Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Sigit Artantojati

Perlindungan terhadap saksi oelaku yang bekerjasama (justice collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) = the protection of justice collaborators by the witness protection and victim agency (LPSK)

" Upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika justice collaborators tidak mendapat perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlindungan bagi justice collaborators sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yang ada. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap justice collaborators dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30356

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Syafvan Rizki

Kewenangan dalam menentukan cooperative witness diperiksa melalui teleconference : studi kasus persidangan tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar bin Abud Baasyir alias Abu Bakar Baasyir nomor register perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel = Authority to determine cooperative witness examined via teleconference : case study from the trial of terrorism crime in the name of offender, Abu Bakar bin Abud Baasyir, No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

" Teleconference sebagai cara yang digunakan untuk melindungi saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teleconference juga bisa dikategorikan sebagai manifestasi bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa semua bentuk perlindungan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S266

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Waruwu, Jovan Kurata

Penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi

" Pemikiran tentang adanya perlindungan terhadap saksi dan korban tidak lepas dari kebutuhan akan saksi dan korban yang menjadi saksi dalam setiap persidangan. Hampir semua perkara membutuhkan saksi sebagai alat bukti di pengadilan. Sifat sebagai "kartu as" terhadap seorang saksi akan diberikan apabila data yang dimiliki oleh seorang saksi tersebut diinginkan sesuai dengan harapan penyidik atau Penuntut Umum. Selama ini perlakukan terhadap saksi sangat berbeda dengan perlakukan terhadap terdakwa, negara memberikan ruang hak asasi yang sangat ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16452

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Azi Tyawhardana

Tinjauan atas Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu, terhadap pelaksanaan perlindungan saksi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban = Review of the Supreme Court's circular number 4 of 2011 on the treatment of the whistleblower and justice collaborator in specific crime and its implementation to the protection on witness and victim according to Act number 13 of 2006

" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) UU tersebut, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan yang diberikannya, sementara itu menurut pasal 10 ayat (2) kesaksian yang diberikan oleh saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sebagai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35684

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Penghadiran saksi dalam persidangan perkara pidana melalui teknologi pasopati

Universitas Indonesia, 1996

S21907

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Untung Tri Basuki

Suatu tinjauan terhadap lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan UU no. 8/1981 (KUHAP)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984

S21583

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

H.S. Gunadi Sjarif

Kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan menurut ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban = Compensation and restitution for victim of crime against humanity according to the provisions of Law number 13 year 2006 on witnesses and victims protection

" Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) dengan keberadaannya sebagai Negara hukum (rechtstaat) memiliki konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi (rechtstaat) maupun konsepsi (the rule of law), menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada Negara yang di sebut (rechtstaat). Pada setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori “berat”, atau ringan “ringan”, akan menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation), bentuk pemulihan itu dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan terhadap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35108

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rinto Tri Hasworo

Mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam perspektif U.U. no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (studi kasus pengadilan hak asasi manusia ad hoc Tanjung Priok)

" Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Alasan penulis mengambil tema tentang perlindungan korban dan saksi adalah karena penulis melihat pentingnya peran korban dan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, terutama dalam perkara pelanggaran berat hak asasi manusia. Peran perlindungan korban dan saksi juga sangat penting untuk mendukung proses peradilan (pembuktian) yang fair dan obyektif. Karena tanpa perlindungan kepada korban dan saksi dari ancaman, teror, intimidasi, kekerasan, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S21963

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Frangki Boas

Perlindungan terhadap whistleblower dalam rangka perlindungan saksi dan korban di Indonesia

" Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan terhadap whistleblower dalam rangka perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Dalam perjuangan pemberantasan korupsi, whistleblower dapat dilihat sebagai sebuah bagian penting, dimana Whistleblower melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi tempat dirinya bekerja untuk berbagai alasan, dimana yang paling utama adalah motivasi dan keyakinan etika. Informasi yang diberikan oleh whistleblower mengenai adanya praktik tindak pidana korupsi akan ditelusuri kebenarannya oleh aparat yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Atas perannya mengungkap adanya praktik tindak pidana korupsi tersebut whistleblower perlu diberikan perlindungan secara khusus, ... "

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008

S22360

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Diana Rizki

Mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat: Suatu tinjauan menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

" Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban membawa perubahan baru dalam pemulihan hak-hak korban, khususnya mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, terutama Pasal 7 ayat (3) UU No.13 Tahun 2006 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No.44 Tahun 2008. Pengaturan mengenai kompensasi ini sebelumnya telah diatur pula oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terutama Pasal 35 UU No.26 Tahun 2000 serta diatur ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22408

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian