Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Republik Indonesia, 1974
352.48 IND n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1971
336 IND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: DPR Gotong Royong, 1964
352.48 IND a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004
R 352.4 IND p
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Jakarta: Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, 2014
338.959 8 POS
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rafdi Fadhli
"
Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp. 6,445 triliun. Salah satu skema pembiayaan yang didorong Pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema KPDBU dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2016 telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2016, namun hingga saat ini jumlah proyek infrastruktur yang berhasil dengan skema ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bako, Ronny Sautma Hotma
"
Fokus utama yang akan diteliti adalah penggunaan hak budget yang dimiliki oleh anggota parlemen dalam menetapkan anggaran negara. Fokus ini juga didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga didasarkan kepada masa parlemen dan pemerintahan yang berlaku, khususnya dimasa parlemen di era pemerintahan Soeharto tahun 1967 - 1998. Selain fokus utama dari penggunaan hak budget, hal yang diteliti dari penggunaan hak budget adalah efisiensi fungsi anggaran dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dilatarbelakangi untuk melihat efektifnya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
D1031
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Dedi Rediana Rijken
"
ABSTRAK
Minyak bumi sebagai salah satu sumber terbesar dan pendapatan dan Belanja Negara dan juga sesuai dengan isi pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, penanganannya harus dikuasai oleh Negara/Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan tersebut oleh Negara diserahkan kepada Pertamina dan langsung diawasi oleh Departemen Pertambangan cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena kita masih belum mampu atau belum memiliki modal dan tenaga ahli yang memadai maka dapat dilakukan oleh perusahaan minyak asing ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Safri Nugraha
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2004
S25777
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library