"
ABSTRAKKegiatan politik bukan monopoli milik para elit politik. la ada di mana-mana, dari kalangan atas sampai paling bawah, termasuk buruh perempuan. Ketika orang merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang sehingga apa yang seharusnya menjadi haknya tidak diperoleh, maka is akan berusaha memperolehnya dengan banyak cara, antara lain dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah atau yang dikenal dengan partisipasi politik.
Jika mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, orang akan menempuh cara itu. Akan tetapi jika cara itu tidak memberi hasil, maka orang akan melakukannya dengan cara-cara yang nonkonvensional seperti demonstrasi, unjuk rasa, huru hara, dan lainnya. Sejak reformasi digulirkan awal tahun 1998, di Indonesia seringkali terjadi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok masyarakat, mahasiwa, sampai buruh perempuan.
Buruh perempuan sebagai pekerja yang dipersepsikan lemah, berpendidikan rendah, memiliki status sosial ekonomi rendah, dan mempunyai ketergantungan yang cukup besar pada pekerjaan; menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang pengusaha. Dalam upaya mencari profit yang tinggi, pengusaha tidak segan mengurangi hak buruh perempuan seperti memberi upah yang rendah, tanpa uang makan, tanpa uang transpor, dan melanggar hak-hak normatif lain seperti cuti hamil yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Upaya buruh perempuan memperoleh hak, mereka lakukan dengan partisipasi di lingkungan kerja. Melalui serikat pekerja, mereka melakukan negosiasi dengan pengusaha. Karena SPSI sebagai organisasi buruh tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka upaya ini pun gagal. Hadirnya SBSI di PT Tongkyung Makmur Abadi yang diharapkan dapat menjadi serikat pekerja alternatif, justru menimbulkan konflik antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, yang kian melemahkan posisi buruh. Oleh karena itu buruh perempuan kemudian melakukan partisipasi politik dengan mendatangi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan DPR-RI.
Fokus studi ini mengkaji bagaimana buruh perempuan yang dianggap lemah, bodoh, dan mempunyai ketergantungan pada pekerjaan itu dapat melakukan partisipasi politik di PT Tongkyung Makmur Abadi, sebuah pabrik garmen milik pengusaha Korea Selatan yang terkenal keras, dengan segala konsekuensi yang harus mereka tanggung. Selain itu juga dikaji faktor penyebab dan pengaruh yang terkait dengan partisipasi politik buruh perempuan Bagaimana pengusaha dan penguasa merespons partisipasi politik buruh perempuan serta bagaimana buruh perempuan menyikapi dampak tindakannya, merupakan bagian dari studi ini juga.
Dalam mengkaji permasalahan ini beberapa teori yang digunakan adalah teori kekuasaan, konflik, sosialisasi politik, dan partisipasi politik. Teori kekuasaan yang diambil dari Galtung menjelaskan bagaimana kekuasaan terjadi dan bagaimana pihak yang lemah dapat menghadapi kekuasaan pihak yang lebih kuat. Sedangkan konflik kepentingan yang muncul dari hubungan tidak setara, dikemukakan oleh Dahrendorf dan Coser. Selanjutnya Coser menjelaskan bahwa jarak hubungan mempengaruhi munculnya konflik. Semakin dekat suatu hubungan semakin besar kecenderungan menekan konflik, sedang pada hubungan sekunder seperti antara buruh perempuan dengan pengusaha permusuhan relatif lebih bebas diungkapkan.
Untuk memahami partisipasi politik, antara lain digunakan teori sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff, yaitu bahwa dengan sosialisasi politik orang dapat terlibat dalam sistem politik, yaitu dalam partisipasi politik dengan kadar yang berbeda.
Perbedaan derajad partisipasi politik ini dipengaruhi oleh sikap politik dan kesadaran politik pelakunya. Tingkat pendidikan, status sosial, dan media massa banyak berpengaruh pada pembentukan sikap politik dan pengembangan kesadaran politik. Terkait dengan kesadaran politik dan sikap politik ini Jeffry M. Paige menyusun derajad partisipasi politik, yaitu aktif, militan radikal, pasif, dan apatis. Selain Paige, Milbrath dan Goal juga membuat empat kategori partisipasi politik, yaitu apatis, spektator, gladiator, dan pengkritik. Dilihat dari kondisi buruh perempuan yang miskin, lemah, bodoh, dan tidak berdaya, baik menurut Paige maupun Milbrath dan Goel, partisipasi politik buruh perempuan termasuk kategori apatis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik buruh perempuan pabrik garmen PT Tongkyung Makmur Abadi ternyata cukup tinggi. Mereka terlibat aktif dalam serikat pekerja dengan menduduki jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Bendahara yang selama ini selalu diduduki oleh buruh laki-laki. Selain itu buruh perempuan juga melakukan tindakan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dengan melakukan partisipasi politik di bawah pimpinan seorang buruh perempuan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti tingkat pendidikan yang tinggi untuk ukuran buruh, munculnya LSM dan media massa. Kecuali itu eutora reformasi yang berlangsung di negeri ini sejak akhir tahun 1998 telah membuat sistem politik negara ini lebih demokratis, dan memberi peluang bagi buruh perempuan melakukan partisipasi politik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buruh perempuan yang selama ini dipersepsikan lemah dan lebih dipercaya menangani urusan domestik, ternyata jika diberdayakan dapat menjalankan fungsi politik mereka dengan meyakinkan. Untuk itu peran serta pihak-pihak yang terkait perlu lebih ditingkatkan. Pengembangan ilmu politik di lingkungan industri pun kemudian menjadi suatu keharusan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
