Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Sebagai Negara kepulauan, pemerintah Indonesia memberikan subsidi dan public service obligation (PSO) kepada kapal Tol Laut, Pelni dan Perintis untuk mendistribusikan barang ke pulau-pulau kecil. Ketiga jenis kapal tersebut secara independen mengelola waktu dan jaringan masing-masing. Akibatnya jaringan distribusi menjadi tidak efisien dan belum dapat secara maksimal menekan biaya angkut serta biaya subsidi-PSO. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan model bi-level dalam integrasi jaringan transportasi laut pada sistem distribusi barang di wilayah yang berciri kepulauan. Model upper level bertujuan meminimalkan jumlah kapal yang dioperasikan, sedangkan model lower level bertujuan menentukan rute yang memaksimalkan profit dalam distribusi barang yang melibatkan kapal Tol Laut, Pelni dan Perintis. Penggunaan genetik algoritma (GA) dalam pemecahan masalah dengan bentuk jaringan milk run time windows (MRTW) mampu mengakomodir variabel uncertainty berupa fluktuasi muatan dan tinggi gelombang yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Hasil validasi model dengan tes empiris pada kasus di Indonesia menunjukkan bahwa model dapat memberikan nilai optimal dalam menyelesaikan masalah integrasi jaringan. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jumlah kapal yang beroperasi, penerapan sistem cluster dan intervensi variabel uncertainty dalam penentuan rute kapal berpengaruh terhadap profit kotor. Penerapan sistem cluster mampu meningkatkan profit sebesar 36,5% dibandingkan tanpa clustering. Pengaturan rute kapal yang diintegrasikan secara real time dengan mempertimbangkan variabel fluktuasi muatan dan tinggi gelombang, memiliki konsekuensi bahwa profit kotor yang diterima mengalami penurunan sekitar 11,8% dibandingkan tanpa mempertimbangkan tinggi gelombang. Namun ada jaminan bahwa semua muatan akan terdistribusi sehingga masalah kelangkaan barang di wilayah terpencil, terluar dan perbatasan Indonesia mampu diatasi.

---

As an archipelagic country, Indonesian government gives subsidy and public service obligation (PSO) to Sea Tollway, Pelni and Pioneer vessels to distribute freights to small islands. These three types of vessel are independently managing their own time and network. As the result, the distribution network becomes inefficient and not optimal in suppressing transport cost and subsidy-PSO cost. The aim of this research is to develop and implement bi-level model in sea transport network integration on freight distribution system on archipelagic territory. Upper level model is intended to minimalize the number of operated vessels, while lower level model is intended to determine the route that maximize the profit in freight distribution that involves Sea Tollway, Pelni and Pioneer vessels. The application of genetic algorithm (GA) in problem solving on milk run time windows (MRTW) network can accommodate the uncertainty variable, namely cargo fluctuation and wave height that has not been done by previous research. The result of model validation with empirical test on the case in Indonesia shows that the model can gives optimal value in solving the network integration problem. The sensitivity analysis shows that the number of operating vessels, implementation of cluster system and the uncertainty variable intervention on the determination of vessel route affect the gross profit. The application of the cluster system can increasing profits by 36.5% compared without clustering. The management of vessel route should be integrated in real time by factoring the cargo fluctuation and wave height variable, with consequence that the received gross profit is decreasing by 11,8% when compared to the condition without the wave height consideration. However  there is a guarantee that all cargo will be distributed so that the problem of scarcity of goods in remote area, outermost and Indonesian borders can be solved.

"

"ABSTRAKMenggunakan pemodelan permainan dan simulasi diagram pengaruh ditunjukkan bahwa BUMN yang menjalankan beban kebijakan Public Service Obligation yang diamanatkan Pemerintah mengalami masalah Soft Budget Constraint SBC dimana BUMN akan merenegosiasikan bujet setelah kontrak disepakati Selain dari shock eksogen yang berada di luar kuasa para aktor hal ini juga dapat disebabkan karena komitmen finansial Pemerintah terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut selaku prinsipal dapat dieksploitasi oleh BUMN selaku agen suatu moral hazard terlebih karena prinsipal tidak memiliki informasi sempurna atas agen Pengurangan beban kebijakan kepemilikan informasi yang lebih banyak oleh prinsipal dapat mengurangi tingkat keparahan SBC.

---

ABSTRACT

Using game modelling and influence diagram simulation, it has been shown that State-Owned Enterprise (SOE) which has been mandated by the Government to deliver Public Service Obligation (a form of policy burden), will be subjected to the problem of Soft Budget Constraint (SBC), where the SOE will renegotiate its budget after a contract has been agreed. Aside from the exogenous shocks that are beyond the hands of involved actors, the SBC problem arises mainly from the Government?s principal financial commitment on the sustainability of the policy; this may be exploited by the SOE agent due to asymmetric information the principal has over the agent. Decrease of the policy burden, and more informations known to the principal, may help lessen the severity of the SBC problem."

"Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi merubah pola monopoli yang awalnya dimiliki oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi disamakan kedudukannya dengan badan usaha lain, sehingga memungkinkan peluang terhadap badan usaha lain tersebut masuk dalam setiap kegiatan usaha, oleh karena itu dalam pembahasan pertama membahas mengenai, bagaimana peluang Badan Usaha Milik Swasta dalam sektor ketenagalistrikan dan migas apakah berpeluang pula terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Public Service Obligation PSO yang mana perintah tersebut diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara UU BUMN. Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat 1 UU BUMN menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan PSO kepada BUMN, dalam hal ini adalah PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, sebagai BUMN dengan bentuk Persero, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, tujuan tersebut tertuang pula pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12 UU BUMN. Oleh karena itu, pembahsan kedua dalam penulisan ini membahas mengenai keselarasan antara tujuan untuk mencari keuntungan dan melaksanakan PSO oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero. Dalam menjawab dua permasalahan tersebut akan digunakan metode penulisan yuridis-normatif yang mengarah pada pendekatan Undang-Undang dengan melibatkan sumber hukum primer berupa data wawancara dan sumber hukum sekunder berupa penggalian literatur sehingga menghasilkan hasil analisa pertama yaitu, pelaksanaan kegiatan PSO dapat diberikan atau diamatkan pula kepada Badan Usaha Milik Swasta BUMS dalam sektor ketenagalistrikan dan sektor migas melalui kegiatan tender terhadap kegiatan PSO tersebut. Dan menghasilkan hasil analisa kedua yaitu, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero sebagai BUMN yang melaksanakan PSO, dan tujuan untuk mengejar keuntungan sebagai PT. Persero sebenarnya telah selaras diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada PT. PLN Persero masih ada beberapa hambatan, sedangkan PT. Pertamina Persero baik tujuan kegiatan PSO maupun kegiatan non-PSO sudah dapat berjalan secara beriringan atau selaras.

---

The structure in electricity industry sector and oil and gas industry sector in Indonesia has changed with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act before, and also in oil and gas industry has changed with the enactment of the Act No. 22, 2001. The whole of that Acts changed the role and position of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero . In electricity industry, the Act No. 30, 2009 changed the role and position of PT. PLN Persero as power holder to become concessionaire that could make an opportunity for the Private Owned Enterprises in the electricity industry, and also the Act No. 22, 2001 changed the role and position of PT. Pertamina Persero that could make an opportunity too for Private Owned Enterprises in oil and gas industry. Therefore, it is necessary to do research on the opportunity of Private Owned Enterprises both in electricity sector and oil and gas sector, especially about the kind of opportunity for Private Owned Enterprises is that just for the commercial business activities or included about Public Service Obligation PSO activities. The next research is about the implementation of PSO activities. PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero has a main objective to pursue benefits based on the Act No. 19, 2003 about Indonesia state owned enterprises Article 1, 2, and 12. However, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero which got some special assignment by Government to implement PSO activities based on Indonesia state owned enterprises Act Article 66 to carrying out the public service function. Therefore, the research would analyze the balance between the main objective to pursue benefits and to implement PSO activities of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises in Indonesia.

This study used normative law research with primary law material was obtained from analyzing related law regulations, whereas the secondary law material derived from literature and interview towards informant from Ministry of Indonesian State Owned Enterprises PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero. For the first analysis, the implementation of PSO can be given to Private Owned Enterprises both in the electricity and the oil and gas sector through tender activities. And for the second analysis, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises carry out the PSO, and a goal to pursue profit as PT. Persero has actually been aligned stipulated in the legislation but in PT. PLN Persero there are still some obstacles, while PT. Pertamina Persero has good purpose PSO activities and the activities of non PSO have been able to run in parallel or aligned. "