Ditemukan 245 dokumen yang sesuai dengan query
Winda Roselina Effendi
"
Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik kewenangan antara Badan pengusahaan Batam dan Pemerinta Kota Batam. Latar belakang dari dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Tumpang tindih kewenangan di daerah pasca desentralisasi di Indonesia merupakan gejala umum yang memicu terjadinya konflik kepentingan di daerah.
Dalam mendeskripsikan dan menganalisis ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T45158
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Emie Yuliati
"
Kebijakan desentralisasi di Indonesia secara tegas mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dan telah membawa perubahan besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, menurut beberapa ahli pemekaran daerah tidak membawa perubahan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut, penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut apakah pembentukan daerah otonomi baru karena pemekaran ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T28352
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Edy Sutrisno
"
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif analitis. ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
D2076
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Mustari Irawan
"
Masalah desentralisasi di Indonesia berkaitan dengan pengalihan urusan ke daerah yang dimaknai dan diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah melalui regulasi lokal. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk belum sepenuhnya mengakomodir prinsip dan karakter desentralisasi. Sebagai kota periphery dari Jakarta, kota Tangerang dijadikan sebagai city example. Organisasi Perangkat Daerah dianalisis dengan mengadopsi konsep hirarkhi proses kebijakan dari Broomley, berfokus pada analisis tiga level pelembagaan regulasi, regulasi nasional pada level makro, regulasi daerah pada level meso dan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
D2065
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Ambarita, Indra Gunawan
"
Skripsi ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan untuk menganalisis dampak pemberlakuan desentralisasi terhadap penurunan tutupan hutan yang terus terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan data citra satelit MODIS periode 2000-2008, penelitian ini ingin melihat dampak pemberlakuan desentralisasi kehutanan dan pemekaran daerah terhadap ekstraksi kayu dari hutan. Selain itu, penelitian ini ingin melihat pengaruh sektor-sektor ekonomi dan keuangan daerah terhadap deforestasi. Penelitian ini menggunakan tiga metode estimasi secara ekonometris terhadap data panel yaitu fixed effect, random effect, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56785
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Washington: The World Bank, 2005
352.2 Eas
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Djoko Harmantyo
"
Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 129 tahun 2000. Sedangkan konflik keruangan (spatial conflict) adalah potensi konflik kewilayahan yang timbul akibat adanya garis batas yang membagi satu wilayah menjadi dua wilayah yang berbeda. Prinsip desentralisasi dan ...
"
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2007
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JIP 44(2014) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JIP 44(2014) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JKAP 13(1-2)2009
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
