Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asrawati Purnama Satryanegara
Analisis Kebijakan Kementerian ATR/BPN Terkait Digitalisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik : Potensi permasalahan dan prospek penerapannya = POLICY ANALYSIS OF THE MINISTRY OF ATR/BPN REGARDING THE DIGITALIZATION OF LAND REGISTRATION BASED ON THE PERMEN ATR/BPN NO. 1 YEAR 2021 CONCERNING ELECTRONIC CERTIFICATES: POTENTIAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR IMPLEMENTATION
" Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan skema dan infrastruktur pendukung digitalisasi sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki era digitalisasi sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isnina Saraswati Hayuningtyas
Kewenangan majelis pengawas notaris memeriksa notaris dalam jabatan selaku PPAT Putusan MPW Sumatera Utara Nomor: 04/MPWN.Provinsi Sumatera Utara/IV/2017 dan putusan MPPN Nomor: 08/B/MJ.PPN/XII/2014 = The authority of the supervisory board of notary to examine the notary in position as land deed official mpw decision 04/PMWN. Prov Sumatera Utara/IV/2017 and MPPN decision 08/B/MJ/PPN/XII/2014
" Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49556
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Thasya Dwie Anandha
Perlindungan Hukum Atas Permohonan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian ATR/BPN = Legal Protection of Public Information Service Requests at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ National Land Agency
" Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai masalah Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaannya seringkali bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library