report the taxable amount can distort the VAT collection."

"Dalam rangka pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan nasional diperlukan pajak.Berdasarkan rasio tingkat pengembalian SPT dan tax ratio sebagai indikator kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong rendah yang disebabkan oleh permasalahan pada beberapa faktor dalam sistem administrasi pajak, yakni faktor manusia (rendahnya gaji fiskus dan mental negatif bangsa Indonesia yang cenderung suka menerabas), faktor lemahnya law enforcement (yakni, tidak adanya kesungguhan dalam penindakan-penindakan kasus KKN oleh aparat penegak hukum, sifat permisif masyarakat yang cenderung toleran terhadap praktek KKN, dan tidak adanya teladan dari para pemimpin dalam memerangi KKN), dan faktor organisasi (yakni, tidak produktifnya sebagian karyawan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menghimpun tambahan pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak kepada Negara).Pencapaian penerimaan pajak secara optimal harus dilakukan melalui institutional arrangement dan program kerja terhadap tiga permasalahan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Tumbuhan akan hidup dan berkembang/berbuah di atas tanah yang subur, oleh karena itu tanah yang subur harus diberi pupuk. Ibarat tumbuhan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak (sebagai tanah subur) optimal, apabila didukung oleh ketiga faktor tersebut di atas (sebagai pupuk). Oleh karena itu, Penulis mengajukan solusi alas permasalahan faktor-faktor dalam sistem administrasi pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.Solusi bagi permasalahan faktor manusia adalah dengan memberikan insentif selain gaji kepada aparat pajak dalam jumlah yang memadai dan perbaikan faktor mental manusia Indonesia yang cenderung negatif, suka menerabas, dan korup secara bertahap melalui program pendidikan moral dan kampanye nasional anti KKN secara berkesinambungan.Solusi bagi permasalahan faktor law enforcement adalah dengan :a) political will pemerintah dan kesungguhan segenap lapisan masyarakat dalam penindakan kasus-kasus KKN, melalui restrukturisasi badan-badan penegak hukum (seperti, kejaksaan, pengadilan, dan POLRI) dan pembentukan tim penyidik independen pemberantas KKN).b) Menumbuhkembangkan sikap kritis masyarakat terhadap akumulasi kekayaan aparat negara yang diperolch sccara tidak wajar serta tidak toleran terhadap pelaku korupsi, danc) mengorbitkan para pemimpin yang mampu menggerakkan dan memberikan inspirasi bagi pemberantasan KKN secara menyeluruh.Sedangkan, solusi bagi permasalahan faktor organisasi Ditjen Pajak adalah dengan merancang struktur organisasi matriks pada kantor pelayanan pajak dalam rangka mengantisipasi masalah free rider dalam tubuh organisasi Ditjen Pajak yang dibarengi dengan upaya menciptakan aparat pajak sebagai tax officer profesional."

"Sebagai salah satu negara yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, Indonesia memiliki suatu sistem Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penerapan bentuk, prinsip, metode penghitungan pajak, tarif pajak, dan perlakuan kebijakan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundangan. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu peraturan perundangan tentunya tidak terlepas dari pemenuhan konsep teoritis dan kelaziman. Berangkat dari hal tersebut, penulis membuat tesis ini dengan tujuan menelaah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 secara konsep teoritis dan membandingkan kelaziman penerapan ketentuan tersebut dengan yang dilakukan oleh negara lain, dengan mengacu kepada Sixth Directive yang menjadi pedoman peraturan Pajak."

"Tingginya tingkat aktivitas ekonomi dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha. Sementara tuntutan kebutuhan lahan meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tinggi yang pada gilirannya yang berdampak langsung kepada realisasi penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial. Oleh karena itu perlunya upaya meningkatkan penerimaan BPHTB melalui intensifikasi pemungutan BPHTB.Dilihat dari sisi penerimaan BPHTB menunjukan kenyataan yang perlu ditingkatkan dimana terlihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan; pada tahun anggaran 2002 realisasi pencapaiannya sebesar 111% dan hanya memberikan kontribusi penerimaan sebesar 16% dari jumlah Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Propinsi DKI Jakarta.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan sejauh mana tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB.Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan administrasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKI Jakarta dan mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di Propinsi DKI Jakarta serta mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak BPHTB.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatifDari hasil analsisis maka diketahui pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari Tax Performance Index selama lima tahun terakhir, Meskipun terjadi penurunan rasio TPI -selama 5 (lima) tahun terakhir tetapi target penerimaan dapat dipenuhi dan target penerimaan dari tahun ketahun meningkat.Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama lima tahun terakhir cukup stabil yang berkisar antara Rp. 109.087.244.851,- terendah untuk tahun 1998/1999 dan untuk tahun 2002 jumlah pajak sebesar Rp. 494.961.582.452,- (tertinggi).Adapun saran yang dianjurkan adalah upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak."

"Invoice method merupakan metode penghitungan PPN yang didasarkan pada faktur pajak. Dalam invoice method PPN dihitung dari selisih faktur pajak keluaran yang diterbitkan ketika melakukan penjualan dengan faktur pajak masukan yang diperoleh ketika melakukan pembelian.Berdasarkan teori perpajakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pengusaha kena pajak dapat didorong dengan adanya prosedur administrasi perpajakan yang sederhana. Faktur pajak merupakan beban bagi pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (complience cost), sehingga perlu kesederhanaan administrasi yang dapat memudahkan pengusaha kena pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun upaya penyederhanaan administrasi faktur pajak perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai karena faktur pajak merupakan pengaman dalam penerapan invoice method pada PPN.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah administrasi faktur pajak dalam penerapan invoice method pada PPN telah terdapat kesederhanaan yang memudahkan pengusaha kena pajak dan telah terdapat pengawasan dalam pemungutan PPN. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesederhanaan dan pengawasan dalam administrasi faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya.Penelitian dilakukan di wilayah KPP Jakarta Tanjung Priok dengan melakukan survai melalui kuesioner untuk mengetahui sikap atau pendapat pengusaha kena pajak mengenai pelaksanaan administrasi faktur pajak. Selain itu untuk lebih memahami permasalahan menyangkut administrasi faktur pajak dan kepatuhan pengusaha kena pajak dilakukan wawancara mendalam dengan petugas pajak di KPP Jakarta Tanjung Priok. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan deskriptif maupun analisis kuantitatif dengan statistik.Hasil analisis menunjukkan administrasi faktur pajak dalam rangka penerapan invoice method pada PPN, telah terdapat kesederhanaan administrasi yang memudahkan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan telah terdapat pengawasan yang memadai dari segi pengawasan preventif maupun represif. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan kepatuhan pengusaha kena pajak dipengaruhi oleh kesederhanaan dan pengawasan administrasi faktur pajak. Semakin sederhana administrasi faktur pajak yang memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dan disertai dengan pengawasan yang baik dalam administrasi faktur pajak maka pengusaha kena pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan ketentuan PPN.Berdasarkan penelitian ini disarankan beberapa penyederhanaan administrasi faktur pajak masih perlu dilakukan, diantaranya menyangkut pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa yang sama hendaknya dapat dikreditkan pada masa berikutnya tidak dibatasi tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak. Untuk kepentingan pengawasan, pembatasan jangka waktu pengkreditan pajak masukan memang masih perlu dilakukan, namun sebaiknya diperpanjang menjadi tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan PPN sebaiknya segera dibuat pengaturan mengenai pengembalian (return) PPN atas penyerahan jasa yang tidak sepenuhnya dilakukan sedangkan PPN sudah dipungut sepenuhnya sebab sementara ini Pasal 5A Undang Undang No, 18 Tahun 2000 hanya mengatur mekanisme penerbitan nota retur dalam hal pengembalian barang kena pajak. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama menyangkut diperkenankannya faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan untuk diperlakukan sebagai faktur pajak standar mengingat masih banyaknya keraguan di kalangan pengusaha kena pajak mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut.x + 126 halaman + 4 lampiran + 4 tabel + 1 gambarDaftar Pustaka : 41 buku, 8 peraturan, 8 artikel lainnya (tahun 1982 s.d 2004)"

"Harapan terhadap administrasi perpajakan yang baik dan benar semakin besar akhir-akhir ini. Sejalan dengan semangat reformasi, masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan yang lebih baik atau yang lebih dikenal dengan good governance sebagai implikasi atas pungutan pajak yang telah dilakukan terhadap masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang terus berkembang masih mempunyai kekurangan-kekurangan, dilihat dari iklim dunia yang jauh lebih kompetitif dan dinamis, dan dihubungkan dengan orientasi pelayanan sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak, kekurangan tersebut meliputi : DJP belum competitive dan corporative, Manajemen Sumber Daya Manusia dan optimalisasi SDM yang masih lemah, Pemanfaatan Informasi dan Teknologi ( IT ) kurang optimal, lemahnya pelayanan terhadap Wajib Pajak.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi organisasi administrasi perpajakan modern dan untuk menjelaskan kaitan restrukturisasi organisasi administrasi perpajakan modern dengan kualitas pelayanan pajak dan kinerja organisasi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Untuk menanggulangi bebagai kelemahan administrasi, Caiden menyatakan perlu reformasi administrasi yang salah satu kajiannya adalah structure atau struktur organisasi, selain structure. Caiden juga menyebutkan readiness, responsiveness dan quickness pada organisasi di pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih baik atau In Persuit of Betterment. Berdasarkan teori ada tiga bidang utama dalam organisasi yang dapat mengalami perubahan, yaitu: perubahan teknologi, perubahan struktural, perubahan sumber daya manusia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif.Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah konsepnya tidak matang karena kurangnya teori dan penelitian terdahulu, pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau rancu, kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan untuk mengembangkan teori, atau hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok dengan ukuran -ukuran kuantitatif. Pendekatan dalam tesis ini adalah pendekatan secara kualitatif. Alasan utama memilih pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap restrukturisasi organisasi sistem administrasi perpajakan modern studi kasus di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan pelaksanaan wawancara (in-depth interview) dengan informan, penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penerapan restrukturisasi organisasi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng yang telah disusun dalam bentuk pedoman wawancara untuk menuntun proses wawancara agar lebih fokus tetapi tidak bersifat mengikat.Metode penelitian tesis ini digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng, melalui deskriptif analisis dapat dijelaskan mengenai situasi atau kejadian guna memperoleh informasi aktual yang terperinci, mendetail, dan mendalam, maka data-data tersebut setelah dikumpulkan, kemudian dipelajari, dianalisis, dan dibandingkan apakah kenyataan telah sesuai dengan teori yang ada.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa restrukturisasi organisasi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng merupakan upaya untuk menanggulangi berbagai kelemahan administrasi dan untuk itu harus dilakukan reformasi administrasi perpajakan yang salah satu kajiannya adalah reformasi structure atau struktur organisasi. Dengan penerapan desain struktur organisasi yang tepat akan membawa dampak positif dalam pencapaian tujuan organisasi. Reformasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi administrasi yang dilakukan dengan penataan ulang organisasi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan dengan pembenahan administrasi perpajakan yaitu melakukan restrukturisasi organisasi atau penataan ulang organisasi dengan melakukan penataan ulang pada teknologi yang diterapkan, penataan ulang struktur organisasi yang digunakan, serta penataan ulang sumber daya manusia. Apabila hal tersebut telah diterapkan maka restrukturisasi akan mengarah kepada pencapaian tujuan untuk Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan pada administrasi pajak, meningkatkan produktivitas pegawai, meningkatkan kinerja pelayanan, meningkatkan kinerja pengawasan.Saran dari penelitian adalah atas setiap kekurangan dan kelemahan restrukturisasi organisasi administrasi perpajakan modern di KPP Pratama Jakarta Cengkareng terus dilakukan perbaikan dan dukungan komitmen dari pihak-pihak yang terkait, mengefektifkan sistem informasi dan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan dan menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan kepada wajib pajak. KPP Pratama Jakarta Cengkareng diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan standar pengawasan dan pelayanan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga tercipta administrasi perpajakan yang dipercaya.

---

Expectation of better and right tax administration always increase. Implementation spirit of reform, public want that government can run or provide better service that known as good governance as implication of tax collection to public. Directorate General of Taxes as institution always development it's organization and now still have weakness that compare from bussiness condition that competitive and dynamic and relation with service oriented is reflection of commitment Directorate General of Taxes to taxpayer. The weakness is Directorate General of Taxes is not competitive and corporative, weakness of human resources management and optimalization of human resources, use of information and technology not optimal, and weakness of service to taxpayer.Objective of research are to know implementation of organization restructuring of modern taxation administration and to explain relation of organization restructuring of modern taxation administration with service quality and organization performance at Pratama Jakarta Cengkareng Tax Service Office. To solve the various of administration's weakness, Caiden state in his theory that organization need to reform the administration that one of the theory is explain about stucture or organization structure. Beside that Caiden also explain about readiness, responsiveness and quickness in government organization to achieve in Persuit of Betterment.Based on theory there is three fields in organization can change is : change of technology, change of structure, and change of human resources. Research approach in this thesis is qualitative approach. Characteristic of qualitative research problem are the concept is immature due to a conspicuous lack of theory and previous research, a notion that available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect, or biased, a need exist to explore and describe the phenomena and to develope theory or the nature of the phenomenon may not be suited to quantitative measures.In this thesis writing is used qualitative approaches. Major reason to choose this approach is to achieve deep understanding to organization restructuring of Modern Taxation Administration System case study in Pratama Cengkareng Tax Service Office. Data collection by in-depth interview with informan, writer give the questions that relevant with implementation organization restructure in Pratama Cengkareng Tax Service Office that has been arrange in interview gude for guiding interview process focus and independent.Research metodology that used is to compare data collecting from research in Pratama Cengkareng Tax Office., through descriptive analysis method can explain about situation or conditon to collect detail actual information, detail, and depth, so that data after collectting, then learn, analyze, and compare that reality suit with available theory.The research result is explain that organization restructuring is effort for solve various weakness of administration and have to reform tax administration that one of study is structure reformation. Implementation of right organization structure can bring postive impact to achieve organization's objective. Tax administration reform is part of administration reform that implement by reorganization in KPP Pratama Jakarta Cengkareng as a part of birocracy reformation policy in Directorate General of Taxes society. Tax administration rehabilitation implement through organization restructuring or reorganization with restructuring technology has applied, restructuring organization structure, and restructuring human resources, so restructure will toward to achieve the objective for increasing of compliance of tax payer, the conviction level against high taxation administration, increasing high productivity of taxation agency, increasing service performance, increasing controll performance.The recomendation of this thesis is to solve various weakness of organization restructuring of modern taxation administration always improvement and repair continuously and commitment support from relation party, make service system and procedure effectively to influence the service quality to taxpayer. Pratama Jakarta Cengkareng is wished to optimize implementation of service and controll standard that applied by Directorate General of Taxes to create the trust of tax administration."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan di KPP Pratama Kedaton. Hasil dari SKPKB tersebut memiliki tingkat ketidaksetujuan yang tinggi pada tahun 2015, kemudian menurun dan meningkat lagi pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan ketetapan pajak di KPP Pratama Kedaton memberikan kontribusi yang kurang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pajak yang lain. Faktor pendukung dalam pemeriksaan pajak ini adalah berfokus kepada lebih sedikit pos pemeriksaan, reminder ketika melakukan pemeriksaan, dan wajib pajak yang kooperatif dan proaktif. Faktor penghambat pemeriksaan pajak ini adalah wajib pajak yang kurang kooperatif dan terbatasnya waktu wajib pajak.

---

This study discusses the implementation of tax audits that issues a notice of tax underpayment assessment before the issuance expiration date at KPP Pratama Kedaton. The results of the SKPKB had a high level of disapproval in 2015, then decreased and increased again in 2019. This thesis uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research gives the result that the implementation of the tax audit which issues the tax underpayment assessment before the tax assessment expiration date at KPP Pratama Kedaton gives a less significant contribution compared to other tax years. Supporting factors in this tax audit are focusing on fewer checkpoints, reminders when conducting audits, also cooperative and proactive taxpayers. The inhibiting factors for this tax audit are taxpayers who are less cooperative and the limited time for taxpayers."