Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia, tidak selalu didasarkan oleh pertimbangan ekonomi. Karena alasan tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan menganalisa kebijakan proteksi perdagangan internasional di Indonesia, yang menitik beratkan pada pengaruh non-ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian empirik dan tinjauan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pertimbangan non-ekonomi, terutama politik, sangat dominan pengaruhnya bagi pemerintah Indonesia dalam penetapan tingkat proteksi industri manufaktur. Pengusaha industri yang berhubungan mesra dengan pemegang kekuasaan politik dapat menikmati tingkat proteksi yang lebih tinggi. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pemerintah Indonesia tidaklah terlalu perduli dengan ekonomi biaya tinggi yang membebani perekonomian, di mana konsumen harus membiayai inefisiensi dari industri besar. Kiranya, restrukturisasi dan demokratisasi perekonomian adalah sebuah kebutuhan yang mendesak"

"Partisi relung antara spesies mesopredator belum banyak dikaji, padahal informasi partisi relung spesies sangat diperlukan dalam perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif di tengah ancaman kerusakaan habitat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh massa tubuh terhadap pembagian relung spasial 6 spesies mesopredator yang menempati Intensive Protection Zone (IPZ) di dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Keenam spesies yang dikaji adalah Cuon alpinus, Catopuma temminckii, Neofelis diardi, Pardofelis marmorata, Prionailurus bengalensis, dan Prionodon linsang. Data spesies yang terdeteksi kamera penjebak dianalisis dengan metode okupansi single season multi-species menggunakan variabel elevasi, kelerengan, NDVI, jarak ke tepi hutan, jarak ke sungai, serta okupansi mangsa, untuk mendapatkan nilai indeks interaksi spesies (Species Interaction Factor/SIF). Keberadaan spesies dideteksi menggunakan kamera penjebak yang dipasang selama 186 hari di 65 petak berukuran 3x3 km dalam IPZ sejak 21 Mei sampai 22 November 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisi spasial diamati terjadi pada pasangan spesies Prionailurus bengalensis-Prionodon linsang dan rasio massa tubuh tidak memiliki pengaruh terhadap partisi spasial yang terjadi pada pasangan spesies mesopredator di Intensive Protection Zone Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

---

Spatial partitioning among mesopredators has not been widely studied, even though the information is crucial for conservation management planning amid habitat destruction threats. Therefore, this study aimed to fill the knowledge gap by determining the extent of influence of body mass on spatial partitioning of 6 mesopredators species in Intensive Protection Zone (IPZ) Bukit Barisan Selatan National Park (BBSNP). Species detection data collected by camera trap was analyzed using single season multi-species occupancy analysis method and 6 variables including elevation, slope, NDVI, distance to forest edge, distance to river, and prey occupancy to generate species interaction factor (SIF) value. Species detection data was collected using camera trap survey for 186 days in 65 camera stations with 3x3 km grid size from May 21st until November 22nd, 2019. Study results shows that Prionailurus bengalensis-Prionodon linsang species pair is going through spatial partitioning and body mass does not have any influence on spatial partitioning among mesopredators species."

"Proteksi merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah untuk melindungi industri-industri baru atau industri strategis dari segala sesuatu yang dapat menghambat proses produksi dan pada gilirannya akan mengurangi output. Industri dasar besi dan baja merupakan suatu industri yang memberikan kontribusi besar bagi industri-industri lain yang menggunakan output industri dasar besi dan baja dalam proses produksinya, seperti industri otomotif, alat berat, pipa konstruksi, dan sebagainya. Jadi performance industri dasar besi dan baja akan mempengaruhi performance industri-industri yang menggunakan output industri dasar besi dan baja dalam proses produksinya. Dengan alasan tersebut, maka industri dasar besi dan baja dilindungi pernerintah dan mulai dikurangi secara bertahap pada akhir tahun 1992, dan sampai akhir tahun 1994 industri ini sudah tidak mendapat fasilitas proteksi lagi. Pemberian proteksi ini mengakibatkan industri dasar besi dan baja merupakan suatu contoh penerapan infant industry argument. Jika dihubungkan dengan efisiensi, maka proteksi yang berlebihan membawa dampak inefisiensi bagi industri yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat proteksi maka semakin rendah tingkat efisiensi industri tersebut. Demikian juga halnya dengan industri dasar besi dan baja, yang efisiensinya sangat rendah selama mendapat proteksi. Dan memang fasilitas proteksi ini akan membawa dampak high cost economy. Oleh sebab itu alangkah baiknya jika pemerintah menyeleksi terlebih dahulu industri-industri yang akan diberikan fasilitas proteksi di samping menetapkan batas waktu pemberian fasilitas proteksi tersebut dengan wajar sehingga membuat industri tersebut mandiri serta dapat mengurangi kerugian ekonomi secara nasional."

"ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi mengenai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi karena meyakini bahwa perdagangan bebas tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian domestik Amerika Serikat, akan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keuntungan bersama antar negara. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap perdagangan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas.Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma ekonomi politik internasional, teori perdagangan bebas, merkantilisme, dan nasionalisme ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif.Hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain: Pertama, kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari bentuk kekecewaan Amerika Serikat yang memuncak terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melihat kepemimpinan Amerika Serikat cenderung melemah yang ditandai dengan adanya defisit perdagangan, permasalahan terkait teknologi, dan rencana Made in China 2025. Proteksionisme memicu respon dari Tiongkok dan pada akhirnya menciptakan perang dagang. Perang dagang merujuk pada perebutan posisi sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi di dunia. Kedua, kebijakan proteksionisme menjadi bumerang bagi domestik Amerika Serikat dan menimbulkan implikasi bagi negara sasaran proteksionisme yaitu Tiongkok serta negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme tidak menjadikan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan secara maksimal, bahkan semakin berkontribusi membuat perdagangan yang jauh lebih tidak adil.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to explore about protectionism policy of the United States of America towards Chinas trade. The United States of America firmly upholds free trade and economic openness because it believes that free trade is not only aimed at promoting the domestic economy of the United States of America, but also as a tool to create mutual benefits between countries. On the contrary, the United States of America in the era of President Donald Trump implemented a policy of protectionism towards Chinas trade. Protectionism policy is the United States strategy to overcome the harmful effects of free trade.To analyze the problems in this research, the author uses the paradigm of the international political economy, free trade theory, mercantilism, and economic nationalism. The research method used in this research is a qualitative research method with an explorative research type.The findings of this research are: First, protectionism policy is part of the United States disappointment that is culminated in a free trade system because the result of free trade does not the wishes of the United States. President Donald Trump sees the United States leadership as weakening marked by trade deficits, technology-related problems, and the plan of Made in China 2025. Protectionism triggers a response from China and ultimately creates a trade war. Trade war refers to the struggle for position as the leading economy and technology in the world. Second, protectionism policy backfires the domestic of the United States and has implications for the protectionist target countries, namely China and developing countries such as Indonesia. Thus, protectionism policy does not make the United States benefit maximally, and it even contributes to making trade far more unfair."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan protokol-protokol ASEAN-SAM seperti yang ditentukan dalam Multilateral Agreement on Air Services MAAS, Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services MAFLAFS, dan Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passenger Air Services MAFLPAS. Pada tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi ketiga perjanjian transportasi udara ASEAN tersebut. Namun, Indonesia sampai saat ini hanya melakukan pembukaan akses kepada maskapai asal ASEAN di lima bandara utama. Implementasi parsial yang dilakukan Indonesia tersebut menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep ACF. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi parsial dari ASEAN-SAM merupakan hasil kontestasi politik antara koalisi-koalisi yang memiliki kepentingan berlawanan. Dalam kontestasi ini, koalisi penentang ASEAN-SAM memiliki keunggulan dalam kepentingan dan akses dibanding koalisi pendukung. Hal tersebut membuat koalisi penentang dapat memajukan kepentingannya di tingkat nasional. Hasil ini, apabila dilihat dalam konteks yang lebih luas, menggambarkan hambatan yang dialami Indonesia dalam pengembangan agenda regionalisme ASEAN. ASEAN-SAM memperlihatkan Indonesia masih memiliki agenda nasionalisme yang substansial dalam beberapa institusinya.

---

This research aims to explain the reason of Indonesia action not to fully implements ASEAN SAM protocols which are described in Multilateral Agreement on Air Services MAAS, Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services MAFLAFS, and Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passenger Air Services MAFLPAS. In 2016, Indonesia has already ratified those three agreements. However, until now, Indonesia only opens access to all ASEAN airlines in five main airports. The partial implementation done by Indonesia inspite of ratification makes an intriguing question to be the base of this research. This research would use ACF to answer the problem stated above. The research found that the partial implementation of ASEAN SAM in Indonesia is the result of political struggle between competing coalitions with diverse interests. The result of the research show the resistant coalition has the competitive edges in interest and access against the competing coalitions. This made the resistant coalitions could advance its interest in national arena. The research, viewed in wider context, shows the obstacle faced by Indonesia on the development of ASEAN regionalism agenda. ASEAN SAM shows Indonesia has substantial nationalist agenda in its economic policy."

"

Ancaman proteksionisme hijau di Uni Eropa tertera dalam Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Tesis ini mengkaji (i) hukum WTO tentang diskriminasi dan perlindungan lingkungan beserta pula (ii) alasan untuk Indonesia untuk mengajukan klaim bahwa RED II diskriminatif. Melalui penelitian hukum normatif yuridis dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa pertama, hukum WTO terdiri dari beberapa artikel dalam Perjanjian Teknis Hambatan Perdagangan (TBT) dan Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif (GATT), yang tertera dalam Pasal 2.1, 2.2, dan 5.1 Perjanjian TBT serta Pasal III: 4, XX (b), dan XX (g) dari GATT bersama dengan yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO. Kedua, RED II bersifat diskriminatif karena konsep perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang menargetkan pengurangan minyak sawit mentah (CPO) menjadi 0% pada tahun 2030, sedangkan produk domestik sejenisnya, yaitu minyak lobak, minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Sarannya adalah untuk menerapkan pasal-pasal yang telah diuraikan serta yurisprudensi yang relevan dalam hal Indonesia memutuskan untuk melanjutkan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Selanjutnya, disarankan bahwa klaim Indonesia didukung oleh data ilmiah dan teknis untuk mendukung klaim hukum.

---

The threat of green protectionism in the European Union is prevalent within the enactment of Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). This thesis examines (i) the WTO law on discrimination and environmental protection as well as (ii) the grounds for Indonesia to claim that RED II is discriminative. Through conducting a juridical normative legal research whilst applying a qualitative approach, it can be concluded that firstly, the WTO law comprised of several articles in the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement and General Agreement on Trade and Tariff (GATT), which includes but not limited to Article 2.1, 2.2, and 5.1 TBT Agreement as well as Article III:4, XX (b), and XX (g) of GATT alongside with the relevant jurisprudence of WTO case laws. Secondly, RED II is discriminatory due to the concept of indirect land use change (ILUC), which targets the reduction of crude palm oil (CPO) to 0% in the year 2030, whereas like products, namely rapeseed oil, soybean oil, and sunflower seed oil, are exempted from such reduction. The suggestion would be to apply the aforementioned Articles, as well as the relevant jurisprudence, in the event that Indonesia decides to continue the dispute settlement mechanism within the WTO. Next, it is suggested that the claims are supported by further research on scientific and technical data in addition to the legal claims.

"