Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan sektor ekonomi informal perkotaan sejalan dengan perkembangan usaha penjualan makanan cepat saji dan jajanan. Perkembangan ekonomi informal perkotaan seperti pengelompokan gerai pedagang makanan kaki lima juga mempengaruhi wujud kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran kelompok pedagang makanan kaki lima berdasarkan wilayah yang berpotensi untuk lokasinya, dan dapat memberi gambaran karakteristik dan perkembangan kelompok pedagang makanan kaki lima di Kota Bogor. Dari penelitian ini diketahui bahwa persebaran kelompok pedagang makanan kaki lima di Kota Bogor sesuai dengan wilayah potensial. Kelompok pedagang terbanyak berada di wilayah sangat potensial sekitar Kebon Raya Bogor. Kelompok pedagang makanan kaki lima di Kota Bogor yang berada di wilayah sangat potensial memiliki karakteristik kelompok pedagang pelengkap dan kelompok pedagang semi mandiri, sedangkan di wilayah kurang potensial memiliki karakteristik kelompok pedagang pendukung dan kelompok pedagang mandiri. Kelompok yang berkembang sebelum tahun 1998 didominasi oleh kelompok pelengkap. Perkembangan antara tahun 1998-2005 juga masih didominasi kelompok pedagang pelengkap tetapi kelompok pedagang mandiri berkembang cukup signifikan. Pada perkembangan tahun 2006-2008 yang sangat berkembang adalah kelompok mandiri.

---

Urban economic development, especially informal sector, can be seen from the distribution and growth of informal food stalls. This distribution such as clustering can influence a city form. The Research objectives are to find out informal food stall?s distribution based on its potential service area and also to describe the characteristics and growth in Bogor City. The distributions of informal food stalls in Bogor City are appropriate with its potential service area. Most of them which located in very potential service area (around Kebun Raya Bogor) are complementary food stalls and partially self-sufficient food stalls. Whereas the sustain food stalls and self-sufficient food stalls are located in less potential service area. Complementary food stalls are mostly developed before 1998. Informal food stalls growth between year 1998 ? 2005 are dominated by Complementary food stalls, but self-sufficient food stalls growth are also significant in this year. Informal food stalls growth between year 2006 ? 2008 are dominated by self-sufficient food stalls."

"Kota Adminitrasi Jakarta Utara merupakan pusat industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi, memiliki daya tarik yang kuat bagi pelaku usaha termasuk kaki lima. Berkaitan dengan itu, maka sangat penting untuk membuat rumusan strategi bagi penanganan PKL, dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.Penelitian ini mencoba menawarkan sebuah rumusan strategi yang didasarkan pada usaha untuk mensinergiskan beberapa pandangan dan preferensi para penilai sebagai expert dalam penanganan PKL. Dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), rumusan strategi penanganan PKL selanjutnya yang dijabarkan dalam pelaksanaan program-program dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dapat ditentukan berdasarkan skala prioritas.Hasil yang diperoleh dari pendekatan AHP, antara lain : aspek sosial menjadi aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menangani PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nilai pembobotan sebesar 0,281 atau 28,1 persen, yang disusul oleh aspek ketertiban umum yang memiliki bobot 0,247 atau 24,7 persen, dan aspek ekonomi yang memiliki bobot 0,233 atau 23,3 persen.Secara keseluruhan alternatif dengan prioritas tertinggi adalah penentuan lokasi strategis tempat usaha bagi PKL, yang merupakan variabel dari aspek ekonomi, dengan bobot prioritas sebesar 0,071 atau 7,1 persen. Rekomendasi penelitian ini selanjutnya yaitu berkaitan dengan keterbatasan metode ini, meskipun pendekatan berdasarkan penilaian expert ini penting, namun dibutuhkan pendekatan kuantitatif sebagai pembanding. Kedua pendekatan tersebut harus sinergis, sehingga penilaian expert tidak terkesan mengutamakan subjektivitasnya saja, tetapi didasarkan pada pengamatan empiris serta analisis yang mendalam khususnya tentang penanganan PKL.

---

North Jakarta City is a center of industry, commerce, tourism and transport, has a strong appeal for entrepreneurs including street vendors. In connection with that, then it is very important to make the formulation of strategies for the handling of street vendors, by involving all stakeholders in realizing a prosperous society.

This research tries to offer a formula that is based on strategies to synergize some of the views and preferences of the appraiser as an expert in the handling of street vendors. By using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), the formulation of management strategies outlined in the next street vendor implementation of the programs by taking into account stakeholders' interests can be determined based on the priority scale.

Results obtained from the AHP approach, among other : social aspects become the most important aspect to consider in dealing with street vendors in North Jakarta City with a weighting value of 0.281 or 28.1 percent, followed by aspects of public order which has a weighting 0.247 or 24.7 percent, and economic aspects that have weight 0.233 or 23.3 percent.

Overall, the alternative with the highest priority is the determination of the strategic location of places for vendors, with a priority weight of 0.071, or 7.1 percent, which is a variable of economic aspects. Recommendations of this study is related to the limitations of this method, although the approach based on expert assessments are important, but it takes a quantitative approach for comparison. Both approaches should be synergistic, so that expert assessments are not impressed priority to subjectivity, but based on empirical observation and in-depth analysis, especially concerning the handling of street vendors."

"Skripsi ini mengungkap fenomena ruang berkarya masyarakat yang bekerja pada sektor informal, khususnya pedagang kakilima ( PKL ). Keterbatasan dan ketiadaan ruang bagi mereka yang bekerja di sektor informal memunculkan peristiwa kontestasi dan negosiasi terhadap ruang. Skripsi ini melihat bagaimana proses negosiasi ruang dalam konsep smooth-striated space, deteritorialisasi-reteritorialisasi dan mekanisme rhizome memungkinkan PKL untuk menempati suatu area dan berjualan.Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa melalui proses negosiasi, memungkinkan proses perubahan fungsi jalan menjadi area berjualan dan selanjutnya menciptakan striated space baru yang merupakan ruang berkarya bagi PKL.

---

This undergraduate thesis try reveal the work space phenomenon for those who work in informal sector, specially street hawker ( PKL ). With restrictiveness and no availability of space for those work in informal sector, contestation and negotiation phenomena on space then occured. This thesis observe negotiated space phenomenon in smooth-striated space concept, deterritorialization ? reterritorialization dan rhizome mechanism that enable the street hawker occupying space and doing their activities.

This undergraduate thesis uses qualitative methods with descriptive explanation. The result of observation conclude that negotiation process had happened in case of street hawker to occupying place. The negotiation of place enable the change of road function into working space for trader with hawker and furthermore creating new striated space which is the work space for them."

"Tugas Akhir ini membahas upaya meningkatkan moral judgment pedagang kaki lima di jalan Margonda Raya yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi belief pedagang kaki lima terhadap Emosi dan hak penggunaan trotoar. Program penelitian dilakukan dengan booklet yang conlenmya dibuat berdasarkan teori moralitas, cogniiive dissonance, dan just world theory. Penelitian ini adalah penclitian action research semi lcuantitatif yang bertujuan mencari solusi yang baik terhadap masalah sosial yang berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima di area trotoar. Hasil penelitian menunjukkan baoldei sebagai program intewensi yang dijadikan altematif media perubahan dapat meningkatkan moral judgment pedagang kaki lima. Pcnclitian juga menunjukkan bahwa usia dan letak kios pedagang kaki lima meujadi faktor-faktor yang nyata mempengaruhi peningkatan moral judgmenz pedagang kaki lima terhadap fimgsi dan hak penggunaan trotoar di jalan Margonda Raya, Depok. Program intervensi yang dilakukan pada penelitian ini hanyalah awal dari usaha mengubah kondisi sosial yang berkaitan dengan masalah Pedagang Kaki Lima, Trotoar dan Lalu Lintas. Untuk menghasilkan perubahan yang nyata diperlukan program intcrvensi lanjutan yang difokuskan mendorong terbentuknya organisasi dan komunikasi yang setara antara pedagang kaki lima dan Pcmerintah Kota Depok scbagai pihak pemegang otoritas.

---

This final project focus on an effort to upgrade the moral judgment level as a factor that affecting belief of the street-vendors regarding sidewalk timction and use on Margonda Raya Street, Depok_ This project was using a booklet as a social intervention media. The content of the booklet based on morality theory, cognitive dissonance, and just world theory. By using semi quantitative action research, this project’s goal is trying to find a better solution to social problems regarding the street-vendors activities on the sidewalk.

This research shows that booklet as intervention program could be use as an alternative media to upgrade the moral judgment level of the street~vendors. The researcher also found that the participant age and the spot of the “stand” as factors that has significant effect in upgrading street-vendor’s moral judgment level regarding sidewalk timction and use on Margonda Raya Street, Depok.

The intervention program in this research is just the beginning to improve social condition related to street-vendors, sidewalk, and traiiic. To get significant change in social problems, the research should be foucus in advance intervention programs to promote street-vendors to develop organization and equal communication from the street-vendors and Depok city govemment aa legal otonty."

"Skripsi ini membahas implementasi program rintisan model pengembangan pedagang kaki lima kuliner di Kota Bogor tahun 2011-2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena atau gejala tentang implementasi program rintisan model pengembangan pedagang kaki lima pangan/kuliner di Kota Bogor tahun 2011-2012. Implementasi program dilaksanakan melalui empat kegiatan utama, yaitu; penataan aspek legalisasi dan kelembagaan, peningkatan akses permodalan dan pemasaran, perbaikan sarana dan prasarana usaha serta perbaikan sanitasi lingkungan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok kerja sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK No 01/KEP/Dep.7/III/2011. Dalam pelaksanaan, terdapat faktor penghambat kegiatan yakni; ketiadaan SOP, koordinasi yang kurang baik antar kelompok kerja, ketegasan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah, perilaku pihak yang terlibat, pembayaran yang kurang lancar, pembinaan koperasi dan premanisme.

---

This Thesis about the Implementation of program stub development model street vendors food/culinary in the Bogor City at 2011-2012. This is a descriptive research with the qualitative approach, in which researcher tried to describe phenomenon and fact abaut the Implementation of program for the development of food/culinary street vendors in Bogor City at 2011-2012. The program implementation will be applied by four main activities, which are: structuring the institutional aspects of legalization, increasing access to capital and marketing, improving the infrastructure and the improvement of environmental sanitation efforts. This activity is carried out by the Working Group base on Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK No 01/KEP/Dep.7/III/2011. In implementation, there are several inhibiting factors, such as the absence of standart operating procedure, poor coordination among working group, firmness of the local government in solving the problem, payment of substandard, fostering cooperative and thuggery."

"Penelitian ini membahas tentang keberadaan PKL di Surakarta yang menjamur pasca terjadinya krisis ekonomi 1997 dan kerusuhan Mei 1998. Sebagai salah satu bagian dari sektor informal, PKL menjadi pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, jumlahnya yang semakin banyak kemudian menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Pemerintah Surakarta yang dipimpin oleh Joko Widodo kemudian mengadakan pola penataan PKL yang bersifat humanis. Salah satu yang dinilai paling berhasil adalah relokasi PKL dari Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Relokasi 989 PKL ini berlangsung tanpa menimbulkan kerusuhan dan dilakukan dengan prosesi budaya lokal. Keberhasilan ini membuat Surakarta dianugerahi gelar Kota Terbaik dan menjadi proyek percontohan bagi daerah dan Negara lain yang mengalami permasalahan serupa.

---

This study discusses about the existence of street vendors in Surakarta which boomed after 1997 economic crisis and May 1998 chaos. As a part of informal sector, street vendors become a labor-intensive occupation and give contribution to local revenue. In other hand, the increasing number of street vendors later was causing many urban problems. Surakarta government, led by Joko Widodo as Mayor held street vendors regulation which based on humanity. One of the most successful program was the relocation of Monumen Banjarsari's street vendors to Klithikan Notoharjo Market. The relocation of these 989 street vendors came off with no chaos and held with local culture procession. This successful program makes Surakarta awarded as Best City and becomes pilot project for other region and country facing similar problem."

"Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi Kreditur guna pelunasan hutang Debitur. Tesis ini membahas kekuatan eksekutorial sertipikat Hak Tanggungan terhadap barang jaminan Hak Tanggungan milik penjamin dan dikaitkan dengan Pasal 1831 dan 1832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tesis ini menggunakan penelitian hukum normative yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pihak ketiga sebagai penjamin lebih berhati-hati dan mencari informasi mengenai benda miliknya yang dijadikan jaminan apabila Debitur melakukan cidera janji dikemudian hari, dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih aktif dalam melakukan penyuluhan hukum atas akta yang dibuatnya, serta Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

The execution guarantee is the legal action to implement the court’s decree. This is made to fulfill the prestige which has become the rights of the accused as the winning party as stated in the court decree. The guarantee execution must be stated in the court decree since this is the formal procedure of the civil law. The Appeal Decree by the High Court of Justice, Republic of Indonesia Number 1569 K/Pdt/2011 analyze the item guarantee for the Obligation Rights owned by the third party whose position as the guarantee executed by the Creditor to settle the debts by the Creditor.

This thesis explores the power of the certificate execution as the Obligation Rights of the guarantor’s eights and related to Articles 1831 and 1832 Paragraph (1) of the Civil Code of Law. This thesis uses the normative law observation based on the secondary data and acts as a normative jurist.

The observation results suggest the third party as the guarantor to be more aware and seek information on the items’ ownership which later become the guarantee if the Debtor fails the promise and the Land Act by the Notary (PPAT) mist be more active in conducting the investigation on the act made, and the High Court of Justice must provide a legal balance in accordance to the constitution valid in deciding the matter discussed in this research."

"Kasus ini diangkat dari putusan Pengadilan Negeri Depok yang membatalkan akta jual beli dan sertipikat yang telah terbit keatas nama pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bentuk penelitian adalah evaluatif yang bertujuan untuk menilai fakta disertai analisis, datadata yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif-analisis. Pembatalan akta jual beli dan sertipikat pada kasus ini karena jual beli terhadap tanah dan bangunan bukanlah jual beli yang berdiri sendiri, karena objek jual beli adalah jaminan hutang. Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada hutang piutang dengan jaminan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan jual beli menurut hukum tanah Indonesia.

---

This case be appointed from the Depok District Court's decision to cancel the deed of sale and certificates that have been published to the buyer's name. The research method used is methods of literature with the normative juridical. This evaluative research is aimed to assess the facts with analysis then the source of the data was analize by qualitatively, with the results of research is evaluative-analysis.

Cancellation of the deed of sale and certificates in this case, is the buying and selling of land and buildings, is not a stand-alone transaction, because the object of buying and selling has become a debt collateral. Depok District Court in prosecuting this case focuses on accounts payable with guarantees as provided under the Act Mortgage Law and according to the law of the land sale and purchase in Indonesia."

"Jual beli tanah pada umumnya dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta jual beli dipergunakan untuk melakukan proses pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kantor Pertanahan setempat. Namun ketika syarat-syarat yang ditentukan belum terpenuhi maka dilakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan akta jual beli dengan menghadirkan pihak penjual atau tidak perlu menghadirkan pihak penjual kembali. Dalam praktek dapat terjadi pengikatan jual beli yang telah ditandatangani para pihak tidak dapat terlaksana, yaitu ketika pihak pembeli tidak dapat memperoleh izin membangun dari Pejabat atau instansi yang berwenang, sehingga pihak pembeli berubah status menjadi pemegang kuasa yang diberi kuasa oleh pihak pertama untuk memindahtangankan tanah dan atau bangunan tersebut kepada pihak lain.

---

Sales and Purchase in general are done with signing a Sales And Purchase Agreement by the seller and buyer themselves infront of an Official Certifier Of Title Deeds.The Sales And Purchase Agreement is used for processing the right on land and or building at the local National Land Authority Office. However when terms to do so have not yet been fulfilled, then the parties must sign an Agreement To Sell, later followed by signing the Seles And Purchase Agreement with or without the present of the seller. In practice, an Agreement To Sell that are signed sometimes cannot take place, which is when the buyer is not given a permission to build on the land from the authorized officer. In that case, the buyer’s status changed into an authorized party given by the seller to sell the land and or builing to other parties."