Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Torganda Raymundus
"
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini menjelaskan struktur pungutan dan struktur insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sinaga, Resti Magdalena
"
Penelitian yang dilakukan dalam tesis bertujuan untuk menghitung bagaimana suatu kebijakan pembebasan PPN mempengaruhi jumlah potensi PPN. Dengan memanfaatkan data-data yang ada di dalam Tabel Input Output Indonesia Tahun 2000 updating Tahun 2008. Suatu kebijakan pembebasan PPN dapat menv.ebabkan potential loss bagi potens1 P N karena kebijakan tersebut menyebabkan p-utusnya mata rantai pengenaan PPN yang seha u nya ik nakan pada semua level jalur produksi distribusi. Sehingga akhirnya mekanisme pengkreelitan PPN tidak dapat berjalan yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T20953
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1992
S22765
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Brigita Ceranitha Nuraini
"
Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45070
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Untung Sukardji
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
336.2 UNT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
I Gusti Lanang Indra Panditha
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24802
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
I Gusti Ayu Dwi Wulandhari
"
ABSTRAK
ini menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh PT SCI dalam menghadapi sengketa Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2014. PT SCI diperiksa oleh fiskus karena menyatakan lebih bayar pada SPT Masa PPNnya. PT SCI memiliki perbedaan pendapat dengan fiskus sehingga PT SCI mengajukan keberatan atas sengketa tersebut ke DJP. Keputusan keberatan menolak seluruh keberatan PT SCI dan PT SCI memilih untuk melanjutkan upaya hukum berupa banding ke pengadilan pajak. Berdasarkan analisis, PT SCI telah melaksanakan ...
"
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Untung Sukardji
"
On value-added tax according to Indonesian laws and regulation ...
"
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
336.2 UNT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ikhsan Triyanto
"
This research is carried out by literacy study and field research at a telecommunication service company which located in Jakarta, with the main problem, does the imposition of VAT on interconnection service has already reflect the equality principle for those whom participating in this business. Second problem, are there any altematives ofthe VAT imposition on interconnection service, so it will be closer to the criteria of equality, by also keeping the simplicity of administration procedure. ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22213
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kartika Mahardhika Putri
"
Pengaturan mengenai Pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu pada industri kelapa sawit sering menjadi masalah dalam penerapannya, khususnya PMK No. 78/PMK.03/2010. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit pada UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK No. 78/PMK.03/2010. Kesesuaian diantara keduanya, serta penerapannya pada suatu perusahaan terpadu untuk memperjelas analisis. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa pengkreditan pajak masukan pada PMK No. 78/PMK.03/2010 adalah berbeda dengan UU No. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44991
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
