Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan selain memberikan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berakibat adanya kesenjangan dan ketimpangan, baik kesenjangan antar daerah, antar penduduk antar desa dan kota serta antar desa. Selain dari pada itu penyebab lain adanya kesenjangan tersebut adalah karena adanya pola pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu bersifat sentralistik. Pembangunan yang sentralistik tersebut mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga diluncurkanlah berbagai program untuk mengatasinya. Berbagai upaya yang dilaksanakan baik secara sektoral maupun regional belum mampu sepenuhnya mewujudkan keseimbangan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1999-2001 jumlah desa tertinggal tetap tidak berubah yaitu 63 desa dan jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2001 bertambah, berdasarkan data BKKBN KK miskin tahun 1999 sebanyak 135.015 KK dan tahun 2000 bertambah 138.366 KK dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 150.125 KK. Berbagai upaya telah dilaksanakan namun program tersebut belum menampakan hasil yang berarti.Untuk itu diperlukan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PPK di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh tercapai tidaknya suatu tujuan.Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPK.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP).Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga berhasil mengaktifkan aparat kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan infrastruktur desa dan berkembangnnya usaha ekonomi produktif di pedesaan.Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh. Sementara itu kegiatan pendampingan behasil membantu aparat kecamatan dan aparat desa serta lembaga desa dalam melaksanakan program, akan tetapi pelaksanaan pendampingan ini tidak dilaksanakan lagi pasca program, sedangkan pendampingan masih diperlukan sampai adanya kemandirian masyarakat desa. Akibatnya kegiatan pemeliharaan dan pelestarian berjalan tidak begitu baik. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program PPK tidak begitu dominan lagi. Berkurangnya peran pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan PPK. akan tetapi peran pemerintah tersebut masih diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tetapi tidak boleh dominan.Hasil analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert dan dianalisa denga metode AHP adalah sebagai berikut:Hasil analisa menunjukan untuk mencapai hasil tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai bobot paling tinggi dan diikuti oleh tercapainya sasaran dan pengelolaan program yang baik. Sedangkan aktor atau pelaku yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan tersebut adalah oenduduk miskin yang merupakan kelompok sasaran mempunyai bobot paling tinggi kemudian, pendamping dan LKMD yang merupakan pelaksana serta masyarakat umum dan pemerintah menempati urutan terakhir. Sedangkan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah kedua kegiatan yaitu pembangunan sarana prasarana dan bantuan modal usaha yang dianalisis mempunyai bobot yang hampir sama dimana bantuan modal usaha mempunyai bobot lebih tinggi sedikit. Kedua kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dan program Pemberdayaan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin, urutan kedua adanya penyerapan tenaga kerja kemudian adanya kemandirian masyarakat desa serta yang terakhir adalah terbukanya akses ekonomi dipedesaan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Sebagai Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat di Mukim Meuraxa termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dipandang penting mengingat adanya pergeseran paradigma pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menempatkan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dibawahnya sekaligus menjadi pusat pertumbuhan bagi gampong-gampong tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan Program Gema Assalam. Dalam proses pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan peran Fasilitator Mukim sebagai agen perubah (change agent) karena pada dasarnya masyarakat masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam mengembangkan patensi yang ada pada mereka.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap objek penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan antara lain Aparat Pemerintah Provinsi NAD, Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aparat Mukim Meuraxa dan gampong di wilayah Mukim Meuraxa, Fasilitator Mukim, tokoh-tokoh dan warga masyarakat Mukim Meuraxa sebagai kelompok sasaran serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Mukim Meuraxa, khususnya Gampong Ulee Lheue dan Deah Glumpang yang dijadikan sebagai sampel, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gema Assalam telah mencakup seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan program dan mencerminkan berlangsungnya proses pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi program pada masyarakat mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya pada tahapan-tahapan kegiatan Program Gema Assalam berikutnya. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator Mukim dan Fasilitator Gampong yang senantiasa mendampingi masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Disamping itu, keberadaan Imuem Mukim dan aparatumya termasuk para keuchik yang cukup kooperatif dalam pelaksanaan program memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs).Pelaksanaan Program Gema Assalam mencakup kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan lembaga pemerintahan mukim. Untuk memudahkan proses pengembangan masyarakat, maka dilakukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang didasarkan etas kesamaan atau latar belakang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seiring dengan pendekatan yang dilakukan oleh Fasilitator Mukim maka selanjutnya mereka mulai memikirkan kegiatan apa yang layak untuk dikembangkan. Dengan terbentuknya pokmas ini maka kegiatan penggalian gagasan (needs assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program. Disamping itu, dalam pelaksanaan program dilakukan pemantauan baik secara internal oleh masyarakat, Fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah maupun secara eksternal yang dilakukan oleh LSM Monitoring dan media massa. Meskipun pelaksanaan kegiatan pada Program Gema Assalam sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat, akan tetapi masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik dari masyarakat, pengelola program maupun LSM monitoring. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), perilaku masyarakat, koordinasi antar pengelola program, proses administrasi pengelolaan kegiatan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempumaan untuk pelaksanaan Program Gema Assaiam pada masa mendatang."

"Pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada kemandirian Pemerintah Daerah untuk bisa mengupayakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mampu mengajak masyarakat lokal menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang mandiri, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Pengembangan potensi ekonomi masyarakat lokal yang mandiri, tidak terlepas dari kondisi perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mana kegiatan usaha kecil dan menengah mendominasi hampir di seluruh daerah di Indonesia.Tesis ini meneliti tentang suatu dimensi yang lebih khusus mengenai pengembangan usaha kecil di daerah melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), dengan memberikan kredit lunak kepada kegiatan usaha milik masyarakat yang dikategorikan pada usaha masyarakat menengah ke bawah. Implementasi program tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat (Community Empowernment).Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang, mengingat sebagian besar masyarakat Kota Sabang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengusaha indistri rumah tangga.Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat di Kota Sabang yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksi melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kerja pengembangan usaha menengah ke bawah sesuai kompetensi ekonomi lokal. Dengan adanya program ini pendapatan dan volume produksi usaha kecil akan meningkat dan pada akhirnya akan mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan proses pemberian kredit lunak dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai upaya peningkatan usaha kecil masyarakat di Kota Sabang dan sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis memilih informan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam {in-depth interview) secara semi struktur dan pengamatan langsung terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian kredit lunak melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER).Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) tersebut, Pemerintah Kota Sabang membentuk panitia pelaksana. Dengan adanya tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada panitia, panitia merumuskan enam tahapan yang akan dijalankan untuk mendapatkan kredit lunak dari pemerintah. Tahapan tersebut yaitu: tahap pertama meliputi kegiatan pengajuan dan pengagendaan proposal serta penyeleksian tahap awal; tahap kedua meliputi kegiatan pengajuan proposal kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Dinas teknis, studi kelayakan jenis usaha, survey lapangan, dan merekomendasikan kembali ke panitia; tahap ketiga yaitu survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dan tim gabungan; tahap keempat yaitu pengumumam penerima dana bantuan; tahap kelima yaitu pengambilan rekomendasi oleh penerima bantuan; dan tahap terakhir yaitu pencairan dana yang dilakukan di PT. Bank BPD Kota Sabang. Tahapan tersebut dirumuskan guna tertib administrasi serta mengantisipasi timbulnya kecurangan dari berbagai pihak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PER melalui pemberian kredit lunak kepada masyarakat Kota Sabang telah berjalan seperti yang diharapkan pemerintah setempat. Namun program itu masih terkesan hanya proyek pemberian kredit dana dengan bunga ringan karena sangat sedikit dari proses itu yang menggunakan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha kecil masyarakat ditekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self-reliant communities). Konsep pemberdayaan hanya tercermin pada pembelajaran bagi masyarakat tentang cara membuat proposal permohonan bantuan dana. Pemberdayaan masyarakat belum menyentuh keseluruhan aspek dalam tahapan pemberian kredit lunak kepada pengusaha kecil. Padahal suatu program yang mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan. Pertama, agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, Kedua, sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat melalui pengalaman dengan merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan proyek pemberian dana kredit dengan bunga ringan.Perlu adanya kerjasama yang lebih intensif antara aparat pemerintah Kota Sabang dengan masyarakatnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Sehingga terjalin suatu komunikasi aktif stakeholders dengan pemerintah menuju pengembangan masyarakat madani. Masyarakat yang berkembang akan membentuk suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri."