Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Pentingnya revitalisasi dekonsentrasi untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah

JIP 43(2013)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Lintang Galih Pratiwi

Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Mengawasi Pembentukan Peraturan Daerah: Harmonisasi, Evaluasi Dan/Atau Fasilitasi = Central Government Authority in Supervising the Formation of Regional Regulations: Harmonization Evaluation and/or Facilitation

" Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T55244

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Armin

Hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia

" Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan pola hubungan pusat daerah masih mencari bentuk ... "

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 11 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Gigih Alfrian Pratama Putra

Motivasi dan kendala percepatan penyaluran kas daerah

" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fenomena berupa kepemilikan kas berlebih yang signifikan di pemerintah daerah dan motivasi yang mendasarinya. Permasalahan ini bermula saat pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk tidak segera menggunakan kas yang diterima dan mengendap sebesar Rp180 triliun hingga Rp200 triliun dalam rentang 2018 – 2020. Jumlah tersebut antara lain berasal dari transfer dana perimbangan pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengarsipan, observasi, dan wawancara sebagai teknik ... "

Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022

336 ITR 7:2 (2022)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Siwi Sulistyaningtyas

Kewenangan pusat dalam bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah = Central authority in order to the slum upgrading program on region

" Tesis ini menjelaskan mengenai pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat diwujudkan dalam program penanganan kumuh yaitu Kota Tanpa Kumuh, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyiapkan dokumen pendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52783

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wahyu Widhianto

Good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat

" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan dengan objek kajian. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat masih menghadapi berbagai hambatan. Penerapan prinsip-prinsip good governance tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27984

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sarwoto

Admistrasi pemerintahan Prancis / Sarwoto

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

350.094 4 SAR a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nababan, R. Kemala

Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka pengelolaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia = The authority of central government and local government in the framework of geothermal resources management for indirect use in Indonesia

" Skripsi ini membahas mengenai pola pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundangan sebelum tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2014. Analisis dalam skripsi ini berfokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi urusan di bidang panas bumi menjadi salah satu penghambat optimalisasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Oleh sebab itu, pengaturan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64855

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian