Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putri Athira
Studi komparatif terkait kedudukan hukum nota kesepahaman memorandum of understanding sebagai pra kontrak berdasarkan buku iii kuhperdata dan doktrin promissory estoppel di Inggris dan Amerika Serikat = A comparative study regarding legal standing of memorandum of understanding as pre contract based on book iii of Indonesian civil code and doctrine promissory estoppel in England and United States of America / Putri Athira
" ABSTRAK
Permasalahan mengenai kedudukan hukum nota kesepahaman kerap kali muncul mengingat sering digunakannya nota kesepahaman dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan bisnis. Nota kesepahaman digunakan sebagai dokumen pendahuluan atau pra-kontrak yang berfungsi sebagai pengikat komitmen pada masa negosiasi, sebelum dibentuknya kontrak kerja sama yang sebenarnya. Oleh karena fungsinya yang hanya digunakan sebagai pendahuluan, seringkali kedudukan hukumnya dan kekuatan mengikatnya menjadi permasalahan yang akhirnya menyebabkan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan menjadi terabaikan. Terkait kedudukan hukum nota kesepahaman ini masih perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan hukum ... "
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S59940
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Saputra Rusmin
Implikasi yuridis dalam pengelolaan panas bumi di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi (Studi kasus nota kesepahaman antara Kementrian ESDM dan Kementrian Kehutanan terkait sembilan wilayah kerja panas bumi di kawasan hutan konservasi)
" ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman. Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan ... "
2012
T31734
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Abi Rafdi
Kedudukan dan kekuatan mengikat nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) ditinjau dari segi hukum perjanjian : analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1681/K/PDT/2011 = Legal standing and binding of memorandum of understanding analyzed from contract law : analysis on Supreme Court Decision No. 1681/K/PDT/2011
" Skripsi ini membahas tentang nota kesepakatan (memorandum of understanding) yang merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Nota kesepakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai nota kesepakatan membuat kedudukan dan kekuatan mengikat dari nota kesepakatan menjadi samar-samar. Hasil penelitian menyarankan agar nota ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44510
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Artha Puspitasari
Peranan Memorandum of Understanding dalam Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus) Pembangunan Wiltop Trade Center (WTC) Jambi antara Pemerintah Daerah Jambi dengan PT. Simota Putra Parayudha)
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Mohammad Galih Aditya
Analisa terhadap keabsahan status Memorandum of Understanding dengan Analisa Yuridis Putusan No. 126/PDT/2013/PT.DPS jo. No. 419/Pdt.G/2012/PN.Dps = Analysis on the validity status of Memorandum of Understanding with case study Verdict No. 126/PDT/2013/PT.DPS jo. No. 419/Pdt.G/2012/PN.Dps
" Karena kedudukan Memorandum of Understanding di Indonesia masih terbilang awam dan dikareanakan KUH Perdata tidak mengatur secara spesifik mengenai Memorandum of Understanding, maka dengan ini penulis ingin menganalisa lebih dalam mengenai pengaturan dan penerapan Memorandum of Understanding yang benar dan diakui oleh KUH Perdata. Pembahasan mengenai Memorandum of Understanding ini dirasa penting karena seiring dengan berkembangnya sektor bisnis di Indonesia, penerapan Memorandum of Understanding sering dijumpai oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Memorandum of Understanding ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61960
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library