Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Simanjuntak, Elizabeth Dumora

Menilik pergeseran karakter koperasi yang menyerupai perseroan terbatas analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 28 puu xi 2013 yang membatalkan uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian = Observing the similarity of cooperatives character with the limited corporation analysis of constitutional court verdict no 28 puu xi 2013 concerning cancellation of cooperatives act no 17 year 2012 / Elizabeth Dumora Simanjuntak

" ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder diantaranya perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Adapun pengaturan koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dinilai menyerupai ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44903

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Gelora Mahardika

Efisiensi penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagai perwujudan asas kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan = Efficiency of internal dispute settlement parties as the embodiment of the principle of rule of law in public administration internal dispute of political party case study post reform era

" Tesis ini membahas tentang dinamika perselisihan internal partai politik paska reformasi. Bagaimana terjadinya tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status partai politik. Badan hukum yang pada awalnya berfungsi untuk mengembalikan kedaulatan partai politik ke tangan anggota justru menjadi alat politik baru bagi pemerintah. Berbagai macam putusan pengadilan telah dikeluarkan, namun bukan menyelesaikan justru menimbulkan kekacauan baru dalam dunia hukum ketatanegaraan Indonesia.Penelitian ini melihat bagaimana mekanisme penyelesaian partai politik yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46153

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ketty Astari

Pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum: analisis hukum terhadap sistem administrasi badan hukum = The settings of association as legal entity legal: analysis on legal entity administration systems

" Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum melalui SABH tentunya diharapkan sinkron dengan pengaturan Akta pendirian dan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Prosedur pengesahan perkumpulan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ivan Gelium Lantu

Peranan notaris dalam perubahan perseroan terbatas non fasilitas menjadi penanaman modal asing

" Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu meningkatnya investor asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara membeli saham PT Non Fasilitas sehingga PT tersebut berubah menjadi PMA. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah berubah menjadi PMA tersebut sudah terlebih dahulu mempunyai saham pada PT lain, apakah PT lain tersebut akan berubah menjadi PMA juga? Perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA memerlukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27444

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tiara Nuswantari

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yayasan Yang Berstatus Badan Hukum dan Non Badan Hukum = The Legal Protection of Foundation's Assets As a Legal Entity and As a Non Legal Entity

" Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31404

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nasution, Hafizha Rika

Pengaturan mengenai pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ditinjau dari sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid) koperassi = Regulations concerning the ratification of Cooperative Legal Entities in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services Electronically Judging from the nature of the Cooperative Legal Entity (Rechtpersoonlijkheid) / Hafizha Rika Nasution

" ABSTRAK

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP. Dengan rumusan masalah pada penulisan ini menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (rechtpersoonlickheid) khususnya koperasi, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman koperasi ... "

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lalamentik, Ivan Satrio

Tanggung jawab pelaku usaha berbentuk badan hukum dalam hukum persaingan usaha ditinjau dari doktrin separate legal entity dan doktrin single economic entity = Undertaking s liability of legal entity form in competition law based on separate legal entity doctrine and single economic entity doctrine

" Pesatnya perkembangan ekonomi melatarbelakangi timbulnya perusahaan dengan struktur induk-anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham. Namun, hukum perusahaan di Indonesia hanya mengakui doktrin separate legal entity dari struktur tersebut. KPPU dalam Putusan Temasek tidak mengakui separate legal entity, melainkan menggunakan doktrin single economic entity yang ditafsirkan dari definisi "Pelaku Usaha" UU 15/1999. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa KPPU menggunakan doktrin tersebut untuk memperluas yurisdiksinya (prinsip ekstrateritorial). Hasil penelitian membuktikan bahwa doktrin single economic entity tidak memiliki dasar ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57403

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana

Pemerintahan Desa Adat di Bali sebagai Badan Hukum Publik dan Kewenangannya = Traditional Village Government in Bali as a Public Legal Entitiy and Its Authourities

" Tesis ini membahas mengenai eksistensi pemerintahan desa adat di Bali dalam perspektif sebagai badan hukum publik beserta otonomi aslinya yang memberi wewenang untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri khususnya yang berdimensi publik. Pemerintahan desa adat di Bali sebagai salah bentuk kesatuan masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihormati berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Namun pengaturan lebih lanjut di peraturan perundangan masih bersifat parsial yang tidak selalu menjadikannya ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Miftahul Jannah

Status dan perlindungan hukum pegawai Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum setelah ditetapkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi = Statue and legal protection of University of Indonesia employee as higher education state of legal entity ptn bh after law no 12 2012 about higher education applied

" ABSTRAK Penetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Universitas Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status perguruan tinggi berdampak pada status kepegawaian di Universitas Indonesia. Tidak terdapat ketentuan aturan hukum mengenai perlindungan hak dan kewajiban bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di lingkungan UI. Tumpang tindih antara Undang- Undang Ketenagakerjaan, Statuta Universitas Indonesia, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengakibatkan ketidakjelasan status dan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44350

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Baruga Ermond

Status hukum anak perusahaan grup badan usaha milik negara persero sebagai separate legal entity di Indonesia = Legal status of the subsidiary of the state-owned group companies as a separate legal entity in Indonesia

" Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grup yang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan pembentukan perusahaan grup ini. Mulai dari tidak adanya peraturan yang sistematis, rinci, dan komperhensif mengenai pembentukan perusahaan grup beserta hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya, hingga terlalu ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T53835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian