Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerdagangan Internasional mengharuskan Indonesia membuka diri bagi masuknyaproduk ? produk import kedalam pasar domestic. Hal ini memang membawadampak positif bagi konsumen. Yaitu tersedianya pilihan barang untukdikonsumsi. Namun, selaras dengan hal tersebut harus ditingkatkan standarkelayakan serta keselamatan produk tersebut. Salah satu produk yang menjadiperhatian adalah produk impor tumbuhan dan buah ? buahan segar. Berdasarkanhal diatas, sangat penting untuk mengkaji mengenai sistem karantina produkimpor tumbuhan dan buah ? buahan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalahuntuk melihat secara komprehensif sistem tersebut, dan menentukan apakahsistem tersebut telah sesuai dengan aturan SPS Agreement dan peran pemerintahpusat dalam memaksimalkan sistem karantina di Indonesia. Penelitian ini akanmenggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara denganBadan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian Indonesia sebagai salahsatu metode pengumpulan data. Penulis menyatakan bahwa UU No. 16/1992wajib untuk diamandemen mengikuti perkembangan IPPC 1997 yang dirujuk olehSPS Agreement dan Peran pemerintah untuk mengoptimalisasi system karantinaadalah dengan meliberalisasi kebijakannya.

---

ABSTRACTInternational trade realm obliges Indonesia to let import products into itsDomestic market with openness. This caused positive impact for consumer.Which is the availability of products to consume. However, in line with it,products safety standard shall be upgraded. One of the products gained fullyattention is holticulture products (Fresh vegetables and fruits). According to that,it?s substantial to review Indonesian?s policy about Agriculture Quarantine systemfor Imported Holticulture products. The purpose of this writings is to seekcomprehensively and determine the conformity of such system against SPSAgreement, and Government?s role to optimize such system. This Writings shallbe conducted normatively, and exclusive interviews with Agriculture QuarantineAgency and Ministry of Agriculture as data collection method. The researchersuggests that Act number 16/1992, shall be revised, conformed with IPPC 1997,which is referenced by the SPS Agreement, and Liberalisation is the key role forgovernment in order to optimize Agriculture Quarantine system."

"Tesis ini membahas kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perbaikan peraturan hukum terkait investasi sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia antara negara negara anggota ASEAN. Perbaikan peraturan peraturan ini berdasarkan penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan investasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. Hasil penelitian menyebutkan bahwasimplifikasi prosedur penanaman merupakan salah satu persiapan yang baik dan sesuai untukmenarik para investor ke Indonesia. Ini membantu Indonesia bersaing dengan negara negaraanggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

---

This thesis explores the readiness of Law Investment of Indonesi in the ASEAN Economic Community 2015. The remedy of the regulation related with investment has been conductedby Indonesian governmentt in an effort to improve Indonesia's competitiveness among ASEAN member countries. The remedy of these regulations based on the adjustment of Indonesian investment policy and the investment policy of the ASEAN Economic Community in 2015 the ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. The study says that thesimplification procedure of investment is one of the good preparation and appropriate toattract investors to Indonesia. It helps Indonesia to compete with other ASEAN countrymembers in the ASEAN Economic Community in 2015."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian internasional dan putusan-putusan penyelesaian sengketa dagang WTO. Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan bagaimanakah seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan untuk mengetahui pengaturan khusus yang seharusnya mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian bahwa terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang telah disempurnakan dari sistem GATT 1947 dengan disahkannya Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes dan merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali. Namun demikian, disisi yang lain ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki dalam DSU, diharapkan negaranegara berkembang khususnya pihak Indonesia mampu mengambil manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia sendiri telah mengambil manfaat atas keberadaan sistem ini. Berdasarkan kasus yang menghadapkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam DSU antara lain waktu yang lebih singkat dalam tiap tahapan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar lebih efektif, perlunya pengaturan khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan khusus dalam rangka meningkatkan peran WTO Secretariat dalam membantu menyelesaian sengketa yang menghadapkan antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya pengaturan khusus dalam meningkatkan fungsi dan peranan DSB pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa (terutama dalam pelaksanaan rekomendasi DSB yang diberikan).

---

This study applied normative legal research method, i.e. a method which refers to the legal norms as stated in international treaties and resolution of trade dispute settlement under WTO. The study was also conducted using optical prescriptive doctrinal method aiming to obtain suggestions on what to do to overcome certain related issues. Analysis applied in this study is qualitative approach. The main issue here is on how the special arrangement applied on the settlement of dispute system under WTO may be beneficial to developing countries and what is the ideal special arrangement on settlement of dispute system under WTO for Indonesia, and how it may benefit the interest of Indonesia.

Objective of the study is to understand how the settlement mechanism under WTO can be beneficial for developing countries and in particular, what is the ideal special arrangement on settlement of dispute under WTO for Indonesia, and its benefit to the national interest of Indonesia.

The conclusion of the study shows that there are special arrangements on procedures of settlement of dispute applied by the WTO's Dispute Settlement Body as refinement of the GATT 1947 mechanism, with the ratification of the Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, and this becomes part of requirement packages which must be followed and adhered to by all members of WTO without exception. However, on the other side, with some of identified weakness of DSU, it is expected that developing countries, particularly Indonesia, shall be able to get the benefit of it for our national interest. Indonesia has indeed used the system to support its own interest.

Based on some case studies where Indonesia had to seek settlement in the forum of dispute of WTO, it is expected that there will be refinement of on the DSU mechanism, inter alia, shorter time in each stages of settlement process, arrangement of DSB resolution implementation to make it more effective, special arrangement to prevent retaliation mechanism in DSU, and special arrangement needed to increase the role of WTO Secretariat in the support of dispute settlement case which involve advanced countries versus developing countries and the need to have special arrangement to increase the function and role of DSB on each stages of dispute settlement process (especially in the DSB recommendation to be implemented as provided here)."

"Tesis ini ditulis dengan maksud untuk meneliti dan memahami implikasi kemajuan ekonomi Cina terhadap pelaksanaan hubungan Cina-Amerika Serikat pasca masuknya Cina dalam World Trade Organization pada tahun 2001. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan melalui perspektif liberalisme, kemajuan ekonomi Cina cenderung berimplikasi pada terjadinya hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antara kedua negara. Penulisan tesis ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menyoroti fenomena hubungan kerjasama Cina-AS, interdependensi dalam hubungan Cina-AS, dan terjadinya kerjasama dalam penanggulangan dampak krisis finansial di Amerika Serikat yang meluas pada terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Hasil penulisan tesis menunjukkan terjadinya hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antara Cina dan Amerika Serikat, yang dilakukan melalui institusi-institusi internasional. Hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antara kedua negara tersebut juga mempunyai implikasi pada terjadinya hubungan bilateral yang saling menguntungkan serta berkontribusi pada terwujudnya perdamaian dunia.

---

The purpose of this thesis to examine and to understand the implication of China`s economic relationship with the United States after the accession of China in the World Trade Organization in the year 2001. Furthermore, by using liberalism perspective approach, China`s economic development disposed to implicate in the happening of cooperation relationship and mutual interdependence between the two countries. This thesis writing uses library study methods by illuminating the phenomena of China-United States cooperation relationship, interdependency ini China-United States relationship, and the cooperation in tackling the impact of financial crisis happened in the United States, which spread into the global economic crisis in the year of 2008. The result of this thesis writing shows the happening of cooperation relationship and mutual interdependence between China and the Unites States, which conducted through international institutions. The cooperation relationship and mutual interdependence between those two countries are also having an implication to the happening of bilateral relationship which mutually beneficial and contribute to the world peace."

"Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) memenangkan Uni Eropa (UE) dalam sengketa DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials. Sebagai tanggapan terhadap keputusan ini, Indonesia mengajukan banding ke Badan Banding WTO. Namun, karena Badan Banding tidak berfungsi, banding tersebut berujung pada situasi 'appeal into the void'. Untuk mengatasi kekosongan ini, UE mengadopsi Regulation (EU) No. 2021/167, yang mengizinkan UE untuk menerapkan sanksi perdagangan terhadap negara lain meskipun laporan Panel belum final. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis mendalam terhadap Regulation (EU) 2021/167, Section 301 Amerika Serikat, dan Law 14.353/2022 Brasil. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi antisipasi yang dapat diambil oleh Indonesia ketika UE memberlakukan sanksi perdagangan berdasarkan Regulation (EU) No. 2021/167. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk mengajukan sengketa perdagangan melalui mekanisme DSB di WTO, terlepas dari kondisi Badan Banding yang tidak berfungsi. Selain itu, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk merumuskan peraturan yang memungkinkan tindakan retaliasi guna melindungi kepentingan perdagangan dan ekonomi nasional, sambil tetap mematuhi aturan WTO.

---

The World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body won over the European Union (EU) in the DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials dispute. In response to this decision, Indonesia appealed to the WTO Appellate Body. However, because the Appellate Body was not functioning, the appeal ended up in an 'appeal into the void' situation. To address this gap, the EU adopted Regulation (EU) no. 2021/167, which allows the EU to apply trade sanctions against other countries even though the Panel's report is not final. This research uses normative juridical methods, by conducting an in-depth analysis of Regulation (EU) 2021/167, Section 301 of the United States, and Law 14.353/2022 of Brazil. This research aims to examine the anticipatory strategies that Indonesia can take when the EU imposes trade sanctions based on Regulation (EU) No. 2021/167. The conclusion of this research confirms that as a sovereign country, Indonesia has the right to submit trade disputes through the DSB mechanism at the WTO, regardless of the condition of the Appellate Body which is not functioning. In addition, the Indonesian government could consider formulating regulations that allow retaliation actions to protect national trade and economic interests, while still complying with WTO rules."