Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini adalah studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan peran kultur dan pemahaman agama terhadap politik perempuan Madura di Sumenep dengan menggunakan metode feminis yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai pngetahuan maka penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam observasi dan studi dokumen sebagai teknik pencarian data hasil penelitian lapangan kemudian dilakuka analisa yang menghailkan beberapa kesimpulan yang garis besarnya sebagai berikut Politik perempuan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan demokrasi melalui isitem pemilu namun juga bermakna sebagai relasi kekuasaan di ruang domestik suami istri di ruang publik perempuan masyarakat dan di ruang politik Antar sesama perempuan hal tersebut tidak bisa dipiahkan dari peran kultur dan agama di Sumenep dalam menentukan terjadinya relasi kekuasaan di ruang ruang tersebut selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa demokrasi yang terjadi di Sumenep pada akhirnya menggerus kekuatan kultur dengan kalahnya para nyai sebagai pelopor gerakan perempuan Sumenep oleh perempuan perempuan kelas menengah keatas yang memiliki keuatan modal ekonomi pada pemilu 2009 kemarin

---

ABSTRACTThis studi is a case study that aims to describe the role of culture dan religion understanding to woman s political Madura in Sumenep using the feminist method to be experience of women as knowledge so this study using a qualitative with in depth interviews observations and document study as search techniques data The result of field research then conducted an analysis that produces some of the conclusions Woman s Political activities are not only understood as democracy through the election system but also serves as the power relation in domestic sphere husband wife public spaces Woman society and in political space relationships among fellow woman it can be separated from the role of culture and religion understanding Sumenep in determining the power relations in these spacesin addition this study also concludes that democracy is happening in Sumenep ultimately erode the power of culture with the defeat of the Nyai as a pioneer of the woman s movement Sumenep by woman of middle and upper class that has the power of economic capital in the 2009 election yesterday "

"Keberhasilan enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT hasil pemilu 2014 dalam mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) responsif gender merupakan fenomena penting bagi representasi politik perempuan di wilayah kuatnya budaya patriarki. Maka dengan alat analisa representasi substantif dari Hanna Pitkin, dan modal sosial dari Robert Putnam, penelitian ini mengambil kasus enam perempuan dalam menjalankan aktivitas perwakilan, mulai dari pra pemilu, menjadi kandidat, kemudian terpilih, hingga terlibat dalam penyusunan tiga perda responsif gender pada tahun 2016.Penelitian ini menggunakan teori representasi substantif “acting for” dari Hanna Pitkin dan teori modal sosial dari Robert Putnam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019.Temuan penelitian ini menunjukkan budaya patriarki – dalam bentuk latar belakang dan dukungan laki-laki (suami, ayah) yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, politisi, dan kepala daerah – berkontribusi pada pencalonan di partai dan keterpilihan enam perempuan tersebut. Modal sosial kandidat perempuan berupa hubungan kekerabatan dengan elite laki-laki, dalam kasus NTT, ternyata menghasilkan keterpilihan perempuan yang tertinggi di DPRD NTT (naik 100 persen dibanding pada pemilu 2009). Sementara itu, profesi, rekam jejak, dan pengalaman jejaring enam anggota perempuan yang telah memiliki kedekatan dengan isu perempuan sebelum mereka terpilih, berkontribusi pada dua hal: perspektif gender yang solid, dan aktivitas mewakili kepentingan perempuan dalam penyusunan perda responsif gender (Perda Kesehatan Ibu dan Anak, Perda Lingkungan Hidup, dan Perda Tenaga Kerja Indonesia). Implikasi teoritis dari teori Hanna Pitkin tentang representasi substantif “acting for” dapat dilakukan oleh enam perempuan ini dengan perspektif gender yang diperolehnya dari pengalaman jejaring dan rekam jejak. Sedangkan dari teori modal sosial Robert Putnam menunjukkan proses masuk dan keberhasilan enam perempuan ini dalam kontestasi politik dipengaruhi oleh budaya patriarki melalui nama besar laki-laki (suami, ayah) yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dan komunikasi mereka yang bersifat daily politics.

---

The election of six female representatives in East Nusa Tenggara's regional legislative body in the 2014 elections have propelled the birth of gender-responsive regional policies. This marks a monumental moment in women's political representation, specifically in geographical areas that are deeply-rooted in patriarchy. This study follows these women's activities, starting from before the election, during the candidacy, when they were elected, and their involvement in the formulation of three gender-responsive policies in 2016 through the lenses of Hanna Pitkin's substantive representative analysis tool and Robert Putnam's social capital theory.

This study uses Hanna Pitkin's "acting for" substantive representation and Robert Putnam's social capital theory. The method used in this research is qualitative in nature and involves an in-depth interview with the six women who were incumbent during the 2014-2019 period.

The principal findings of this study reveals that having originated from a culture that is patriarchal, support from men (husbands and fathers) who are public and cultural figures, as well as politicians is a contributing factor towards the candidacy and election of these women.Social capital, which comes in the form of these women's connection with male elites have also resulted in their election (a 100 percent increase compared to the previous 2009 election). Meanwhile, the profession, track record, and networking experience of these six women before the election are closely related to women's issues and contributed towards a solidified perspective on gender and an active participation in fighting for gender-responsive policies that would cater the interests of women. (Local Regulation on Mother and Child Health, Local Regulation on the Environment, and Local Regulation on Indonesian Migrant Workers).

The theoretical implication of Hanna Pitkin's theory on "acting for" substantive representation is that these women were enabled to act for their constituents because of their perspective on gender that was obtained through their track record and networking experience. On the other hand, Robert Putnam's social capital theory shows that the entry process and the success of these women in political contestation is affected by the patriarchal culture, namely the fame of men (their fathers and/or husbands) that had influence amongst the people and their 'daily politics' communication style."

"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi.Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.

---

This research analyzes the cultural, socio-economic, and political factors contributing to the increase of women?s representation in Regional Legislative Council (DPRD) of Maluku Province in district 2 Buru regency during the period of 2009-2014. Using qualitative method, this research seeks to explain how this increase could occur.This research finally concludes that only political factors that determines the increase of women?s representation. Nevertheless, political factors must also be supported by political profile, personal popularity, and patronage networks owned by women candidates."

"Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk pengaturan kuota sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Kedua, implikasi dari putusan MK tersebut terhadap jumlah perempuan di DPR dan Ketiga, bentuk pengaturan yang ideal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah mengatur kuota perempuan dan sistem ziper sebagai pendukung pengaturan kuota yaitu Pasal 214. Pada tahun 2008 putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh pengaturan di dalam undang-undang, tetapi juga dapat ditingkatkan dengan pendidikan politik, pengaturan internal partai politik, sistem pemilu yang digunakan, district magnitude dan party magnitude. Pengaturan kuota sudah diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum namun perlu pengaturan lebih lanjut yaitu di dalam Undang-Undang Dasar dan di dalam peraturan perundang-undangan dengan menambahkan pengaturan kuota kursi di DPR serta pemberian sanksi.

---

This study is based on three main issues, that is: First, how is the form of rule before and after the decision issuance of the constitutional court number 22-24/PUU-VI/2008. Second, the implication of this decision on the number of women in parliament, and the third, how is the form of the ideal rule to increase number of women in parliament. The method of this study is yuridis normative.

The discussion starts from Law Number 12 year 2003 and Law Number 10 year 2008 that have regulated about women quota and zyper system as supporting of this regulation that is article 214. In 2008, Constitutional Court made decision to cancel this article hence the debate in some groups.

The result of this study shows that the number of women in parliament is not only influenced by quota regulation but it can be increased by other ways such as: political education, internal regulation in politic party, election system, district magnitude and party magnitude. Quota regulation has regulated in Law for Politcal Party and Law for General Election, however this quota needs other regulation such as in constitution and legislation by adding quota regulation in parliament and sanctions."

"ABSTRAKGender merupakan topik yang disorot dalam banyak studi, dan kesenjangan antar peran gender tetap besar sampai saat ini, kesenjangan ini dinamakan 39;Gender Division of Labour 39;. Walaupun kesempatan kerja untuk pekerja wanita telah banyak meningkat akhir-akhir ini, bias seksisme yang terbuka maupun yang tersembunyi masih sangat tampak sampai hari ini. Studi ini secara khusus difokuskan pada peran gender di Amerika Serikat, dimana, belum ada satupun presiden wanita yang duduk di Kantor Oval selama 240 tahun sejarah kepresidenan. Studi ini bertujuan untuk mencari tahu peran gender wanita pada dunia politik masa kini, dan bagaimana masyarakat memandang peran wanita tersebut melalu observasi kualitatif yang didapatkan dari beberapa studi sebelumnya, juga dari sumber-sumber berita yang melibatkan peran gender dan media massa. Hillary Clinton, yang dianggap sebagai salah satu kandidat presiden paling sukses, telah menjadi acuan sebagai subyek studi ini. Walaupun pencapaian beliau sangat signifikan sebagai ahli hukum, mantan ibu negara yang ambisius, dan politisi yang berpengaruh di Amerika Serikat, kalangan media masa terbukti masih tetap subyektif terhadap gender beliau sebagai wanita. Untuk itu, masyarakat secara keseluruhan masih harus dituntut untuk berfikir lebih maju dari pengertian institusi gender yang ada, yang telah menjadi struktur landasan masyarakat. Untuk studi selanjutnya, disarankan agar lebih mendalami dan membandingkan subyek dengan figur politisi wanita lainnya, dan membedakan keterkaitan subjek dengan isu-isu yang tidak terkait dengan gendernya.

---

ABSTRACTGender has been a big spotlight in many studies, and the gap between each gender role still exists heavily today, this gap is also called the 39 Gender Division of Labour 39 . Despite the rising opportunities for women workers today, open and hidden gender bias and sexism is still very much alive in the world today. The research is specifically targeted to focus in gender roles in the United States of America, where, no woman president has yet taken seat in the Oval Office in the 240 years of its presidential history. This research aims to find the current role of the female gender in political environment and how society perceives a female role in the political world through qualitative observation from several past studies and news outlets involving gender role and mass media. Hillary Clinton, regarded as one of the the most successful women presidential candidate, has been referred to as the subject of this research. Despite her achievements as a student of law, ambitious former first lady, and a powerful politician in the United States of America, the mass media has proven to still be subjective towards her gender as a female. Therefore, society has yet to progress from this institution of gender, which is the very structure of society. Further research would be suggested to conduct more in depth comparison with other female politician figures, and distinction between the subject 39 s non gender related issues. Keywords gender gender bias female politician Hillary Clinton mass media."

"Skripsi ini membahas pembingkaian Republika online mengenai strategi kuota 30 pencalonan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, pada pemilu legislatif di tahun 2009 dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing dan pendekatan kualitatif dalam menganalisa mengenai bagaimana strategi kuota 30 keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 diberitakan oleh Republika. Hasil analisis framing terhadap berita di Republika online menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan sangat penting, namun masih terdapat beberapa hambatan. Permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan keberhasilan strategi kuota 30 pencalonan perempuan tersebut adalah sistem pemilu, kebijakan partai politik, dan pandangan mengenai kualitas calon anggota legislatif perempuan.

---

This undergraduate thesis analyzes the framing of Republika online about 30 quota strategy of women candidacy to increase women representation in Parliament during legislative elections in 2009 and 2014. This research used framing analysis method and qualitative approach to analyzed how the 30 quota strategy of women representation reported by Republika online. The frame of Republika online shows that increasing women representation is very important, but there are still some problems may occur. The obstacles to achieve the goals of 30 quota strategy are the electoral system, political parties policy, and the perspective about the quality of women candidates."

"Alaska Governor Sarah Palin’s nomination as vice presidential candidate by John McCain not only changed the landscape of the current election, but also marked a shift in leadership style across our country. Exploring themes from her career in politics, her life as a hockey mom, and her strongly held Christian Faith, the author discusses the leadership principles that made Palin successful."