Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suci Pratiwi
"Pemerintah Republik Indonesia menunjuk badan usaha tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia 37/PMK.03/2015. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan lain, terutama perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari badan usaha tertentu
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji desain ideal sistem informasi PPN, menggunakan metode FAST, untuk mengurangi sanksi administrasi pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran. Hasil penelitian adalah sistem informasi akuntansi PPN memerlukan sinergi antara kantor pusat dan unit kerja, sehingga penerbitan Faktur Pajak tepat waktu, untuk mengurangi risiko sanksi administrasi PPN. Perusahaan membutuhkan dukungan dari manajemen, jaringan, pengetahuan karyawan yang memadai, dan sosialisasi mengenai optimalisasi sistem informasi PPN

The Republic of Indonesia’s government appoints certain business entities as Value Added Tax collectors (VAT) , based on Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 37/PMK.03/2015. This creates problems for other companies, especially companies that are subsidiaries of certain business entities. This study aims to examine the ideal design of a VAT information system, using FAST method, to reduce administrative tax sanctions. The study uses a mixed-method research
approach. The results of the study conclude that a VAT-accounting information system needs synergy between the head office and work units, so that the issuance of tax invoices can be timely, to reduce the risk of VAT administrative sanctions. In addition, the company needs support from management, networks, adequate employee knowledge, and socialization regarding optimalization of the VAT information system.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Emy Chusnul Chotimah
"[Barang hasil pertanian terutama kelapa sawit yang rata rata pertumbuhannya besar diberikan fasilitas dibebaskan PPN namun dalam implementasinya merugikan industri kelapa sawit sehingga dilakukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menganalisis dasar pertimbangan dari pembuat kebijakan pihak yang mengajukan uji materi dan pihak yang memutus uji materi serta perbandingan dampak beban pajak ketika dibebaskan dan dikenakan PPN Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas PPN untuk barang hasil pertanian diberikan guna melindungi industri dalam negeri namun karena implementasi PP Nomor 31 Tahun 2007 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum maka diajukan uji materi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga peraturan tersebut batal demi hukum dan tidak berlaku umum Dampak beban pajak ketika dibebaskan PPN lebih kecil dibandingkan ketika dikenakan PPN baik dalam kondisi mendapatkan laba ataupun ketika mengalami kerugian.

Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007. By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss.;Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007 By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss , Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007 By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss ]"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61362
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tasya Nuchla Mustofa
"Salah satu kunci bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta salah satu yang paling sensitif adalah ambang batas (threshold) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di mana setiap pengusaha yang omzetnya berada di atas threshold tersebut wajib untuk mendaftarkan usahanya untuk kepentingan PPN. Terlepas dari kepentingannya, penelitian mengenai threshold yang ideal hanya mendapat sedikit perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak yang masuk sebagai salah satu urgensi penyusunan Rancangan Undang Undang Pajak atas Barang dan Jasa serta peluang dan tantangannya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan threshold selama ini dilakukan untuk menyesuaikan tingkat kewajaran usaha kecil dan mengikuti laju inflasi. Dengan menggunakan rumus Ebrill, Keen, Bodin, dan Summers, angka threshold PKP yang sesuai untuk keadaan saat ini adalah sebesar 1,28 miliar rupiah. Peluang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah peningkatan penerimaan PPN sebesar 8,8%, peningkatan penerimaan PPh hingga 14,19 triliun rupiah, dan penurunan kesempatan UMKM untuk melakukan bunching. Tantangan dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah biaya kepatuhan bagi UMKM, biaya administrasi bagi DJP, penentuan angka yang tepat, penentuan sistem implementasi yang tepat, taktik sosialisasi yang tepat, dan juga strategi pengawasan dari DJP. Atas hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan lebih banyak asosiasi UMKM dan pengusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi dan sumber daya UMKM serta mendapatkan lebih banyak masukan terkait kebijakan yang paling sesuai untuk UMKM dan bagi institusi perbankan untuk memasukkan Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) dan SPT PPN sebagai syarat pengajuan kredit usaha.

One of the key features of Value Added Tax—and often one of the most sensitive—is the threshold of Value-Added Tax (VAT) in which every entrepreneurs whose turnover is above the threshold are obliged to register their business for VAT purposes. Despite its importance, analitycal research on the ideal threshold has received little to none attention. This study aims to discuss the background of the plan to lower the VAT threshold in which enters as one of the urgencies for the preparation of the Draft Law on Taxes on Goods and Services as well as the opportunities and challenges for the Directorate General of Taxes (DGT) and also Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies as the data collection techniques. The results of this study indicate that the increasement in threshold level so far has been carried out to adjust to the fairness level of small businesses and to follow the inflation rate. With using Ebrill, Keen, Bodin, and Summers formula, the appropriate VAT threshold figure for the current situation is 1.28 billion rupiah. Opportunities from the plan to lower the VAT threshold are an increasement in VAT revenues of 8.8%, increasment in Income tax revenue by 14.19 trillion rupiahs, and decreasing chance for MSMEs to do bunching. The challenges of this plan to lower the VAT threshold are compliance costs for MSMEs, administrative costs for DGT, determining the right number, determining the right implementation system, the right socialization tactics, and also monitoring strategies by DGT. Based on the results of this research, the researcher provides recommendations for the government to cooperate with more MSMEs associations and entrepreneurs to gain an understanding of the conditions and resources of MSMEs and obtain more input regarding the most appropriate policies for MSMEs and for banking institution to include Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) and VAT reports as a requirement to apply for business credits.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library