Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Ryan Muthiara Wasti
"
Abstrak
Dalam susunan ketatanegaraan Indonesia DPD menjadi lembaga perwakilan
yang mengemban tugas untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam
keputusan politik. Keberadaannya yang sangat penting ternyata tidak diiringi
dengan semangat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Hal ini terlihat dari kedudukan dan fungsi DPD yang lebih lemah
dibandingkan dengan DPR. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Susunan, Kedudukan dan Fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD yang
merupakan perubahan terbaru dari undang-undang Susduk sebelumnya pun
ternyata tidak dapat menjawab kebutuhan akan pengaturan yang lebih
signifikan mengenai ...
"
Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:4 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Catur Alfath Satriya
"
Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki DPD hanya bersifat subordinatif terhadap DPR. Permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut tidak hanya terjadi dalam legislasi dan pengawasan, namun juga terhadap keterlibatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65486
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
I Gede Sura Diputra
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S25348
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S8666
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Syamsudnin Haris
Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2010
328.598 SYA k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Nuansa Cipta Swara Nusantara,
340 SWANUS
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Gitta Nur Wulan
"
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahan transportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnya membutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintah pusat membentuk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63076
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Febri Ivana
Jakarta: UNDP, [ tt ]
R 328.598 FEB h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Muchammad Zaidun
Jakarta : UNDP, [ tt ]
R 328.598 MUC h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Satya Arinanto
Jakarta : UNDP, [date of publication no identified]
R 328.598 SAT h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library