Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The aim of this paper is to illustrate empirically, through the use of prominent examples, the degree of occupational sex segregation in Japan and the impact that the decline in such segregation has had on Japanese industrial relations...."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini sudah menjadi benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Keadaan yang sudah berlangsung lama bahkan terus bertambah parah itu sepertinya tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki. Korelasi antara jalan raya, kemacetan dengan kendaraan bermotor sangat kuat sekali. Pertambahan jaringan jalan ibarat deret hitung, sedangkan pertambahan kendaraan bermotor ibarat deret ukur, akibatnya semakin lama beban kota Jakarta semakin berat saja untuk bisa mengakomodasikan pertambahan kendaraan bermotor. Sementara pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda empat tiap tahun meningkat pesat, tingginya arus urbanisasi, pesatnya perkembangan ekonomi di Jakarta, merupakan konsekuensi langsung yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan dan bertambahnya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKJ Jakarta, memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu dengan dikenakan "Tarif Progresif PKB" dengan maksud selain untuk penerimaan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan jalan raya dan faktor keadilan. Namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak seiring dengan paradigma perpajakan dan tidak sepaham dengan tiga unsur pokok sistem perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup lemah dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan perpajakan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau lebih baik dicabut sehingga untuk meningkatkan kinerja dari Samsat yang menangani PKB dan BBN-KB (baik dilihat dari sisi potensi dan penerimaannya) perlu adanya kebijaksanaan perpajakan yang merupakan reformasi sehingga lebih adil, jelas, sederhana dan ekonomis. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut."

"ABSTRAKPenerapan referensi tarif premi risiko murni asuransi kendaraan bermotor yang ditetapkan Departemen Keuangan belum mencerminkan perkiraan klaim peserta asuransi sesuai karakteristik risikonya sehingga menimbulkan kekurangadilan bagi peserta asuransi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi claim frequency dan claim severity untuk dipertimbangkan dalam penyusunan referensi tarif premi risiko murni yang lebih adil. Melalui metode regresi linier terbukti bahwa variabel-variabel Wilayah Operasional dan Status Polis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap claim frequency, sedangkan variabel Wilayah Operasional, Umur Kendaraan, Status Polis, dan Harga Pertanggungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap claim severity. Berdasarkan variabelvariabel yang memiliki pengaruh yang signifikan tersebut disusun tarif premi risiko murni dengan klasifikasi tarif yang lebih adil.

---

ABSTRACT

Pure risk premium rate reference issued by Ministry Of Finance is not yet considering all relevant variables that influence projected policyholders claim. This research triesb to identify variables that influencing Claim Frequency and Claim Severity that ends up in claim cost. Results of this research show that Region and Policy Status (i.e. new or old business) significantly influence Claim Frequency, while Region, Vehicle Age, Policy Status, and Sum Insured significantly influence Claim Severity. Based on variables that significantly influence the Claim Frequency and Claim Severity, pure rate premiums are classified to better reflect projected policyholders claim and equitable. The pure risk premium resulted from this research believed to be more equitable than pure risk premium referenced by Ministry of Finance."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan pribadi dengan peningkatan jaringan jalan. Tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi itu disebabkan oleh ketergantungan kepada moda tersebut, karena jarak yang jauh antara lokasi tempat tinggal dan tempat kerja serta lokasi pemenuhan kebutuhan hidup lain. Ditambah dengan kondisi angkutan umum yang buruk. Jarak yang jauh antar lokasi tersebut, karena pembangunan yang sporadis dan tidak beraturan/terarah. Salah satu cara solusi kemacetan yang sudah dan sedang dikembangkan di sejumlah kota besar di Eropa dan Amerika Serikat adalah mengembangkan konsep pembangunan kota secara lebih kompak dengan menyatukan semua fasilitas kebutuhan hidup dalam satu area atau membentuk kawasan multifungsi (mixed use). Dengan konsep ini, terjadi perpendekan jarak antara fasilitas terutama antara lokasi tempat tinggal dengan tempat bekerja, sehingga tingkat ketergantungan pada kendaraan pribadi akan berkurang. Di Jakarta sendiri sudah mulai berkembang konsep tersebut yang dibangun oleh pengembang swasta. Pemerintah DKI Jakarta dalam kebijakan tata ruangnya juga akan menerapkan konsep pengembangan multifungsi tersebut. Diharapkan kelak tingkat kepadatan lalu lintas di jalan-jalan di dalam kota akan semakin berkurang, karena terjadi pengurangan tingkat ketergantungan pada kendaraan pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini penghuni kawasan multifungsi masih sangat tergantung pada mobil pribadi atau dengan kata lain, masih belum mengubah kebiasaan perjalanannya (travel behaviour), meski sudah tinggal di dekat pusat kota. Alasan paling banyak adalah karena tuntutan pekerjaan yang membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi. Namun perlu diperhatikan juga tingginya alasan prestisius dan kondisi yang tidak nyaman dari angkutan umum yang ada saat ini. Karena masih dipersepsikannya mobil pribadi lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan kendaraan umum, untuk itu disarankan pemerintah DKI Jakarta untuk memprioritaskan pembenahan dan pembangunan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi dengan penataan pusat-pusat kegiatan baik.

---

Traffic congestion in Jakarta mainly as a result of unbalance state between private transportation and road provision. Private transportation rapid growth significantly due to automobile dependency and commuting, because home and work and public facility distance. And worsened with public transportation reliability. Sporadic and unplanned development (urban sprawl) results this vast distance of commuting. One solution towards traffic congestion in several big cities in Europe and United States is to develop a concept of compacting public facilities within a particular area (mixed use area). Through this commuting distance is lessen thus the automobile dependency will reduce significantly. In Jakarta the similar concept has been implemented by private sectors. Government Provence of DKI Jakarta will also undergoing such concept gradually through Rencana Umum Tata Ruang Kota (City Masterplan) which in time will reduce traffic congestion within city and fringe area since automobile dependency is dropping. This research shows up to this present most mixed use area occupants travel behavior and habits havent?t changed much even though living in downtown. Mostly reasons on their activities requiring high mobility. But prestigious and uncomfortable of public transportation reason, must be consider. Therefore it is imperative to Government Provence of DKI Jakarta to prioritize develop integrated public transportation with activity nodes, developed by public or private."

"Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Dalam penetapan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi memperhitungkan eksposur risiko yang diterima kendaraan bermotor untuk mengestimasi jumlah klaim. Pada umumnya, perusahaan asuransi kendaraan bermotor hanya memperhitungkan faktor durasi kontrak asuransi dalam memperhitungkan eksposur risiko. Namun, pada kenyataannya terdapat faktor lain yang memengaruhi risiko terjadinya kecelakaan, salah satunya adalah jarak tempuh kendaraan. Faktor risiko jarak tempuh telah dipertimbangkan pada asuransi Pay-As-You-Drive (PAYD). Pada penelitian ini, dilakukan penghitungan eksposur risiko pada kendaraan bermotor dengan memperhitungkan jarak tempuh kendaraan dan durasi kontrak asuransi. Tujuannya adalah untuk melihat efek simultan yang dihasilkan oleh jarak tempuh dan durasi kontrak asuransi sebagai kovariat terhadap variabel respons jumlah klaim menggunakan Generalized Additive Model (GAM). GAM digunakan untuk menangkap kemungkinan adanya hubungan non-linear antara kovariat dengan variabel respons. Dalam penelitian ini, GAM dikonstruksi dengan cubic splines dan untuk mengestimasi koefisien model, digunakan metode Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS). Setelah koefisien model diestimasi, GAM dapat digunakan untuk memprediksi nilai frekuensi klaim. Nilai frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan relativitas harga premi terhadap reference premium. Reference premium adalah nilai premi yang diterapkan ketika diasumsikan tidak ada pengaruh dari kovariat. Selanjutnya, GAM diimplementasikan pada data klaim asuransi kendaraan bermotor untuk menentukan tarif premi.

---

Premium is an amount of money set by an insurance company or reinsurance company and agreed upon by the policyholder to be paid based on an insurance or reinsurance policy. In establishing premium rates for motor vehicle insurance, insurance companies consider the risk exposure associated with motor vehicles to calculate the estimated number of claims. Generally, motor vehicle insurance companies only consider the duration of the insurance contract when calculating risk exposure. However, there are other factors that influence the risk of accidents, one of which is the distance traveled by the vehicle. The mileage risk factor has been considered in Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance. In this study, risk exposure in motorized vehicles was calculated by considering the distance traveled by the vehicle and the duration of the insurance contract. The objective is to examine the simultaneous effects of mileage and insurance contract duration as covariates on the response variable of claim amount using the Generalized Additive Model (GAM). GAM is used to capture the possibility of a non-linear relationship between the covariates and the response variable. In this study, GAM is constructed with cubic splines and to estimate the model coefficients, the Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS) method is used. Once the model coefficients are estimated, the GAM can be used to predict claim frequency values. The frequency value can be used to determine the relativity of the premium price to the reference premium. The reference premium is the premium value that is applied when it is assumed that there is no influence from covariates. Furthermore, GAM is implemented on motor vehicle insurance claim data to determine premium rates."

"lndustri kendaraan bermotor Indonesia dilindungi oleh larangan impor kendaraan dalam bentuk CBU (Completely Built-Up), tarif atas impor kendaraan dalam bentuk CKD (Completely Knocked-Down) dan persyaratan kandungan lokal. Tulisan ini bertujuan melakukan pengukuran atas biaya perekonomian yang ditimbulkan oleh regime proteksi tersebut, serta pengukuran atas besarnya perubahan biaya neto oleh adanya reformasi kebijakan, yaitu dari proteksi yang bersifat hambatan kuantitatif (larangan impor dan persyaratan kandungan lokal) kebentuk proteksi tarif semata. Termasuk di dalam pengukuran adalah besarnya transfer dan biaya diantara kelompok-kelompok masyarakat dalam perekonomian. Sekalipun telah banyak literatur yang memberikan penjelasan teoritis atas biayamanfaat yang ditimbulkan oleh proteksi, namun perhitungan aktualnya, terutama bagi Indonesia, masih jarang dilakukan. Metode perhitungan menggunakan model yang dikembangkan oleh Wendy E. Takacs. Suatu model analisa keseimbangan statis, untuk membandingkan dua skenario kebijaksanaan dalam suatu periode. Dalam hal ini kondisi keseimbangan dalam pasar kendaraan dibawah regime yang protektif dengan pasar kendaraan dibawah regime tarif semata. Dampak dari suatu kebijaksanaan dilihat sebagai dampak perubahan dalam nilai-nilai parameter kebijaksanaannya terhadap perubahan dalam nilai kerugian dan transfer diantara kelompokkelompok dalam masyarakat. Hasil perhitungan menunjukan bahwa regime otomotif yang protektif telah menimbulkan sejumlah transfer kepada industri perakitan dan industri komponen diatas kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Konsumen membayar 18-19 juta rupiah lebih mahal dari yang semestinya dibayar jika pasar dalam persaingan bebas. Penghapusan larangan impor kendaraan dalam bentuk CBU semestinya memberi peluang bagi impor yang tidak terbatas, pada tingkat tarif yang berlaku. Harga yang harus dibayar oleh konsumen juga turun menjadi harga impor plus tarif. Secara keseluruhan, penghapusan proteksi dalam bentuk pembatasan kuantitatif, dan menggantikannya dengan proteksi dalam bentuk tarif semata, semestinya lebih menguntungkan konsumen. Namun tingkat tarif yang demikian tinggi justru menyebabkan kerugian konsumen per unit kendaraan sebesar, berturut-turut, 42 juta rupiah, 23juta rupiah dan 19 juta rupiah, berdasarkan asumsi tarif 200%, 100% dan 80%. Jika pemerintah bersungguh-sungguh dengan komitmennya dalam mendorong industri otomotif agar lebih berdaya saing, maka deregulasi Juni'93 harus dilanjutkan dengan kebijakan penurunan tarif secara berangsur-angsur, hingga tarif atas kendaraan CBU dan CKD hilang sama sekali. Program-program penciutan merek juga perlu dilanjutkan, hingga produksi kendaraan di Indonesia hanya terbatas pada beberapa merek kendaraan. Dan akhirnya, untuk mengantisipasi perdagangan bebas di masa mendatang, kebijakan industri otomotif harus mengubah orientasinya dari substitusi impor ke arah promosi ekspor."