Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query
Maria Wangsalegawa
"
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau REIT, diperkenalkan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang mengadopsi konsep Collective Investment Scheme yang memiliki karakteristik serupa trust dengan kewajiban fidusia terhadap kepentingan beneficiaries, dan konsep produk Real Estate Investment Trusts suatu model investasi dengan aset dasar penerbitan efek berupa aset real estat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan produk Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44003
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hasibuan, Yakup Putra
"
ABSTRAK
REITs telah diatur di Indonesia di bawah bentuk Kontrak Investasi Kolektif, KIK-DIRE. Salah satu masalah terbesar mengenai bentuk hukum dari REITs di Indonesia terkait dengan Pasal 6 Peraturan OJK No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian di Dana Investasi Real Estat - yang menyatakan bahwa Real Estate Investment Trust atau Dana Investasi Real Etat dapat menginvestasikan dana dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company SPC . Ini menimbulkan pertanyaan apakah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66198
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hudson, Alastair
London: Sweet & Maxwell, 2000
346.066 HUD l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sembiring, Sentosa author
Bandung: Nuansa Alia, 2018
346.09 SEM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sembiring, Sentosa
Bandung : Nuansa Aulia, 2010
346.09 SEM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fahrul Ismaeni
"
Persaingan di industri perbankan yang sangat ketat, membuat para pelaku di industri ini sekarang tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kegiatan perbankan konvensional. Akan tetapi mulai mengintegrasikan dengan layanan jasa lain salah satunya reksadana. Tujuan penelitian hukum ini ingin menganalisis ketentuan hukum yang ada, termasuk bagaimana peran instansi yang bertindak selaku regulator di dalamnya. Walaupun secara hukum telah diatur, bahkan menjadi ranah yang berbeda antara hukum perbankan dan hukum pasar modal, pelaksanaannya belum efektif.
Permasalahan yang diketemukan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17323
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lutfi Djoko Djumeno
"
ABSTRAK
Permasalahan dalam rnakalah ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui kawasan
(PT.Kawasan Berikat Nusantara/KBN) untuk merangsang berkembangnya produksi
ekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non minyak dan gas bumi serta jasa, dengan
memberikan fasilitas penangguan pembayaran bea masuk dan atau pungutan negara
lainnya, dan, pelayanan perijinan satu atap.
Fasilitas yang diberikan PT.KBN kepada investor merupakan monopoli dalam
pengelolaan kawasan berikut yang diberikan Pemerintah khusus kepada BUMN tersebut
yaitu perlakuan khusus kepabeanan, dan secara tidak langsung badan usaha ini diberi
wewenang melaksanakan sebagian tugas ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
M. Arief Setiawan
"
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 jo. UU Nomor 11 Tahun 1970 merupakan dasar hukum Penanaman Modal Asing (PMA) 2 (dua) jenis investasi adalah investasi portofolio (pembelian saham untuk investasi melalui Bursa Efek) dan Foreign Direct Investment (FDI). Pembahasan tesis ini ditekankan kepada pengembangan FDI di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan studi kasus di daerah terpencil di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sejak tahun 1967sampai 1997. Unsur-unsur PMA atau FDI antara lain adanya ?capitaI assets ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Auliana Ellsya
"
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Pokok permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54773
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Ramadinan Saptara
"
Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certain
classes of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, the
Indonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“Presidential
Decree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising from
administrative decisions issued by the regency governments. Notifications of
exclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investment
treaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction.
Moreover, the terms of Indonesia’s ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
