Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKesepakatan umum tarif dan perdagangan multilateral (GATT/WTO),deklarasi APEC tentang sistem perdagangan bebas dan investasi pada tahun 2020 dankesepakatan perdagangan bebas di negara-negara Asia Tenggara (AFTA) pada tahun2003, mencerminkan Indonesia telah masuk ke dalam sistem perekonomian dunia yangbebas dan tidak lagi mengenal batas negara serta terkikisnya berbagai bentuk hambatanbaik tarif dan non tarif. Hal ini berarti arus perdagangan dan investasi menjadi semakinbebas keluar masuk ke suatu negara. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang sangatketat diantara pelaku bisnis. Hanya pelaku yang tanggap dan telah mempersiapkan diiiyang mampu hidup dan berkembang.BUMN sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia dituntut tetap bidup danberkembang dalani situasi persaingan yang sangat ketat. Monopoli sebagai hak istimewayang diperoleh BUMN dan pemerintah bukan lagi sesuatu yang menguntungkan karenadengan monopoli tidak akan tercapai efisiensi dan fleksibilitas yang sangat diperlukandalam lingkungan bisnis yang telah berubah.PERTAMINA sebagai salah satu BUMN andalan pemerintah tidak luput dariketentuan di atas. Peran PERTAMINA sebagai sumber devisa dan penermaan negaramasih diperlukan. Porsi kegiatan untuk pelayanan kebutuhan BBM masih menempatiprioritas utama dari kegiatan PERTAMINA. Keinginan untuk membeikan energi yanglebih murah kepada masyarakat, memaksa pemerintah untuk meneruskan kebijakannyaditetapkan pada awal PJP 1 dengan memberikanj subsidi asas produk BBM. Namundengan perubahan dan kecendrungan yang terjadi akhir-akhir ini mengharuskanpemerintah menelaah kembali kebijakan tersebut.Proteksi dalam bentuk subsidi harga jelas tidak sesuai dengan jiwa GATT yangteiah disepakati pemerintah. Proteksi hanya akan membuat konsumen manja dan BUMNtidaic tanggap terhadap keinginan konsumen dan thiam jangka panjang rakyat akandirugikan karena BIJMN tidak mampu untuk beroperasi lebih efisien. Akîbatnyakeberadaan BUMN justru alcan membebani pemerintali yang berarti juga metubebanirakyat, icarena tidak mampu berkembang.Ada dua permasalahan besar yang dihadapi PERTAMINA, pertama, adalahpermasalahan operasional dan kedua adalali masalah umuzn. Dalam permasalahanoperasional PERTAM[NA dihadapkan pacla ketakutan Indonesia menjadi net oilimporting countly. Pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia mendorongpeningkatan Iconsumsi energi migas sedangkan pasokan bahan baku berupa minyakmentah relatif tetap. Keterbatasan dana menjadi kendala utatna bagi PERTAMINA untukmeningkatkafl cadangan migasnya. IJntuk mengatasiflYa keterbatasan dilakukan denganmengundang dan bekeija sama dengan mitra asing untuk melakukan kegiatan eksplorasidan produksi di bumi nusantara. Di sektor huir PERTAMINA dihadapkan pada lonjakankebutuhan BBM yang sangat tajam melebihi kenaikan kapasitas produksi BBMPERTAMINA. Dengafl seijin pemerintah PERTAMINA terpaksa melakukan impor untukmenanggulangi kekuran? pasokan BBM dan kecenderungan impor dan tahun ke tahunmenunjukkan kenaikan.Pada masaiah umum PERTAMINA dihadapkan pada minimnya modal dankurangnya SDM yang profesional. Kekurangan modal menjadi masalah utamakarena dengan peraturan pemerintah yang ada saat ini tidak memungkinkanPERTAMINA untuk melakukan akumulasi modal sendiri.PERTAMINA sangat sadar bahwa perubahan lingkungan bisnis akanmempengaruhi keberadaannya. Upaya-upaya penyesuaian dan tìndakan antisipasi eclahdilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Dengan keputusan Dirut PERTAMINAdi akiir tahun 1996 telah dikeluarkan visi dan misi PERTAMINA yang baru sebagaianggapan positif terhadap perubahan yang terjadi. Visi dan misi memberikan cakrawalabaru bagi insan perminyakan bahwa untuk dapat bertahan pada lingkutigali yang makinganas, PERT AMJNA harus efisien, unggul, maju dan mandiri seria berprestasi setaradengan perusahan minyalc yang berskala internasional. Efisiensi menjadi kata kunci karenaefisiensi PERTAMINA akan mempenganihi tingkat efisiensi industri hilir. Mandirimenjadi obsesi PETAMINA dengan berusaha melepaskan diri dari ketergantunganterhadap pemerintah dan pasar dalam negeri.Untuk mencapai efisienSi yang tinggi beberapa kebijakan restruktunisasi telahdilakukan PERTAMINA sejak awal tahun 1990 dan ditargetkan restrukturisasi akanselesai di penghujung abad 20 Restrukturisasi yang dilakukan mencakup berbagai aspekmulal dari aspek pola usaha, pola pengelolaan dan aspek SDM. Selain itu digalakkanbentuk kerja sama baik dengan mitra asing maupun mitra lokal di dalam negeri.Namun keinginan PERTAMINA tersebut sangat tergantung dari kebijakanyang diambil pemerintah. Dengan masih berlakukannya UU No.8 Tahun 1971 akan sulitbagi PERTAMINA untuk mewujudkan visi dan misinya. Undang-undang yang berlakumasih menekankan PERTAMINA pada misi sosialnya. Pemerintah sebagai pemilik masihmemiliki peran yang besar dan banyak melakukan intervensi atas kegiatan operasionalperusahaan. Tak salah jika banyak yang melihat bahwa PERTAMINA bukanlahperusahan minyak dan gas yang sesungguhnya tetapi merupkan operator dan regulor sajaKondisi ini berdampak besar kepada semangat dan motivasi para karyawan minyak.Motivasi karyawan yang tinggi sebagai modal utama untuk mampu bersaing di era globalsangat dibutuhkan perusahaan. Tanpa motivasi, ketja sama dan koordinasi yang baikefisiensi, unggul dan maju hanya akan menjadi slogan.Dengan masuknya era globalisasi dan pasar bebas sudah selayaknya jika peranPERTAM1NAjuga berubah. PERTAMINA hanis memperhatikan keuntungan murni danpada keuntungan semu. Walaupun tidak terlepas dañ misi sosial sebagai agenpembangunan nainun hal ini tidak mengabaikan tui uan profitnya. Demi kepentingannegara dan masyarakat porsi tujuan profit hams ditingkatkan agar pendapatan yangditerirna negara dalain bentuk pajak semakin besar. Untuk ¡tu aturan perundangan yangmengatur tentang industri migas di tanah air hams direvisi dan dìperbarui agar mampumengakomodir perubahan yang teriadi akhir-akhir ini dan di masa mendatang."

"Persoalan tentang Pemilu 1971. di Indonesia merupakan pemilu pertama masa pemerintahan Orde Baru, telah banyak diteliti para. ahli seperti Ken Ward, Masashi Nishihara, R.William Liddle, dan Afan Gaffar. Studi mereka hanya memusatkan perhatian pada daerah Jawa, sehingga pengalaman luar Jawa terabaikan. Selain itu, kemenangan Golkar mereka lihat dart sudut taktik intimidasi, sehingga mengabaikan factor-faktor lainnya. Penulisan tesis ini sengaja memusatkan perhatian pada daerah Sumbar, karena persoalan tentang Pemilu 1971 di daerah itu belum pernah diteliti secara khusus. Pemilu 1971 diikuti oleh Golkar dan 9 Parpol yaitu Parmusi, Perti, PS1I, NU, Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI. Saingan berat Golkar pada Pemilu 1971 di Sumbar adalah Parmusi dan Partai Islam Perti. Pergolakan politik yang melenda masyarakat Sumbar yaitu pemberontakan PRRI dan PKI, mempengaruhi kondisi kepartaian dalam menghadapi Pemilu 1971. Parmusi yang didirikan pada tahun 1968 guna menyalurkan aspirasi politik bekas pengikut Masjumi, mempunyai kendala dalam usaha mengulangi kejayaan Masjumi sehubungan dengan akibat pemberontakan PRRI. Perti juga relatif tidak prima dalam menyongsong pemilu. Tokoh utama partai ini tersingkir dart partainya, karena dekatnya hubungan mereka dengan PKI sehingga menjadi sasaran aksi Angkatan 66. Sedangkan Golkar Sumbar sejak permulaan tahun 1970 telah giat melakukan konsolidasi organisasi, membentuk dan membina para. kader guns menjelaskan posisi dan misi Golkar ke tengah-tengah masyarakat. Pemilu 1971 di Sumbar telah mengantarkan kemenangan bagi Golkar, yang berhasil meraih suara lebih dari 63 persen. Kemenangan Golkar di Sumbar itu disebabkan oleh empat faktor, pertama dampak pemberontakan PRRI, yang telah mengakibatkan hancurnya partai Masjumi dan timbulnya keresahan di kalangan masyarakat. Golkar yang menawarkan keamanan menjadi daya tarik sebagian besar masyarakat. Faktor kedua adalah strategi Gubernur Harun Zain, yang berusaha memperbaiki citra Pemerintah di mata masyarakat terutama di pedesaan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Golkar yang menawarkan pembangunan secara bertahap tentu saja menjadi daya tarik bagi masyarakat Sumbar untuk meningkatkan proses pembangunan. Ketiga, konsolidasi dan taktik Golkar juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar. DPD Golkar Sumbar berhasil merangkul kalangan ninik-mamak dan alim-ulama, dua kelompok pemimpin informal yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Keempat, adalah terdapatnya dukungan aparat pemerintahan terhadap Golkar sehingga melicinkan jalan bagi Golkar dalam usaha memenangkani Pemilu 1971."

"Rindfuss' study of the demographically dense' period amongAmerican youth is applied in the Indonesian situation. The researchanalyses data sets of :lie 1971, 1980 and 1990 Indonesian PopulationCensus and the 1997 National Social and Economic Survey. focusing onwomen aged 15-24 years. Two hypotheses are examined for rite changesbetween 1980 cmd 1997: (1) more women remained single and were likelyto continue education or join the labor force. and (2) pursuing educationwas more dominant than pursuing employment. Two-thirds of women aged15-24 remained unmarried in 1997. From 1971 to 1997. marriage andattending school were becoming alternately exclusive, especially below age20. Between 1980 and 1997, :lie percentage of those 'working' as mainactivity dropped slightly, but attending school almost doubled. Anothermeasure, the percentage of women who worked at least one hour in :lieprevious week increased as women became older, but in overall it declinedwithin the 17-year period. Less-educated single women were more likely towork. Mothers with young children tended to stay out of the work force.especially or ages 15-19. Single women had higher unemployment rates:nan ever-married women. Policy implications include improvements inschooling and working conditions along will: delaying first marriage."