Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD),pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan dan analisis terhadap persoalan-persoalan demokratisasi desa, serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di desa dapat dibaca di buku ini."

"Fungsi Abeh Dalam Mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu merupakan topik penelitian ini. Keberadaan Abeh sebagai sebuah simbol yang diyakini masyarakat berfungsi sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika ada bahaya yang menyerang dari luar desa. Fenomena yang menarik dari keberadaan Abeh ini adalah keberadaannya sebagai simbol dalam masyarakat tradisional yang diistilahkan dalam kajian sosiologi sebagai masyarakat mekanik sementara itu masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu ini hidup dalam arus modernisasi. Dua tipe masyarakat hidup dalam satu komunitas dengan nilai yang berbeda. Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dengan pertanyaan apa fungsi Abeh bagi masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu, bagaimana Abeh sebagai simbol mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dan faktor-faktor apa yang dapat menghambat fungsi Abeh dalam mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu.Atas dasar pokok permasalahan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan ilmiah tentang fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu secara komprehensif dalam dimensi sosial budaya masyarakat desa.Kerangka teoritik, menggunakan kerangka berpikir keberfungsian dengan menggunakan teori fungsionalisme perspektif Emile Dukheim, Radcliffe-Brown dan Malinowski, dengan memandang bahwa adanya bagian-bagian sistem hanya diterangkan atau dijelaskan oleh keseluruhan atau tatanan sosial, dimana bagian-bagian itu menjalankan fungsi dari tujuan keseluruhan. Menurut aliran ini bahwa suatu sistem selalu berkaitan dengan fungsi, suatu sistem itu terdiri dan sejumlah unsur yang berfungsi secara timbale balik yaitu saling memberi, saling menerima guna memelihara keseimbangan suatu entitas sistem tertentu. Dalam aliran ini bahwa masyarakat harus dilihat secara holistik sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian dan terdapat nilai-nilai konsensus yang menggerakkan terjadinya keseimbangan atau integrasi yang dinanlls. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau indepth Interview, disamping itu agar penulis bisa menemukan data yang lebih akurat, spontan dan data baru maka penulis juga menggunakan teknik observasi partisipasi atau pengamatan terlibat. Penulis selama beberapa bulan mengamati secara langsung dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek. Melalui metode penelitian ini penulis menemukan bahwa fungsi Abeh bertitik tolak dari pengalaman masa lampau yaitu sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika dalam bahaya yang datang dari luar komunitas dan hampir tidak relevan lagi jika ditinjau dalam konteks kekinian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang ada kemudian diinterpretasikan.Kesimpulan, fungsi Abeh sebagai penyelamat dan mempersatukan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu lebih pada zaman lampau, masyarakat terintegrasi dan memiliki solidaritas bersama seperti sekarang ini, bukan karena fungsi Abeh tetapi lebih nampak disebabkan oleh adanya rasa sentimen yang sama atau identitas yang sama sebagai sesama orang Dayu.Saran-saran yang dapat diajukan adalah perijinan untuk mengadakan kegiatan perlu dikaji ulang terutama masalah perjudian yang amat mendoinasi. Hal itu perlu secepamya dilakukan agar orang tidak salah interpretasi tentang makna upacara itu diadakan. Ada pembatasan yang jelas antra perayaan dan waktu ritual; ada pengkajian ulang tentang gagasan re-integrasi untuk usaha-usaha pemaknaan fungsi Abeh dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat dimana makna dan fungsi Abeh menjadi ikatan dari masyarakat yang lebih luas lagi.Perlu pengembangan lebih jauh tentang fungsi Abeh, yaitu kajian lintas fungsi maksudnya adalah pengembangan untuk bidang ilmu dan hiburan."

"ABSTRAKPada tahun 2015 Kemenkes RI menargetkan bahwa 80% desa telahmenjadi Desa Siaga aktif. Tercatat pada tahun 2009 jumlah Desa Siaga yang adaPropinsi Kalimantan Tengah sebanyak 136 (9,67%) dari 1.406 desa dankelurahan yang ada. Sedangkan di Kabupaten Katingan jumlah Desa Siagasebanyak 28 (17,3%) dari 161 jumlah desa/kelurahan. Program Desa Siaga yangdigulirkan oleh Depkes yang pada pelaksanaannya tidak berjalan. Dimana kaderini merupakan salah satu penggerak masyarakat yang telibat secara langsunguntuk membantu petugas kesehatan dalam mengelola Desa Siaga.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Katingan untuk mengetahuiperbedaan pengetahuan kader tentang Desa Siaga di Desa Siaga dan desa yangberstatus belum siaga. Disain penelitian yang digunakan adalah cross sectional.Populasi dan sampel adalah kader di Posyandu 68 orang kader di Desa Siaga dan68 orang di desa yang berstatus belum siaga. Variabel-variabel yang diteliti adalahkarakteristik kader (umur, pendidikan, pekerjaan, dan lama mengabdi), Pajananinformasi tentang Desa Siaga melalui media mssa (media elektronik dan cetak),Pelatihan dan sosialisasi tentang Desa Siaga. Sampel didapatkan dengan tehnikclusster random sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara menggunakankuesioner dean dianalisa dengan analisa univariat dan bivariat.Hasil menunjukkan bahwa rata-rata umur kader di Desa Siaga dan desayang berstatus belum siaga sebagian besar berumur ≥ 32 tahun.tingkat pendidikankader di desa yang berstatus belum siaga tamat SLTA, sedangkan di Desa Siagatamat SLTP. kader di kedua status desa tersebut tidak memiliki pekerjaan (IRT)dengan lama mengabdi jadi kader ≥ 4 tahun di desa siaga sedangkan kader didesa yang berstatus belum siaga lama mengabdi < 4 tahun. Informasi yangdidapatkan olek kader di Desa Siaga melalui media cetak sedangkan di desa yangberstatus belum siaga melalui media elektronik. Kader di Desa Siaga lebih banyakmendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang Desa Siaga dibandingkan dengankader di desa yang berstatus belum siaga. Hasil analisa bivariat di dapatkan bahwakader yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang Desa Siagapengetahuannya lebih baik dari pada yang tidak mendapatkan pelatihan dansosialisasi tentang Desa Siaga dan didapatkan ada perbedaan pengetahuan kadertentang Desa Siaga di Desa Siaga dan desa yang berstatus belum siaga.Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan kadermelalui pelatihan dan sosialisasi tentang desa siaga dalam pelaksanaanpengembangan desa siaga

---

ABSTRACTIn the year 2015, The Ministry of Health of Indonesia targeted that 80% ofvillages have become the active Alert Village. Recorded in the year 2009 thenumber of Alert villages in Central Kalimantan Province is 136 (9.67%) of 1406villages in there. While in Kabupaten Katingan a number of Alert Village is 28villages (17.3%) of 161 villages. The implementation of Alert Village programthat launched by the Ministry of Health is not working. Cadre is one of thecommunity activator that directly assist health workers in managing alert villagehealth.The study was conducted in Kabupaten Katingan to know the differencesof cadre knowledge about Alert Village in Alert village and non Alert Villages.The study design was cross sectional study. Population and the sample was acadre in the Posyandu. The sample consisted of 68 cadre from Alert Villages and68 cadres from non Alert Villages. The variables that’s been studied were thecharacteristics of cadre (age, education, occupation, and length of service),Exposure information about the alert village through Mass Media (electronic andprint media), training and socializing about alert village. Samples obtained bycluster random sampling technique. Data were collected through interviews usinga questionnaire and analyzed by univariate analysis and bivariate.The results showed that most of cadre in the alert village and non alertvillages in the age of ≥ 32 year. Most of cadre in non Alert Villages not graduatedfrom high school, while in Alert Village the cadre graduated from Junior HighSchool. Cadre in both villages do not have jobs (housewife) and serve more than≥ 4 years in the Alert village, while in non alert villages serve less than 4 years.Information obtained by the cadre of alert village is from the print media while thecadre in non alert villages get it from electronic media. Cadre of alert get moretraining and socialization about Alert Village compared to non Alert VillagesCadre. The results of the bivariate analysis found that cadre who receive trainingand socialization of the Alert Villages have a better knowledge than those whodoes not. There is a knowledge differences about Alert Villages between cadre inthe Alert village and non Alert Villages.So that it is necessary to enhance the effort of cadre knowledge throughtraining and socialization of about alert village in the implementation anddevelopmet of Alert Village."

"Salah satu upaya penting yang sedang ditempuh oleh pemerintah untuk mempercepat penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang antara lain dilakukan melalui penempatan bidangdi desa (BDD). Studi ini merupakan studi kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross sectional) yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesediaan BDD untuk bekerja dan tinggal di desa di Kabupaten Tanggerang. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli 2003 dengan populasi penelitian adalah seluruh BDD yang bertugas di Kabupaten Tanggerang pada bulan tersebut. Data dikumpulkan melalui kuesioner self-administered yang telah di ujicoba. Dari total 196 BDD yang ada di kabupaten Tanggerang terkumpul data sebanyak 120 BDD atau 61.2%. Ditemukan bahwa status perkawinan, lama kerja, keinginan untuk melanjutkan pendidikan, lokasi tempat keja suami, dukungan masyarakat dan dukungan puskesmas merupakan faktor-faktor yang secara signifikan berhubungan dengan kesediaan BDD untuk bekerja dan tinggal di desa. Faktor lama masa bekerja, keinginan melanjutkan pendidikan, lokasi tempat kerja suami dan dukungan puskesmas merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kesediaan BDD untuk tetap bekerja dan tinggal di desanya. Faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam rangka mempertahankan keberadaan BDD di desa. Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga profesional dan institusi akademik harus bekerja sama untuk mencegah menurunnya jumlah BDD.

---

Factors Related to Willingness of Village Midwifes to Work and to Stay in the Village in Tangerang District, Banten Province Year 2003. One important effort that has been implemented by the Government of Indonesia to accelerate the reduction of MMR (Maternal Mortality Rate) and IMR (Infant Mortality Rate) in Indonesia is narrowing the distance between health care services and community including placement of village midwives (BDD). This study is a cross-sectional quantitative study aimed to investigate factors related to the willingness of BDDs to work and stay in the villages of Tangerang District. Data were collected in July 2003 from 120 BDDs (among a total of 196 BDDs in Tangerang District or 61.2%) through self-administered questionnaires. The study found that marital status, length of work, motivation to continue study, location of husband?s work, community support, and community health center?s support were factors significantly related to BDD willingness to work and stay in the village. The most dominant factors were length of work, motivation to study again, location of husband?s work, and health center support. Those factors are to be considered if BDD is going to be sustained in the village. Government, both central and local, and professional institution such as Indonesia Midwives Association and academic institution should collaborate to prevent the attrition of BDD from villages where their existence is mostly needed."

"Pembangunan pedesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi nasional . Pembangunan perdesaan juga merupakan salah satu aspek penting dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah yang sedang berlangsung...."