Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Struktur industri kehutanan saat ini cenderung bias pada industri berskala besar dan kurang mengaitkan kegiatan ekonomi hutan dengan ekonomi lokal dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. permasalah kelembagaan berupa lemahnya law enforcement telah mengurangi investasi mengiringi berkembangnya industri berskala besar. Di sisi lain, industri skala menengah sebagai penyeimbangan ternyata tidak tumbuh sehingga memunculkan fenomena missing of the middle dalam industri kehutanan. Industrialisasi kehuatan berbasis skala kecil dan menengah diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap bahan baku kayu. Untuk ini pemerintah perlu melakukan restukturisasi industri kehutanan secara efektif ditunjukkan oleh keterkatian kebijakan industri (industrial policy). Kebijakan down sizing industri kehutanan tidak cukup untuk mengurangi tekanan terhadap hutan sehingga intervensi harus juga dilakukan di sisi suplai. Pemerintah harus meninjau untuk menggnati sistem hak pengusahaan hutan (HPH) dengan sistem yang lebih menggunakan sistem mekanisme pasar (bidding system). Sistem pasar ini mensyaratkan adanya perusahaan pada pasar kay dan non kayu. Dalam pasar kayu ini industri pengolahan IKM (Industri Kecil dan Menengah) diupayakan mendapat akses yang lebih besar memasuki pasar kayu bulat."

"ABSTRAKSistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK adalah instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun legitimasi terhadap kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia melalui pendekatan pasar. Tolok ukur keberhasilan SVLK bergantung dari sejauh mana SVLK mampu menciptakan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Permasalahannya adalah sejak diberlakukannya SVLK pada tahun 2009, belum ada evaluasi kebijakan SVLK guna mewujudkan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan SVLK dalam perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk mengetahui manfaatnya terhadap peningkatan kinerja industri kayu. Metode analisis yang digunakan pada tujuan satu adalah metode analisis normatif deskriptif dengan narasumber yang berasal dari 4 kelompok pemangku kepentingan, sedangkan untuk tujuan dua sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yang berasal dari industri kertas, industri kayu panel, industri kayu pertukangan, dan industri mebel. Hasil penelitian, SVLK saat ini cukup berhasil mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, namun belum bermanfaat dalam peningkatan kinerja industri kayu sehingga disimpulkan kebijakan SVLK belum berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, telah dirancang strategi kebijakan SVLK yang mengharmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan.

---

ABSTRACTThe Timber Legality Verification System SVLK is an instrument established by the Government of Indonesia as an effort to build legitimacy on Indonesia 39 s forest governance policy through a market or economic approach. The performance benchmark of SVLK depends on the extent to which SVLK is able to create sustainable forest governance. However, since the introduction of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the success of SVLK 39 s policy in creating sustainable forest governance. This study aims to assess the effectiveness of SVLK policy in improving forestry governance, and to explore the benefits of SVLK in enhancing the wood industry performance. The analytical method used in the first objective is descriptive normative analysis with 13 resource persons from 4 stakeholder groups. For the second objective, purposive sampling was used to determine the respondents who came from paper, wood panel, woodworking, and furniture industries. The result of the study found that SVLK policy is quite successful to support the improvement of forestry governance, but not yet beneficial to the improvement of timber industry performance. Based on the results, the SVLK policy strategies that harmonize economic, social, and environmental aspects have been developed to achieve sustainability.Keywords SVLK, sustainable, forestry governance, wood industry"